Lokasi Proyek Pasar Induk Banten di Kabupaten Serang Jadi Sengketa

0
1771

SERANG- Lokasi proyek pasar induk milik Pemerintah Provinsi Banten di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang menjadi sengketa.

Sengketa lahan yang akan dijadikan proyek pasar tersebut terungkap saat salah satu warga pemilik tanah yang bernama Saki mengaku tidak pernah merasa menjual tanah miliknya seluas 7.200 meter. Namun, disebut-sebut Pemerintah telah mengeluarkan uang untuk pembebasan lahan milik Saki.

Saki menjelaskan, ia memiliki total lahan sekira 1,2 hektar di lokasi proyek pasar induk, namun belakang ia mengetahui jika ada pihak yang menjual tanah miliknya seluas 7.200 meter persegi.

“Padahal surat- surat resminya masih ada di saya, tanah itu atas nama bapak saya Duriyat,” ujar Saki, Kamis (4/2).

Informasi yang diterima Saki jika tanah itu dijual oleh tiga orang berinisial TI, KI, dan GI melalui N kepada pihak pemerintah tahun 2018 lalu.

Merasa tanah itu adalah haknya, Saki pun mengaku melakukan upaya hukum. Ia pun berharap agar pemerintah provinsi Banten tidak dulu mengeksekusi lahan itu untuk proyek sebelum sengketa selesai.

“Selesaikan dulu persoalan tanah dengan saya sebagai pemilik, jangan dengan orang lain,” ujarnya.

Kuasa hukum Saki, Sakamuli Prentha menjelaskan, TI dan KI masih memiliki ikatan saudara dengan Saki. Keduanya menjual tanah itu tanpa sepengetahuan Saki sebagai ahli waris sah atas tanah tersebut.

Ia pun menduga terjadi tindakan pemalsuan dokumen serta penyerobotan lahan dalam proses jual beli lahan tersebut.

Karena itu, agar Saki kembali mendapatkan haknya, Sakamuli akan menempuh jalur hukum non litigasi ke Polda Banten dengan mengajukan Permohonan Perlindungan Hukum,  pengaduan ke Komnas Ham R.I, pengaduan ke Ombudsman R.I, pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengaduan ke DPRD Profinsi Banten dan meminta keterangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Serang atau Bapenda Kabupaten Serang atas PBB atas nama Duriat  tahun 1992 sampai 1998.

Jika benar Pemprov Banten telah membayar lahan seluas 7.200 meter persegi milik Saki, Sakamuli mengaku menyayangkan karena proses transaksi tidak melibatkan Saki.

“Pemerintah harusnya ada tim khusus yang meneliti soal keabsahan berkas dan lainnya,” ujarnya.

Ia pun berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan persoalan tersebut sebelum membangun pasar induk.

Menurutnya, persoalan sengketa lahan ini tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pemerintah karena berkaitan dengan hak masyarakat. 

“Pemerintah harus bisa memastikan jika tidak ada sengketa lagi sebelum memulai proyek pasar induk,” ujarnya.

Diketahui, Pemprov Banten melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten akan membangun pasar induk di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Proyek yang wacananya  sudah bergulir sejak 2018 lalu itu akan dibangun di atas lahan 10,7 hektar. (Bayu Mulyana)