Mantan Kadishub Banten Ditahan

0
5.356 views
Dengan tangan diborgol mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Provinsi Banten Revri Aroes dibawa ke mobil tahanan untuk ditahan di rutan setelah menjalani pemeriksaan di Kejati Banten, Selasa (13/10).

Dugaan Korupsi Internet Desa Rugikan Negara Rp1,2 Miliar

SERANG – Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Kadishubkominfo) Banten Revri Aroes dijebloskan ke Rutan Kelas IIB Pandeglang, Selasa (13/10). Tersangka kasus dugaan korupsi internet desa senilai Rp3,5 miliar itu ditahan untuk mempermudah proses penyidikan yang saat ini ditangani oleh penyidik pidana khusus Kejati Banten.

Selain Revri, penyidik juga menahan dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Deden Muhammad Haris, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek Haliludin dan Direktur CV Sarana Duta Indah (SDI) Muhammad Kholid. “Kami melakukan penahanan dengan alasan mempermudah proses pemberkasan (penyidikan-red), bukan karena tidak kooperatif (alasan penahanan para tersangka-red). Kami kalau butuh periksa tinggal hadirkan mereka,” kata Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Siahaan, Selasa (13/10).

Ivan mengatakan, dalam kegiatan tersebut Revri selaku pengguna anggaran (PA) dan pejabat pembuat komitmen. Sedangkan Deden selaku kepala laboratorium administrasi negara Untirta. “DMH (Deden Muhammad Haris-red) saat itu menjabat sebagai kepala laboratorium administrasi negara di Untirta. Untuk lebih jelasnya nanti (mengenai perbuatan melawan hukum-red). Kegiatan ini dilaksanakan bersama pihak ketiga (CV SDI-red),” kata Ivan.

Keempat tersangka kata Ivan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Pasal yang dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 (UU Tipikor-red),” ujar Ivan.

Ivan menjelaskan proyek yang didanai APBD Banten tahun 2016 berupa pengembangan telekomunikasi dan telematika. Kegiatan itu, kata dia, berupa bimbingan teknis (bimtek) kepada aparatur desa. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak seribu orang. “Kegiatannya internet desa, jumlah pesertanya ada seribu orang dari aparatur desa (se-Provinsi Banten-red),” kata Ivan.

Diduga, kata Ivan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tidak mencapai seribu orang seperti yang tertuang dalam dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ). “Temuannya tidak sesuai dengan SPJ. Para peserta itu menerima uang saku Rp3,5 juta untuk kegiatan tersebut. Ada selisih temuan Rp1 miliar sekian. Kegiatannya itu dilaksanakan dalam beberapa hari,” kata mantan Kasi Pidum Kejari Barito Timur tersebut.

Pantauan Radar Banten, sebelum ditahan para tersangka mulai mendatangi Kejati Banten sekira pukul 10.00 WIB hingga 11.00 WIB. Mereka datang dengan didampingi kuasa hukum masing-masing. Sekira pukul 15.50 WIB proses pemeriksaan terhadap keempat tersangka rampung. Mereka kemudian dibawa ke dalam mobil tahanan. Tampak, Revri keluar lebih dahulu dari ruang pemeriksaan.

Ia terlihat mengenakan celana jeans warna biru, serta diborgol. Kemudian disusul PPTK Haliludin yang masih mengenakan seragam aparatur sipil negara (ASN). Lalu ada Muhammad Kholid yang mengenakan jaket berwarna hijau tosca dan membawa tas warna biru dongker yang digunakan untuk menutupi borgol di kedua tangannya. Terakhir, Deden yang dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Deden ketika itu mengenakan kemeja warna putih. Para tersangka semuanya menggunakan masker dan mengenakan rompi tahanan Kejati Banten berwarna merah.

Saat dibawa ke dalam mobil tahanan, Revri tidak menanggapi pertanyaan mengenai kasus yang menjeratnya. Ia mengarahkan Radar Banten menanyakan kepada kuasa hukumnya Dedi Eka Putra. “Ada pengacara,” ujar Revri seraya menuju mobil tahanan.

Sementara itu, kuasa hukum Revri, Dedi Eka Putra membantah kegiatan proyek tersebut fiktif. Untuk membuktikan bahwa kegiatan terlaksana terdapat dokumen-dokumen pendukung. “Tidak fiktif, kami punya dokumennya (kegiatan-red),” ujar Dedi.

Dedi menegaskan, kliennya tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang disangkakan penyidik. Dana kegiatan, kata dia, ditransfer ke rekening Untirta. “Uang itu sampai ke rekening Untirta senilai Rp3,5 miliar, dan Untirta memberikan kepada sesorang yang sebagai EO (event organizer-red). Hubungan dana tersebut kepada pribadi klien kami tidak ada,” tutur Dedi. (mg05)