Lahan untuk Bandara Banten Selatan Belum Jelas

Ilustrasi.

PANDEGLANG – Pemkab Pandeglang hingga saat ini masih kesulitan mendapatkan lahan seluas 500 hektare untuk pembangunan Bandar Udara (Bandara) Banten Selatan (Bansel). Lahan milik Perhutani di Kecamatan Sobang seluas 1.500 hektare yang semula akan digunakan hingga kini belum ada kejelasan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang Utuy Setiadi mengakui hingga saat ini Pemkab belum mendapatkan lahan seluas tersebut. Hal itu terjadi karena Pemerintah Daerah tidak memiliki lahan untuk mengganti tanah milik Perhutani yang akan digunakan sebagai lokasi Bandara Bansel itu. “Perkiraan kajian minimal harus ada lahan 500 hektare, tetapi bagusnya 1.500 hektare untuk pengembangan kawasan. Lahan Perhutani yang bisa digunakan ada 1.500 hektare. Tetapi itu harus diganti, sementara Pemda enggak memiliki,” katanya, kemarin.

Menurut Utuy, Bupati Irna Narulita telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Banten Wahidin Halim agar bisa menjembatani permohonan penggunaan lahan milik negara sebagai pengganti lahan Perhutani yang akan digunakan untuk Bandara. “Kita akan mohon, kan banyak di sana tanah perusahaan yang diterlantarkan dan mungkin bisa dibeli oleh pemerintahan dan bisa digunakan untuk lahan bandara, tinggal kita berkoordinasi saja dengan pemerintah pusat. Mudah-mudahan bisa,” katanya.

Utuy menerangkan, alternatif lain untuk mengganti lahan milik Perhutani yaitu dengan membeli lahan milik warga. Kemudian, lanjutnya, lahan yang sudah dibeli Pemkab digunakan untuk mengganti lahan Perhutani yang digunakan. “Kalau dikalkulasikan dengan rupiah, minimal kita harus membutuhkan anggaran Rp20 miliar, itu minimal,” katanya.

Terpisah, Bupati Irna Narulita mengaku akan terus berupaya agar rencana pembangunan Bandara Bansel di Kabupaten Pandeglang tetap dilaksanakan. Soalnya, kata dia, program tersebut bisa mendatangkan manfaat besar terhadap perekonomian masyarakat. “Harapan kita Bandara Bansel tetap dilaksanakan dan akan tetap kita usahakan semuanya. Kenapa? Karena mendatangkan manfaat khususnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah),” katanya. (dib/zis)