Lagi, Gagal Lelang Sebabkan Silpa Pemkot Serang Tinggi

Walikota Serang, Tb Haerul Jaman.
Walikota Serang, Tb Haerul Jaman.

SERANG – Gagal lelang mendominasi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD Tahun 2015 Pemkot Serang. Adapun total Silpa APBD Tahun 2015 secara keseluruhan mencapai Rp182,60 miliar.

Hal ini terungkap dalam rapat Paripurna yang membahas tentang penyampaian jawaban Walikota Serang atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2015, di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Serang, Senin (11/7).

“Silpa tersebut berasal dari pelampauan pendapatan daerah, penghematan belanja, dan kegiatan yang tidak dilaksanakan, dikarenakan terjadinya kegagalan lelang dan tidak cukup waktu apabila kegiatan tersebut tetap dilaksanakan,” ungkap Jaman kepada wartawan usai menghadiri rapat Paripurna.

Jaman mengatakan, jika jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp138 miliar. Ia mengaku, masih cukup tingginya kegiatan yang gagal lelang, hal ini terjadi bukan pada SKPD melainkan pihak ketiga yang tidak siap dan tidak memenuhi kriteria.

“Kami sebenarnya sudah mewanti-wanti kepada setiap SKPD untuk segera melaksanakan lelang di awal tahun, akan tetapi kendalanya ada pada pihak ketiga, sehingga sering terjadi gagal lelang. Kebanyakan perusahaan tidak lolos ikut lelang karena tidak memenuhi administrasinya,” katanya.

Jaman berharap, ke depan para pengusaha terus meningkatkan kualifikasi atau syarat-syarat yang dibutuhkan, sehingga pemerintah dan pengusaha dapat saling bersinergi melakukan pembangunan di Kota Serang.

“Kalau pembinaan kepada pengusaha sebenarnya sudah kita lakukan, akan tetapi pas pelaksanaannya, tetap saja terjadi kurang memenuhi persyaratan, tapi akan usahakan kedepan Silpa ini bisa berkurang,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPKD Adang Darmawan menambahkan, pada tahun anggaran 2015, Silpa lainnya terjadi pada dana sertifikasi yang tidak jadi cair sebesar Rp52,26 miliar. Hal itu terjadi, berdasarkan laporan SKPD karena SK dari lembaga peningkatan mutunya (LPMP) terlambat.

“Keterlambatan ini dikarenakan lembaga peningkatan mutu tengah melakukan evaluasi, ini karena untuk memastikan guru pensiun dan mutasi,” katanya. (Fauzan Dardiri)