Layanan BPJS Kesehatan di Tangerang Jadi Sorotan

TANGERANG – Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan jadi sorotan dalam program reses kesatu, masa sidang 2019-2020 DPRD Provinsi Banten. Hal itu terjadi lantaran rencana kenaikan premi BPJS bakal memberatkan warga.

Terlebih, pelayanan yang diberikan tak kunjung membaik. Demikian terungkap dalam reses Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni di Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Jumat (22/11) malam.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat per 1 Januari 2020. Untuk peserta kelas mandiri I dari Rp80.000 per bulan menjadi Rp160.000 per bulan. Lalu, kelas mandiri II naik dari Rp59.000 per bulan menjadi Rp110.000 per bulan. Dan kelas mandiri III meningkat dari Rp25.000 per bulan menjadi Rp42.000.

Tokoh masyarakat RW04, Kelurahan Cipadu Saadi mengaku, sangat diberatkan dengan kebijakan pemerintah terkait premi BPJS yang naik hingga 100 persen. Karena selain dirinya, dia juga harus menanggung premi anggota keluarganya.  “Naik 100 persen, jadi kurang lebih Rp50.000. Itu kan sendiri, belum istri dan anak-anak. Kalau anaknya ada lima bagaimana? Berat juga itu,” ujarnya.

Diungkapkannya, faktor lain yang membuatnya belum bisa terima premi BPJS naik adalah soal layanan berobat yang terkesan masih sulit diakses. Meski Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menegaskan rumah sakit harus melayani pasien BPJS selama 24 jam, namun pelaksanaannya tak seindah apa yang diharapkan.  “Walau walikota begitu, tapi buktinya tetap susah,” katanya.

Tak hanya sampai di situ, kesulitan juga dirasakan ketika pasien harus dirujuk ke rumah sakit lainnya. Saat itu, dirinya merasa dipingpong karena dari beberapa rumah sakit tujuan rujuk seluruhnya dalam keadaan penuh. ”Dirujuk sana penuh, sini penuh, ini pasien keburu mati. Jadi mohon supaya ini menjadi perhatian,” ungkapnya.

Dia berharap, keluhan-keluhan itu tak lagi ditemuinya karena jelas itu sangat menyusahkan masyarakat. “Cobalah jangan kaya begitu lagi, ini iuran BPJS mau naik jadi pelayanan juga harus baik,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Andra Soni mengatakan, pemerintah baik pusat, Pemprov Banten maupun Pemkot Tangerang telah membantu mengcover biaya premi asuransi BPJS untuk warga yang kurang mampu. Meski biaya telah ditanggung, dia yang menampik ada persoalan lain yang timbul.

“Yang jadi catatan, iuran sudah dibayar pemerintah tapi rumah sakit yang menolak warga untuk berobat. Apakah kesalahan ada di pihak rumah sakit atau kesalahan BPJS yang tidak tertib membayar biaya di rumah sakit,” tuturnya.

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, seharusnya hal tersebut tidak terjadi. Jika kapasitas perawatan telah memenuhi kuota maka setidaknya rumah sakit bisa merujuk ke fasilitas kesehatan setingkat. Menjadi persoalan saat ini, meski Pemkot Tangerang memiliki sistem rujukan terpadu namun nyatanya masih bersifat manual.  

“Jangan sampai mereka bilang penuh tapi enggak memberi solusi. Ternyata, sistem rujukan terpadunya enggak online, katanya di rumah sakit sana ada ruang kosong, bawa pasien ke sana ternyata penuh. Itu terjadi,” ujarnya.

Andra menegaskan, akan memerjuangkan keluhan-keluhan dari warga yang diterimanya. Untuk kenaikan premi BPJS, hal itu telah tercover dalam APBD Banten 2020. Bagi mereka tak mampu akan dibantu oleh Pemprov Banten dalam memenuhi pembayaran premi BPJS.

“Belum lagi dibantu Pemkot Tangerang, jumlahnya besar juga. Terkait dengan BPJS, kenaikan iuran untuk yang dibiayai oleh pemerintah daerah enggak usah khawatir, itu masih bisa dicover. Saya pikir meski menjadi beban tapi tetap harus diperjuangan pemerintah, setidak-tidaknya untuk yang dikelas tiga,” katanya.

Lebih lanjut dipaparkannya, jika memang masyarakat diminta menerima kebijakan kenaikan premi BPJS maka seharusnya pelayanan dari lembaga pemerintah itu bisa ditingkatkan. Bisa saja masyarakat menerima kebijakan kenaikan premi, akan tetapi mereka tak akan bisa menerima pelayanan yang asal-asalan.

”Pemerintah jangan asal-asalan juga untuk mengurus pelayanan. Kita harus dorong hal tersebut, saya akan menggunakan fungsi pengawasan saya. Tetapi saya memerlukan mata dan telinga bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menyampaikan ke saya bila masih ada rumah sakit menolak pasien,” tegasnya. (one/asp)