Mahalnya Biaya Daftar Ulang Sekolah

SERANG – Memasuki tahun ajaran baru sejumlah orangtua siswa di kabupaten kota di Banten mengeluhkan tingginya biaya daftar ulang sekolah. Mereka harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah agar anaknya dapat mengecap bangku pendidikan. Padahal, Dinas Pendidikan (Dindik) sudah menegaskan bahwa tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun di sekolah.

Para orangtua siswa yang ditemui Radar Banten mengeluhkan biaya daftar ulang sekolah. Mereka menilai, biaya daftar sekolah itu kemahalan. Salah satu orangtua siswa asal Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Iroh Rohmawati, menilai daftar ulang sekolah terbilang tinggi. Anaknya yang baru saja masuk ke SMA negeri di Kabupaten Serang harus melakukan bayar daftar ulang Rp1,1 juta.

Berdasarkan penjelasan dari pihak sekolah, kata Iroh, uang itu untuk biaya seragam sekolah dan infak pembangunan gedung sekolah. “Daftar ulangnya Rp1,1 juta, katanya buat seragam Rp900 ribu, buat infak bangunan Rp200 ribu,” katanya kepada Radar Banten, Jumat (12/7).

Menurut Iroh, biaya daftar ulang itu membebankan orangtua. Apalagi, saat ini pemerintah menjanjikan sekolah gratis hingga tingkat SMA. “Kalau sekolah gratis kenapa ada bayaran, seragam juga kemahalan kalau Rp900 ribu,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Suparman Kurdi. Warga asal Kecamatan Kibin itu mengatakan, keponakannya yang sekolah di sekolah negeri Cilegon di bawah naungan Kemenag harus membayar biaya daftar ulang kenaikan kelas Rp900 ribu. Biaya itu untuk kegiatan kesiswaan, penilaian pembelajaran, pengembangan mutu pendidikan, dan biaya lain.

Menurut Suparman, sekolah seharusnya tidak lagi memungut biaya dari orangtua. Karena, pemerintah sudah mengeluarkan uang banyak untuk pendidikan. “Nilainya emang enggak terlalu mahal, tapi seharusnya dibebaskan dari biaya apa pun, karena pemerintah sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk pendidikan,” ujarnya.

Begitu pun yang terjadi di  Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Salah satu orangtua siswa di salah satu sekolah swasta SMP di Kabupaten Lebak juga mengeluhkan dengan tingginya uang biaya daftar ulang. Ia  harus merogoh kocek sebesar Rp2.500.000 belum termasuk buku paket untuk biaya daftar ulang. Untuk mendapat buku paket, siswa harus membayar kembali Rp700.000. Padahal, sekolah swasta ini juga mendapat dana bantuan operasional sekolah (BOS).

“Daftar ulang setiap tahunnya naik terus. Tahun ini bila ditotal daftar ulang mencapai Rp3.300.000. Sebenarnya cukup berat. Tapi, mau bagaimana lagi, ini kan sekolah swasta,” ujar salah seorang wali murid.

Kata dia, uang daftar ulang sebesar Rp3.300.000 itu untuk pembayaran SPP bulan Juli, infak kegiatan belajar, infak sarana belajar, buku paket, dan bimbel pengayaan ujian nasional (UN).

“Cukup berat sebenarnya. Kami juga tidak tahu kalau di sekolah ini juga dapat dana BOS,” katanya.

Sementara itu Kepala Dindikbud Lebak Wawan Ruswandi belum merespons saat dihubungi. Begitu juga pesan WhatsApp belum direspons.

Hal serupa juga disampaikan Rahmah, warga Jombang Kali, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Ia mengaku harus mengeluarkan uang Rp2,3 juta untuk biaya daftar ulang dan seragam sekolah anaknya yang baru masuk sekolah lanjutan tingkat pertama. “Anak saya mah di sekolah swasta,” ujar Rahmah kepada Radar Banten.

Menurut Rahmah, jumlah biaya itu ternilai besar. Namun, karena lokasi sekolah negeri yang masuk di zonasi tempat tinggalnya sangat jauh untuk diakses, ia terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

“Kalau ke sekolah negeri masuk lagi ke dalam, ongkos setiap hari lebih mahal, kalau ini kan sekali naik angkot arah Anyar, langsung sampai,” ujar perempuan yang bekerja di salah satu rumah makan di dekat Pemkot Cilegon tersebut.

Kata dia, angka Rp2,3 juta itu cukup besar namun biaya itu menjadi lebih murah jika dibandingkan dengan sekolah swasta lain yang bisa mencapai Rp4 juta hingga Rp5 juta.

TEMBUS HINGGA RP6 Juta

Sementara itu, di salah satu SMA swasta di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, orangtua siswa harus membayar biaya daftar ulang hingga Rp6 juta. Ahmad Saputra, salah satu orangtua siswa, membenarkan dirinya harus membayar biaya pendaftaran sebesar Rp6 juta. “Itu cuma uang pendaftaran awal masuk saja, belum termasuk SPP, per bulan Rp600 ribu,” katanya, Sabtu (13/7).

Meski mengeluh, ia terpaksa harus membayar uang pendaftaran tersebut agar anaknya bisa melanjutkan sekolah. “Namanya sekolah swasta aturannya tidak terikat pemerintah. Mau tidak mau meskipun mahal tetap bayar daripada anak saya tidak sekolah,” keluhnya.

Sebelumnya, ia mendaftarkan anaknya di SMAN 3 Curug, tetapi gagal lantaran jaraknya dianggap terlalu jauh oleh pihak sekolah. “Padahal ada anak tetangga yang jaraknya sama bisa diterima, tapi giliran anak saya tidak. Ketika dilihat dari hasil pengukurannya dari pihak sekolah, ternyata jaraknya beda jauh. Harusnya 1.500 meter malah jadi 2.500 meter dari rumah ke sekolah,” paparnya.

Hal tersebut membuat ia kecewa terhadap kebijakan pemerintah terkait sistem zonasi yang diberlakukan. “Karena adanya sistem zonasi ini nilai NEM anak meskipun tinggi tapi enggak berarti, lantaran prioritasnya jarak terdekat rumah ke sekolah. Itu pun kalau sekolahnya fair,” tukasnya.

TIDAK ADA PUNGUTAN

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang Asep Nugrahajaya memastikan tidak ada pungutan biaya daftar ulang di SD dan SMP di Kabupaten Serang. “Kalau soal seragam itu kan urusan orangtua, kita tidak mengarahkan ke pihak sekolah untuk itu (melakukan pengadaan seragam untuk siswa-red),” katanya.

Kendati demikian, jika pihak sekolah memerlukan sarana pendukung lain, pihak sekolah diarahkan untuk berkoordinasi dengan komite sekolah. “Kita juga sudah bikin surat edaran supaya tidak memberatkan orangtua siswa, kan penerimaan siswa juga ada juklak juknisnya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang SMP Dindik Kota Cilegon Suhendi. Kata dia, pungutan biaya daftar ulang dalam bentuk iuran atau dalam bentuk apa pun dilarang di sekolah negeri karena biaya SPP serta pembangunan sudah ditanggung pemerintah.

“Kecuali untuk pakaian itu bersifat ditawarkan, apakah mau dipesan di koperasi sekolah atau tidak. Kebanyakan orangtua mungkin ingin seragam memesan ke sekolah,” ujarnya.

Jika swasta, lanjut Suhendi, biaya daftar ulang dikembalikan pada kebijakan masing-masing sekolah karena tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut. Selain itu, karena pemerintah tidak menanggung uang SPP dan pembangunan sekolah swasta. (bam-jek-nce-mg04/alt/ags)