Lanal Banten Segel Proyek Dermaga VII Pelabuhan Merak

0
1.816 views
Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman bersama Komandan Lanal (Danlanal) Banten Kolonel Laut (P) Baroyo Eko Basuki saat meninjau lokasi proyek Dermaga VII Pelabuhan Merak, Senin (1/10).

CILEGON – Proyek pembangunan Dermaga VII Pelabuhan Merak milik PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak disegel oleh pihak Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banten. Lokasi pembangunan dermaga itu pun dipasangi garis Polisi Militer Angkatan Laut sejak Jumat (27/9) lalu.

Pantauan Radar Banten di lokasi, Senin (1/10), tidak ada aktivitas pembangunan dermaga di lokasi proyek yang berada tepat di belakang Markas Lanal Banten itu. Garis polisi militer angkatan laut melintang di sejumlah titik seperti lokasi reklamasi bekas dermaga milik Lanal Banten serta di bawah jalur akses menuju dermaga.

Sejumlah besi dan bahan konstruksi dibiarkan begitu saja. Terlihat proyek tersebut sudah berjalan beberapa puluh persen. Selain reklamasi, betonisasi akses jalan pun terlihat sudah selesai, di sejumlah titik masih terlihat material beton.

Radar Banten melihat langsung lokasi proyek Dermaga VII itu bersama Komandan Lanal (Danlanal) Banten Kolonel Laut (P) Baroyo Eko Basuki dan Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman. Dalam kesempatan itu, Danlanal menjelaskan, proyek pembangunan Dermaga VII Pelabuhan Merak milik PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak itu dihentikan sementara karena belum adanya kesepakatan secara tertulis mengenai penggantian aset-aset Lanal Banten yang hilang akibat reklamasi dan pembangunan proyek itu. “Berupa dermaga dan akses keluar masuk kapal-kapal Lanal Banten, serta kesepakatan hasil pengurukan tanah seluas 1.480 meter persegi yang ada di belakang Lanal Banten. Kalau ditarik ke belakang, memang belum ada perjanjian atau surat kesepakatan perjanjian kerja sama antara angkatan laut dan ASDP selaku yang membangun Dermaga VII,” papar Baroyo kepada wartawan, Senin (1/10).

Menurut Baroyo, pemasangan garis polisi militer angkatan laut itu sesuai dengan perintah pimpinan TNI Angkatan Laut. Proyek itu dihentikan hingga proses kesepakatan perjanjian kerja sama telah selesai disepakati antara PT ASDP Indonesia Ferry dan TNI AL.

Menurutnya, TNI AL dan PT ASDP Indonesia Ferry saat ini sedang melakukan pembahasan terkait kesepakatan tersebut. “Komunikasi sedang berlanjut sekarang di tingkat pusat, kami kan di daerah hanya melaksanakan saja sama kaya ASDP di Merak ini hanya melaksanakan keputusan saja,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman menjelaskan, dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cilegon yang berlangsung di ruang rapat walikota Cilegon pada Senin (1/10) terungkap jika proyek itu diduga belum mengantongi izin. Karena itu, ia langsung memutuskan untuk langsung meninjau lokasi pembangunan dermaga itu. “Sebagai Wakil Rakyat, saya harus merespons agar pemerintah pusat juga melihat kepentingan daerah,” ujar Fakih.

Menyikapi persoalan itu, Fakih mengaku sudah berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI agar persoalan itu dibahas di tataran pemerintah pusat sehingga didapati jalan keluar. Fakih pun mengaku akan melakukan pembahasan di internal DPRD Kota Cilegon dan melibatkan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak.

Komunikasi langsung dengan DPR RI dilakukan agar pemerintah pusat jangan semena-mena sebelum dalam menetapkan kebijakan. “Sebelum kegiatan berjalan administrasi diselesaikan dulu, aset Lanal pun diperhatikan. Tempuh aturan dan mekanisme di dalam aturan pemerintahan kita baik daerah, provinsi, dan pusat,” papar Fakih.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak Fahmi Alweni saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler enggan berkomentar banyak. Ia menyerahkan penjelasan persoalan tersebut kepada PT Pembangunan Perumahan (PP) selaku pelaksana. “Nanti tanya ke PP saja, ya,” ujar Fahmi singkat.

Sementara itu, Manajer Lapangan PT PP Ahmad Nursidi di lokasi proyek menjelaskan, pihaknya telah memegang izin reklamasi, amdal, dan izin keruk. Perizinan itu diserahkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry. “Terkait masalah izin pembangunan itu yang tahu ASDP. Kalau pihak pelaksana, diinstruksikan saja untuk dimulai pelaksanaan, kalau perizinan yang paham ASDP,” ujarnya.

Ia pun mengaku tidak mengetahui apa yang dipersoalkan oleh Lanal. Berdasarkan surat yang diterimanya dari Lanal, penghentian itu dilakukan karena masih ada beberapa hal yang belum disepakati antara ASDP dan Lanal.

Sesuai dengan kontrak, proyek itu berjalan dari 20 Desember 2017 hingga Maret 2019 dengan nilai proyek berkisar Rp217 miliar. “Progres sudah 65 persen, kejadian ini sedikit menghambat. Kita sebagai pihak pelaksana yang mengikuti, ini kan permasalahan antara Lanal dan ASDP. Pokoknya kita mah kooperatif,” ujarnya. (Bayu M/RBG)