Lelang Bangun Jalan dan Drainase Jadi Satu Paket Dicurigai Ada Sponsornya

SERANG – Rencana penggabungan 14 proyek pembangunan jalan dan drainase menjadi satu paket lelang yang diusulkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) ke Unit Layanan Pengadaan (ULP Banten) menimbulkan kecurigaan.

 Komisi IV DPRD Banten pun mencurigai ada pihak yang mensponsori rencana tersebut sehingga 14 proyek senilai Rp115 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten hanya akan dikelola satu perusahaan besar.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Banten Dedi Muhdi menilai, rencana DPUPR Banten menggabungkan beberapa pekerjaan menjadi satu paket lelang bukanlah solusi yang tepat. Penggabungan itu justru akan menimbulkan masalah lantaran pelaksanaannya nanti tidak fokus dan terpecah konsentrasinya. 

“Kita tahu bahwa banyak proyek pekerjaan di Pemprov tahun anggaran 2018 dan 2019 banyak yang mangkrak dan tidak selesai, itu disebabkan selain perusahaan pemenang tender tidak profesional, juga disebabkan beban kerja yang tinggi. Apalagi tahun ini ada rencana digabungkan, itu akan semakin tinggi beban pekerjaan dan biayanya,” kata Dedi kepada Radar Banten, Jumat (10/1).

Ia berharap, DPRD Banten mendorong Pemprov untuk membatalkan rencana tersebut, sebab penyatuan pekerjaan tidak memberikan dampak positif bagi pendistribusian kesempatan atau peluang kepada pengusaha di Banten. “Bila dibuat banyak paket akan lebih banyak pula pengusaha Banten yang mendapatkan peluang pekerjaan tersebut. Sehingga, tidak terjadi monopoli di Banten,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Banten Sihabudin Siddik mengungkapkan, bila 14 proyek tersebut dijadikan satu paket, timbul kecurigaan bahwa rencana tersebut merupakan dorongan dari pihak luar. 

 “Kami mencurigai ada pihak lain yang telah memesan 14 paket pekerjaan itu menjadi satu paket. Jika ini murni untuk efisiensi, mestinya harus patuh terhadap aturan,” kata Sihab kepada wartawan.

    Politikus Gerindra itu melanjutkan, dalam rapat koordinasi Komisi IV dengan Kepala DPUPR Banten pada Kamis (9/1), dirinya telah menyampaikan kecurigaannya tersebut. “Kepala DPUPR membantah ada pihak lain di balik rencana tersebut. Lalu, Komisi IV meminta dasar hukum penggabungan lelang dan akhirnya disepakati rencana tersebut ditinjau ulang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala DPUPR Banten M Tranggono membantah adanya pihak lain yang mensponsori rencana penggabungan lelang. Menurutnya, usulan penggabungan 14 proyek tersebut dilakukan dalam rangka efisiensi waktu dan pelaksanaan lelang.     “Usulan kami ini hanya untuk efisiensi saja, agar lelang tepat waktu,” katanya.

Sesuai aturan, lanjut Tranggono, penggabungan lelang bisa dilakukan selama persyaratan dan ketentuannya dipenuhi. “Prinsipnya kami mengusulkan penggabungan untuk kelancaran proses lelang. Namun, kami sepakat bila dilakukan kajian terlebih dahulu seperti yang disarankan DPRD,” ungkapnya.

Ia pun siap menunda rencana tersebut sambil menunggu hasil kajian yang dilakukan DPRD dan DPUPR. “Apa pun hasil kajiannya akan kita tindak lanjuti, secepatnya kita kaji bareng-bareng. Mana proyek yang bisa digabung dan mana yang terpisah,” urainya.

Kabag Administrasi Pelaksana Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa pada Biro Adpem Banten Syaifudin Alzein mengatakan, usulan DPUPR untuk melelangkan beberapa proyek pekerjaan digabung menjadi satu paket atau istilahnya konsolidasi pengadaan belum diproses oleh ULP.     “Usulan itu belum dilaksanakan proses lelangnya karena berkasnya belum lengkap dan dikembalikan lagi ke DPUPR,” ujar Alzein. (Deni S)