Main Proyek, Jaksa di Banten Bisa Dipecat

0
431 views

SERANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten langsung merespons pernyataan Presiden Jokowi mengenai oknum jaksa yang diduga melakukan pemerasan terhadap pelaku usaha di daerah. Kejati secara tegas akan memecat oknum jaksa yang melakukan pemerasan dan yang bermain proyek di pemda.

Kelakuan oknum jaksa yang bermain proyek dan pemerasan tidak dapat ditoleransi. Sebab hal itu mengganggu investasi di daerah.

Saat dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejati Banten Jacob Hendrik Pattipeilohy mengaku telah mengultimatum kepada seluruh pegawainya untuk tidak bermain proyek pemerintah dan melakukan pemerasan. “Sebelum surat tersebut (surat Kejagung-red) keluar saya sudah terlebih dahulu memberikan arahan kepada seluruh pegawai Kejati Banten dan jajaran untuk tidak memanfaatkan jabatan atau pun kewenangan,” kata Hendrik kepada Radar Banten, Minggu (17/11). 

Bila ada oknum jaksa yang bermain proyek, kata dia, sanksinya adalah pemecatan. Tindakan tegas itu dilakukan karena Kejati Banten tidak ingin ada oknum jaksa yang mencoreng korps adhyaksa. “Sanksinya dicopot, dipecat. Bila perlu dipidanakan,” ujar Hendrik lagi.

Kendati belum mendapat laporan mengenai oknum jaksa di Banten yang memanfaatkan jabatan atau kewenangan terkait proyek pemerintah, namun Hendrik tetap mewanti-wanti jajarannya untuk tidak melakukan perbuatan tercela tersebut. Karena sekali lagi, Hendrik mengaku tidak akan menoleransi perilaku tersebut. “Karena saya ingin kita itu (kejaksaan-red) bekerja dengan baik melayani masyarakat Banten,” kata Hendrik.

Radar Banten memeroleh tembusan surat yang dikeluarkan Kejagung RI yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S Marinka tertanggal Kamis (14/11). Surat dengan Nomor: R-1771/D/Dip/11/2019 yang ditujukan kepada kepala daerah seluruh Indonesia itu berisi tiga poin. Poin pertama arahan Presiden mengenai masih terdapat berbagai laporan tentang perilaku penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum termasuk oknum jaksa yang mengganggu kenyamanan investasi daerah.    

Kedua, Kejagung meminta untuk tidak melayani oknum jaksa yang meminta uang atau barang termasuk intimidasi terhadap pelaksanan proyek pekerjaan. Perilaku tersebut diminta untuk segera dilaporkan kepada pimpinan Kejagung melalui hotline laporan pengaduan (150227), Adhyaksa Command Centre (WA 0181318542001 atau aplikasi pro adhyaksa).

Dalam laporan, pelapor diminta untuk memberikan identitas terlapor, kronologi kejadian, dan data pendukung yang relevan. Poin ketiga, Kejagung akan melindungi kerahasiaan identitas pelapor sepanjang laporan tersebut berdasarkan itikad baik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   

Selain Kejagung, Mabes Polri juga turut mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Surat dengan Nomor: 2029/XI/2019 dikeluarkan pada Jumat (15/11) tersebut ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Listyo Sigit Prabowo. Inti surat yang dikeluarkan oleh Polri sama dengan Kejagung RI.

Polri meminta agar oknum kepolisian yang menyalahgunakan kewenangan yang mengganggu kelancaran atau investasi daerah dapat melaporkan ke Sentra Pelayanan Propam di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta atau call centre dan whatsapp 0181384682019.

“Instruksi Kapolri terkait perintah Pak Presiden agar tidak ada polisi yang meminta proyek. Kalau di Banten, enggak ada (laporan polisi minta proyek-red),” ujar Kabid Humas Polda Banten Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Edy Sumardi Priadinata saat dikonfirmasi Radar Banten, Minggu (17/11). 

Terkait sanksi yang dijatuhkan kepada oknum polisi yang terlibat bermain proyek atau menghambat investasi daerah, Edy mengedepankan proses hukum. Dia tidak ingin mendahului proses hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oknum polisi. “Bisa dipidana, bisa kena kode etik. Orang itu kalau belum vonis, kita belum tahu kesalahannya apa,” kata Edy.

Kepolisian, kata Edy, diinstruksikan untuk membantu mengawal program pemerintah. PoIda Banten siap memberikan pelayanan kepada pengusaha dan pemerintah daerah dalam hal pembangunan. “Kita itu juga sebagai konsultan pencegahan korupsi. Kita jadi konsultan agar proyek-proyek itu tidak terjadi penyimpangan. Polisi itu juga mempunyai tugas untuk mengawal anggaran daerah,” kata Edy.

Polda Banten dan jajaran, tutur Edy, siap melakukan tindakan refresif kepada pihak-pihak yang melakukan pemerasan terhadap proyek pembangunan di Banten. “Kita ada tim saber pungli. Kalau ada yang mengganggu investasi daerah bisa laporkan ke kami,” tutur Edy.

Sebelumnya, Presiden  Jokowi mengatakan, kerap menerima laporan  mengenai oknum jaksa dan polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap pelaku usaha saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11). Rapat itu dihadiri oleh kepala daerah seluruh Indonesia. (mg05/alt/ags)