Larangan Mudik Lebaran, Banten Tunggu Pusat

0
15.073 views
Sejumlah penumpang melewati gangway untuk naik kapal di Dermaga I Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Minggu (29/3). Sebagian masyarakat memilih pulang lebih awal ke kampung halaman masing-masing di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19).

SERANG – Pemerintah Provinsi Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, telah membuat kesepakatan bersama. Isinya, melarang kegiatan mudik selama pandemi Covid-19. Kesepakatan dicapai setelah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bertemu bersama. Sementara Provinsi Banten belum mengambil sikap karena masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat terkait pelarangan mudik Lebaran tahun ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banten Tri Nurtopo mengatakan, saat ini Kementerian Perhubungan baru mengimbau agar warga membatalkan niatnya pulang kampung. “Larangan mudik itu kebijakan pusat, daerah hanya bisa menunggu. Adapun Pemprov Jabar, Jatim, dan Jateng, setahu saya baru mengatur lokasi tujuan mudik,” ujar Tri saat dihubungi, Minggu (29/3).

Kendati belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat, lanjut Tri, pihaknya akan akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Polda Banten. “Besok (hari ini-red) baru mau rapat di Polda,” ungkapnya.

Sambil menunggu keputusan pusat, pekan ini Dishub Banten mulai menindaklanjuti intruksi Kemenhub dimana Dishub provinsi dan kabupaten kota untuk mulai mengawasi para pendatang yang masuk ke daerahnya masing-masing. “Kami mulai melakukan pendataan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang di semua terminal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, akan melakukan kesepakatan lagi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pemda DKI dan Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya saya akan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur. Kita buat kesepakatan bersama untuk melarang warga pulang ke daerah asal,” kata Ganjar lewat akun Instagram resmi @ganjar_pranowo, Jumat (27/3) malam.

Ganjar memohon maaf kepada warga Jateng karena memperketat aturan mudik. Dia menjelaskan ada lonjakan pasien positif corona sebanyak 19 orang dalam tiga hari terakhir di Jateng, dengan enam di antaranya meninggal dunia.

Dia menuturkan kasus itu tak terlepas dari arus mudik yang terjadi lebih awal. Ganjar mencatat hingga 26 Maret ada 66.871 orang pemudik dari berbagai provinsi yang pulang ke Jateng. Wonogiri menjadi wilayah dengan pemudik terbanyak, yakni 42.838 orang.

Oleh karenanya, Ganjar meminta warga Jateng di perantauan untuk tidak mudik sementara waktu. Bagi yang tetap memaksa mudik maka mereka akan dimasukkan dalam daftar orang dalam pemantauan (ODP). “Jika panjenengan sayang sama keluarga di kampung, jika penjenengan semua pingin keluarga tetep sehat lan slamet, urungkan niat untuk pulang kampung. Tidak usah pulang kampung,” tuturnya.

Politikus PDIP itu memahami pasti sulit hidup di perantauan dalam kondisi krisis ini. Sehingga ia meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan bantuan langsung kepada warganya. “Untuk menjamin kehidupan warga di perantauan yang sudah tidak bisa bekerja, kami pun mengusulkan pada Gugus Tugas agar memberikan social safety net (jejaring keamanan sosial). Ada jaminan kebutuhan dasar untuk masyarakat selama menjalani social atau physical distancing di rumahnya masing-masing,” ujarnya. (kencnn-fin/alt/ags)