Lelang Jabatan Dihentikan Pansel, Asisten KASN: Bukan Pansel yang Memutuskan

0
65

SERANG – Seleksi terbuka (open bidding) untuk jabatan asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda 1) dan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten mendadak dihentikan oleh panitia seleksi (pansel). Padahal proses seleksi dua jabatan itu sedang berlangsung, yang sudah memasuki tahap asesmen.

Penghentian proses seleksi dua jabatan di lingkungan Pemprov Banten itu tertuang dalam Pengumuman Hasil Asesmen Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Banten Nomor 130-Pansel.JPTP/2019 yang ditandatangani Ketua Pansel Al Muktabar, Jumat (13/12). Seleksi dihentikan karena peserta open bidding yang memenuhi standar kompetensi manajerial dari masing-masing JPT Pratama kurang dari tiga orang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin saat dikonfirmasi mengatakan, kompetensi manajerial bagi JPT Pratama harus level IV, yakni nilainya harus 70 ke atas. “Untuk jabatan Dindikbud hanya ada dua orang (yang mendapat nilai 70 ke atas-red), sedangkan Asda I hanya satu orang,” ujar Komarudin, Jumat (13/12) malam.

Komarudin mengatakan, untuk hasil akhir harus ada tiga orang terbaik yang mendapatkan nilai 70 ke atas. Sedangkan baru di tahapan asesmen sudah tidak memenuhi tiga orang, maka percuma apabila seleksi dilanjutkan. “Kan tahapannya begitu. Seleksi administrasi, asesmen, tes tulis, kemudian wawancara,” ujarnya.

Kata dia, pansel tidak sekadar memilih siapa yang mendaftar kemudian dipilih tiga terbaik, tapi tiga orang itu harus dipastikan di atas kompetensi yang disyaratkan. Sehingga, siapa pun nanti yang dipilih Gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) memang sangat layak.

Mantan penjabat bupati Tangerang itu mengatakan, peserta yang nilai asesmennya di atas 70 nanti dapat mengikuti lagi open bidding. “Kalau di bawah 70 tidak bisa karena kan percuma,” terangnya.

Komarudin mengaku, hal itu akan dijadikan model. Bagi daerah lain mungkin tidak terbiasa untuk menggunakan metode ini. Namun, hal itu akan menjadi persyaratan kompetensi di Pemprov Banten. Dengan begitu, open bidding tidak hanya sekadar menjadi satu terbaik sedangkan yang lain hanya pendamping.

Ia menerangkan, dengan tidak dilanjutkannya proses open bidding, BKD akan menyajikan dua opsi kepada Gubernur. Pertama, mutasi atau kedua seleksi ulang.  “Mutasi, nanti jabatan yang kosong baru di open bidding. Nanti kita lihat perkembangannya,” ujar Komarudin.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran Radar Banten, pada open bidding yang dilaksanakan Pemprov sebelumnya untuk jabatan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), hanya dua orang yang nilai asesmennya 70 ke atas di jabatan kepala Dinas PUPR dan satu orang di jabatan kepala Dinas Ketapang. Namun, saat itu proses seleksi terus dilanjutkan.

Keputusan pansel itu langsung mendapat tanggapan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN menilai seharusnya pansel terus melanjutkan proses seleksi dan tidak boleh menghentikan di tengah jalan.

Dihubungi terpisah, Asisten Komisioner KASN Antonius Sumaryanto mengatakan, penghentian open bidding tanpa menyelesaikan prosesnya menyalahi ketentuan. “Karena tidak melaksanakan rekomendasi KASN,” ujarnya.

Kata dia, sebaiknya proses seleksi tetap terus berjalan sesuai rekomendasi yang diberikan atau dikeluarkan KASN sesuai permohonan PPK untuk melaksanakan seleksi terbuka yang dilakukan pansel. Jika ada hambatan dalam pelaksanaan seleksi terbuka, maka kendala atau hambatan tersebut dilaporkan ke KASN untuk mendapatkan arahan lebih lanjut dengan harapan proses seleksi tetap berjalan sesuai jadwal.

Terkait nilai asesmen yang minimal 70, ia mengatakan, perlu ditanya ke asesor yang melakukan asesmen. “Ini biasanya ada koordinasi atau kesepahaman dulu dangan pansel, berapa indikator yang akan digali dari calon JPT Pratama dengan standar batas nilai lolos asesmennya,” terang Anton.

Ia menegaskan, nilai tidak dapat menghentikan proses seleksi  kecuali ada pelanggaran hukum dalam proses tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaiknya terkait nilai asesmen dikonsultasikan kepada KASN agar ada arahan atau petunjuk untuk langkah selanjutnya. “Jadi, bukan pansel  yang memutuskan, lanjut atau tidak proses tersebut,” ujarnya. Apalagi, pansel bekerja atas rekomendasi KASN sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Sementara itu, Ketua Pansel Al Muktabar mengatakan, open bidding dihentikan berdasarkan basis peraturan perundangan kompetensi dasar dengan skala IV. “Atas keadaan itu, maka pansel berkesimpulan tidak melanjutkan tahapan berikutnya,” terang Al saat dihubungi, Minggu (15/12) pagi.

Terkait proses open bidding dulu, ia mengaku ada pihak yang mengoreksi dirinya mengenai hal itu dan menyatakan tidak adil. Namun, saat ini KASN memandu pansel untuk menuju ke jalan yang lebih baik. Perkembangan dan pengumuman dilakukan pansel secara fair.

Kata dia, proses asesmen bukan dinilai oleh pansel, tapi lembaga independen, yakni Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Jabar. “Basisnya adalah itu, karena pansel harus mengantarkan orang dengan kualifikasi yang berdekatan. Jadi kalau tidak berdekatan sampai dengan tiga, ya kita tidak bisa ke agenda selanjutnya,” tutur Al.

Kata dia, skala IV kompetensi manajerial nilainya minimal 70. Terkait jabatan Dinas PUPR dan Dinas Ketapang, nilainya berdekatan. “Yang kemarin kedekatan dengan 70 ada,” ujar Al. Sebagai ketua pansel, ia ingin on the track berdasarkan peraturan perundangan. Ia menegaskan tidak ada unsur subjektivitas atau permainan uang.

Ia mengatakan, proses open bidding dihentikan sesuai tahapan. Dicontohkan, seleksi administrasi. Apabila ada yang tidak lulus, maka tidak dilanjutkan. “Nah, ini juga sama. Jadi, tidak diborong A-Z harus dituntaskan,” terangnya. Justru arahan KASN tahapan harus diumumkan.

Al mengaku, proses open bidding kali ini sudah dikonsultasikan kepada KASN. Apabila ada pendapat lain di KASN yang mengharuskan pansel melanjutkan proses, pansel akan patuh terhadap rekomendasi KASN. “Tapi, itu adalah arahan dan perintah,” ujar pria yang menjadi sekretaris daerah berdasarkan proses open bidding itu. (nna/alt/ira)