Lulusan SMK Gagal Bersaing

Perlu Libatkan Industri Urus Kurikulum SMK

SERANG – Dalam lima tahun terakhir, lulusan SMK gagal bersaing dalam dunia kerja. Akibatnya, SMK hanya melahirkan lulusannya menjadi pengangguran setiap tahun, termasuk di Banten.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMK. Salah satunya menyerahkan pengelolaan SMA SMK ke pemerintah provinsi, tidak lagi dikelola kabupaten kota sesuai amanat UU Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah. Namun upaya itu pun belum membuahkan hasil, lulusan SMK masih tetap gagal diserap dunia industri.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak lantas putus asa, mulai tahun ini program revitalisasi SMK digulirkan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Melalui program itu, SMK diharapkan mampu mencetak generasi muda Indonesia yang kreatif (terampil).

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menjelaskan, dalam inpres tersebut menginstruksikan adanya penyesuaian kurikulum SMK dengan kebutuhan industri, peningkatan jumlah dan kompetensi industri, peningkatan jumlah dan kompetensi guru, revitalisasi fasilitas dan alat praktik. Serta peningkatan uji kompetensi, sertifikasi dan akreditasi, dan peningkatan kerja sama SMK dengan industri.

“Kita akui saat ini jumlah pengangguran di Indonesia didominasi lulusan SMK. Padahal SMK harusnya meluluskan siswa yang berkualitas dan mampu bekerja di industri,” kata Hamid, saat menjadi narasumber Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Membangun Indonesia dengan Tenaga Kerja Berkualitas’ di pendopo gubernur Banten KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (6/12).

Padahal, lanjut Hamid, masyarakat memiliki harapan besar pada lulusan SMK. Namun dengan banyaknya SMK baik negeri maupun swasta yang belum memenuhi standar, justru menurunkan daya saing lulusan SMK di dunia kerja. “Kalau begitu tidak ada gunanya menambah banyak SMK karena lulusannya banyak yang menganggur dan tidak memiliki skill,” ujarnya.

Hamid menambahkan, banyak pengangguran berasal dari lulusan SMK karena minimnya keterampilan yang mereka miliki. Seharusnya, sekolah kejuruan berkewajiban menyiapkan siswa dengan berbagai skill yang membantu mereka bersaing di dunia kerja. “Saat ini masih ada beberapa masalah yang masih menjadi PR besar bagi pemerintah. Sehingga, memengaruhi tingginya pengangguran lulusan SMK,” jelasnya.

Hamid menyebut, sedikitnya ada tiga masalah besar yang harus segera diselesaikan. Pertama, terjadi oversupply antara jumlah lulusan SMK dengan kebutuhan industri. Kedua, persoalan kualitas lulusan yang tidak sesuai dengan standar industri, dan ketiga persoalan usia lulusan yang rata-rata baru 17 tahun. Sehingga, lulusan SMK harus menunggu satu tahun lagi untuk bekerja. Dengan revitalisasi SMK, Kemendikbud selanjutnya membuat peta jalan pengembangan SMK, menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (link and match), meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK, meningkatkan kerja sama dengan kementerian lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha industri, meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, serta membentuk kelompok kerja pengembangan SMK.

“Tahun depan sudah ditangani oleh Kementerian PUPR, Kemendikbud hanya mengajukan skema-skema SMK mana saja yang harus direvitalisasi. Terutama SMK prioritas,” katanya.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengubah kurikulum dari yang berbasis suplai (supply drive) menjadi permintaan (demand drive). Perubahan yang paling kentara adalah pembuatan kurikulum SMK yang melibatkan dunia usaha sehingga bisa menjadi acuan mengenai kebutuhan di lapangan.

“Sehingga, sekarang sekitar 70 persen kurikulum keahlian itu diusulkan dari dunia industri dan dunia usaha, termasuk peralatan-peralatan dan rekomendasinya,” tambahnya.

Lebih lanjut, kata Hamid, pihaknya juga sudah memberikan kurikulum baru, yakni prodi industri kreatif. Bahkan, kementerian juga memperbolehkan SMK-SMK untuk mengembangkan potensi sesuai dengan karakteristik daerahnya. “Sudah dibuka industri kreatif. Malahan jurusannya sudah dibuka itu jurusan seni dan industri kreatif. Kita juga berupaya agar SMK-SMK yang ada untuk mengembangkan potensi yang kira-kira sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya. Apa saja yang bisa dikembangkan di Banten misalnya,” jelasnya.

Terkait revitalisasi SMK, Dindikbud Banten menyambut baik, terutama perubahan kurikulum pendidikan SMK. Kepala Dindikbud Banten Engkos Kosasih Samanhudi mengatakan, pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap progam pendidikan (prodi) yang dianggap jenuh. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang ada. “Kita akan lakukan evaluasi (kurikulum), agar sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, kita akan meningkatkan kompetensi guru agar lebih produktif dengan cara penguatan pendidikan keahlian ganda seperti yang dijelaskan Pak Dirjen,” katanya.

Dijelaskan Kosasih, total SMK di Banten lebih dari 700 sekolah, hal itu dirasa cukup untuk menghasilkan tenaga terampil lulusan SMK yang siap pakai. “Dari jumlah itu, 75 itu kan SMK negeri, sedangkan sisanya swasta, dan itu sudah cukup. Tinggal penguatan kualitas, kita bangun ruang praktik siswa,” jelasnya.

Selama ini, tidak sinkronnya antara kurikulum dan industri bukan karena tidak disadari oleh pemerintah. Hanya saja, masalah industri tidak bisa diarahkan oleh pemerintah. “Justru kita menunggu industri yang ada, baru kita sesuaikan kurikulum. Kan enggak bisa misalkan perusahaan ini saja, karena kita punya jurusannya ini,” ujarnya.

Sementara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir mendorong perguruan tinggi (PT) menghasilkan lulusan yang mampu melakukan kewirausahaan dan menciptakan lapangan pekerjaan, salah satu upaya untuk mengurangi angka pengangguran. Termasuk di Banten. “Lulusan perguruan tinggi harus diperbaiki, SDM harus inovatif, kita harus melakukan perubahan sistem pendidikan,” katanya.

Menurutnya, perbaikan kurikulum tidak hanya di SMK, di perguruan tinggi juga harus dilakukan agar menghasilkan lulusan yang mampu melakukan kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja. “Perguruan tinggi harus melahirkan berbagai inovasi teknologi,” jelas Nasir.

Terkait pendidikan SMA SMK, Nasir meminta pemerintah daerah membangun akademi komunitas berbasis pedesaan dan diperbanyak politeknik di daerah-daerah. “Menekan pengangguran adalah dengan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan dunia usaha. Kemudian, perguruan tinggi juga harus punya lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau lulusan lembaga pendidikan terampil, pasti terserap industri,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim yang juga menjadi narasumber dalam forum tersebut mengaku heran dengan tingginya angka pengangguran di Banten. Padahal IPM Banten di atas rata-rata nasional, begitu juga pertumbuhan ekonomi Banten juga di atas rata-rata nasional. “Kemiskinan di Banten juga rendah. kemampuan daya beli tinggi tapi ironisnya pengangguran besar,” katanya.

Wahidin mengakui, tingginya pengangguran di Banten disumbang dari lulusan SMK. Untuk itu, Pemprov Banten mendukung revitalisasi SMK untuk menekan jumlah pengangguran. “Selain disumbang lulusan SMK, pengangguran tinggi di Banten juga disebabkan banyaknya urban dari daerah lain. Enggak mungkin kan gubernur melarang orang dari luar Banten datang ke sini,” ungkapnya. (Deni S/RBG)