Lagi, Pemkab akan Kembali Terapkan PSBB

0
1043
Bupati Iti Octavia Jayabaya didampingi Wakil Bupati Ade Sumardi memimpin rapat evaluasi Forkopimda di pendopo Setda Lebak, kemarin.

RANGKASBITUNG – Pemkab Lebak kembali berencana akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan tersebut diputuskan setelah rapat evaluasi antar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyikapi peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Lebak.

Asda Bidang Pemerintahan Pemkab Lebak Alkadri mengatakan, rapat evaluasi penanganan Covid-19 dihadiri Bupati Iti Octavia Jayabaya, Wakil Bupati (Wabup) Lebak Ade Sumardi, Kapolres Lebak AKBP Ade Mulyana, Sekda Pemkab Lebak Dede Jaelani, Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Lebak Junaedi Ibnu Jarta, dan Kajari Lebak Nur Handayani.

Hasil evaluasi Forkopimda, Pemkab Lebak akan kembali memberlakukan PSBB. Oleh karena, sejak awal Desember 2020 jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 terus meningkat.

“Iya, kita tadi menggelar rapat evaluasi penanganan Covid-19. Kesimpulannya, kita akan menerapkan PSBB kembali,” kata Alkadri kepada Radar Banten, kemarin.

Menurutnya, Pemkab akan segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) PSBB di wilayah Lebak. Harapannya, satuan tugas (satgas) di tingkat kecamatan dan desa bekerja optimal dalam melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan. Sehingga, ke depan kasus Covid-19 di Lebak dapat ditekan.

“Nanti, kita bakal optimalkan peran dari satgas Covid-19 di desa-desa dan kelurahan. Karena, kecenderungan pengawasan dari satgas Covid-19 di tingkat desa mulai longgar. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus covid di Lebak,” ujarnya.

Terkait kapan PSBB akan diberlakukan lagi, Alkadri mengatakan, akan secepatnya menyusun Perbup PSBB yang mengatur detail mengenai pengawasan serta penegakan Perbup dari mulai tingkat desa. Oleh karena itu, kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan akan dibatasi dan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Masyarakat diharapkan lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan,” katanya.

Disinggung soal wacana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) Alkadr mengatakan, pembatasan di tingkat desa dengan melibatkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Babinsa, dan Pemerintah Desa akan dimaksimalkan.

Untuk itu, diskusi mengenai PSBM muncul, karena Pemerintah Daerah ingin penanganan Covid-19 dilakukan secara komprehensif. Sehingga penyebaran dan penularannya bisa terkendali.

“PSBB atau PSBM tujuannya untuk menekan  kasus covid. Kenapa kita optimalkan satgas di tingkat desa, karena di sana ujung tombak penegakan dan pengawasan protokol kesehatan,” paparnya.

Berbeda dengan pernyataan Alkadri, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak Triatno Supiyono menegaskan, Pemkab Lebak justru akan memberlakukan PSBM di sepuluh kecamatan yang kasus terkonfirmasi Covid-19 tinggi.

Sepuluh kecamatan itu, di antaranya Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak, Cipanas, Sajira, Maja, Warunggunung, Kalanganyar, Malingping, Cimarga, dan Cikulur. Namun, Supiyono belum memastikan waktu pelaksanaan untuk kebijakan tersebut.

“Kita kemungkinan akan menerapkan PSBM bukan PSBB,” ungkap Triatno Supiyono di halaman pendopo Pemkab Lebak.

Dia mengakui, kasus terkonfirmasi Covid-19 di Lebak terus mengalami peningkatan. Hingga Senin 25 Januari 2021, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 1.249 orang. Dengan rincian, 572 orang sembuh, 647 orang diisolasi, dan 30 orang . (tur/zis)