Puan Maharani. Foto: JPNN

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani kembali mengumumkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri, Senin (7/5).

Cuti bersama dan libur Idul Fitri tetap menggunakan SKB 3 Menteri jilid kedua yang menyatakan 10 hari libur. Menjawab keresahan pelaku usaha, pemerintah menjamin bahwa sektor publik tetap berjalan.

”Pemerintah telah menetapkan penyesuaian hari cuti bersama Idul Fitri melalui SKB 3 Menteri yang ditetapkan tanggal 18 April 2018. Cuti bersama dilakukan mulai 11 hingga 20 Juni,” tutur Puan.

Dia menjelaskan jika keputusan pemerintah ini berdasarkan aspirasi berbagai pihak. Pertimbangan mem perpanjang cuti bersama dan libur lebaran adalah untuk memberi waktu kepada masyarakat dalam bersilaturahmi. Selain itu juga pemerintah bisa leluasa dalam megatur lalu lintas.

Puan juga menegaskan, jika dalam aspek ekonomi pemerintah mempertimbangkan agar dunia usaha dapat beroperasi dengan mendapatkan dukungan pelayanan. Untuk itu dari sektor perbankan, transportasi, eksporimpor, imigrasi, dan beacukai tetap mela kukan pelayanan. ”Pemerintah memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat seperti rumah sakit, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, imigrasi, bea cukai, perhubungan, dan lain sebagainya tetap berjalan seperti biasanya,” ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut setiap kementerian/lembaga akan menugaskan pegawai yang tetap bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara PNS yang tetap bekerja untuk melayani masyarakat pada saat cuti bersama, dapat mengambil cuti di waktu lain tanpa mengurangi hak cuti tahunannya.

”Cuti bersama di sektor swasta merupakan bagian dari cuti tahunan pekerja yang bersifat fakultatif, sehingga pelaksanaannya dilakukan atas kese pakatan antara pekerja dengan pengusaha. Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Kemenaker,” ucapnya.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengungkapkan jika sudah sejak lama pekerja di sektor swasta menggunakan libur yang fakultatif.

Cuti bersama yang diatur pemerintah menurutnya bisa disesuaikan dengan operasional perusahaan dan tentu kesepakatan dengan tenaga kerja. ”Ketentuan upah dibayar sesuai dengan ketentuan upah kalau cuti. Jika lebih dari jam kerja normal juga wajib dibayarkan upah lemburnya,” tutur Hanif yang ditemui dalam acara yang sama.

Dia pun menegaskan jika dalam waktu dekat akan membuat surat edaran yang mengatur regulasi teknis tentang libur lebaran ini. Sedangkan transaksi pasar modal dan bursa akan dibuka pada 20 Juni.

Pada sektor perbankan pun dijamin tidak ada masalah. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menjelaskan jika Bank Indonesia akan melakukan koordinasi terkait kliring. ”Perbankan tidak full service tapi ada pelayanan,” ujarnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng juga memastikan jika transaksi keuangan tunai maupun non tunai sudah disiapkan. Bahkan pihaknya telah mengantisipasi persediaan uang terkait libur panjang dan mudik. ”Antisipasi juga sampai arus balik,” katanya. (lyn/jpg/asp/RBG)