Mantan Kades Songgomjaya Dibui

SERANG– Mantan kepala Desa (Kades) Songgomjaya, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang Supendi dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Serang, Rabu (6/11). Eksekusi hukuman ini dilaksanakan usai terpidana kasus penggelapan uang pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan (hinderordonnantie/HO) milik PT Mitra Karya Texindo (MKT) ini memenuhi panggilan Kejari Serang.

“Eksekusi telah dilakukan pagi tadi. Dia (Supendi) datang sendiri ke kantor,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejari Serang Yogi Wahyu Buana dikonfirmasi Radar Banten, Rabu (6/11).

Supendi memenuhi panggilan Kejari Serang setelah sempat mangkir dari panggilan pertama. Akhir Oktober 2019, Kejari Serang kembali melayangkan surat panggilan eksekusi. “Dia (Supendi-red) akan menjalani masa tahanan selama 4 bulan di Rutan Serang,” kata Yogi.

Terpisah, Kepala pengamanan Rutan Kelas II B Serang Indra Kharisma Simanjuntak membenarkan telah menerima tahanan atas nama Supendi. “Sudah tadi pagi (kemarin-red) dibawa ke sini (Rutan-red) oleh pihak Kejari Serang,” kata Indra.

Supendi dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang pada 4 Mei 2017. Dia divonis pidana enam bulan penjara. Majelis hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani menilai Supendi terbukti menggelapkan uang pengurusan IMB dan izin HO milik PT MKT sebesar Rp130 juta. Perbuatannya telah memenuhi unsur Pasal 378 KUH Pidana sebagaimana dakwaan primer.

Namun, Supendi belum puas. Dia mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banten. Pada tingkat banding, Supendi dijatuhi pidana empat bulan penjara. Hukuman ini lebih ringan dua bulan dibandingkan vonis PN Serang.

Masih belum puas, Supendi mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pada 6 November 2017, MA memutuskan menolak kasasi Supendi. Dia tetap dihukum empat bulan penjara sesuai putusan banding PT Banten. Pada 18 September 2019, pemberitahuan putusan kasasi tersebut baru diterima PN Serang.

Penggelapan uang pengurusan IMB dan izin HO itu terjadi pada Juli 2014. Awalnya, Supendi mendatangi kantor PT MKT di Desa Songgomjaya. Kepada akuntan PT MKT bernama Elfrida, Supendi meminta manajemen perusahaan tekstil itu segera mengurus IMB dan izin HO. Dia menekankan agar pengurusan dokumen perizinan tersebut melalui dirinya.

Istri salah satu pemegang saham PT MKT ini akhirnya menuruti permintaan Supendi. Namun, Supendi diminta membuat surat pernyataan kesanggupan mengurus IMB dan izin HO sesuai waktu dan biaya yang dikeluarkan PT MKT.

Saat itu, Supendi meminta uang sebesar Rp210 juta. Dia berjanji sanggup menyelesaikan perizinan tersebut maksimal 20 hari atau terhitung sejak dana ditransfer 75 persen dari total dana yang dibutuhkan.

Pada 9 Agustus 2014, Supendi kembali mendatangi kantor PT MKT. Kades Songgomjaya itu menyerahkan surat pengajuan pengurusan IMB dan izin HO kepada Elfrida. Supendi juga meminta pihak perusahaan memberikan 78 persen uang pengurusan IMB dan izin HO.

Elfrida kemudian memberikan uang sesuai permintaan Supendi, yakni RP130 juta pada 11 Agustus 2014. Uang tersebut ditransfer ke rekening Supendi.

Namun, setelah 20 hari sejak PT MKT menyerahkan uang ke Supendi, IMB dan izin HO PT MKT tidak kunjung terbit. Uang pengurusan IMB dan izin HO tersebut justeru diserahkan Supendi kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Cikande yang kala itu dijabat oleh Eko Susilo.

Belakangan diketahui permohonan IMB dan izin HO untuk PT MKT tidak pernah diajukan kepada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTMP) Kabupaten Serang. Alhasil, PT MKT terpaksa mengurus sendiri kelengkapan dokumen perizinan perusahaannya. Dalam tempo 14 hari, IMB dan izin HO berhasil diurus. PT MKT harus mengeluarkan uang lagi sehingga mengalami kerugian materi. (mg05/nda/ags)