Mantan Kades Bahas Pemenangan Pilkada Cilegon

CILEGON – Surat undangan workshop Paguyuban Mantan Kepala Desa Se-Kota Cilegon beredar luas melalui media sosial. Salah satu materi yang dibahas dalam acara itu adalah strategi pemenangan Pilkada Kota Cilegon 2020 dan pembahasan rekomendasi pemenangan Pilkada Kota Cilegon 2020.

Diduga, materi strategi pemenangan itu mengarah pada salah satu bakal calon walikota Cilegon Ratu Ati Marliati. Hal itu karena Ati menjadi salah satu pemateri dalam acara workshop yang akan dilaksanakan hari ini (17/10) sampai Jumat (18/10) di Hotel Marbella Bandung. Titik kumpul para mantan kades yang akan mengikuti acara itu pun di kantor DPD Golkar Kota Cilegon.

Dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Sekretaris Panitia Konsolidasi Paguyuban Kades Se-Kota Cilegon Cecep Haerudin membenarkan jika pihaknya akan mengadakan agenda workshop di Bandung. Namun, menurutnya agenda itu hanya sekadar silaturahmi para mantan kades. “Kita kan sudah lama tidak bertemu, jadi untuk mempererat silaturahmi saja,” ujarnya kepada Radar Banten.

Ia membantah jika agenda itu ditujukan untuk membahas dukungan terhadap salah satu bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2020 mendatang. “Agendanya murni untuk silaturahmi saja,” tegasnya.

Disinggung terkait surat yang ditandangani oleh Hasuri sebagai Ketua Panitia dan ia sendiri sebagai Sekretaris, menurut Cecep surat itu baru sekadar rancangan. Menurut dia, pihak-pihak yang tertuang dalam surat itu pun, termasuk Ratu Ati Marliati, belum dipastikan akan menghadiri acara tersebut. “Saya enggak tahu yah kok bisa nyebar,” tuturnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Sekjen Golkar Kota Cilegon Sutisna Abas mengaku tidak mengetahui ihwal kegiatan Paguyuban Mantan Kades Se-Kota Cilegon. Soal nama kantor DPD Golkar Kota Cilegon sebagai titik kumpul, ia menduga karena sejumlah anggota paguyuban mantan kades merasa mempunyai kedekatan dengan Golkar.

Sebenarnya, kata Sutisna, para mantan kades tidak masalah memberikan dukungan pada sosok tertentu pada pilkada. Hal itu karena mereka bukan seorang aparatur sipil negara (ASN) atau pejabat publik. Terlebih jika para mantan kades itu sudah berafilisasi dengan partai tertentu. “Yang pasti kami secara organisasi tidak mengetahui acara itu,” kilahnya. (bam/ibm/ags)