Mantan Sekdis Dindikbud Diperiksa Kejati

0
120

SERANG – Mantan sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Joko Waluyo memenuhi undangan Kejati Banten, Kamis (29/8). Joko dimintai keterangan sekira tujuh jam terkait dugaan korupsi studi kelayakan atau feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan gedung unit sekolah baru (USB) SMA SMK tahun 2018.

Informasi yang diperoleh Radar Banten, Joko Waluyo tiba di gedung Kejati Banten sekira pukul 09.15 WIB. Dia datang dengan mengendarai minibus Toyota Kijang Innova. Usai mengisi buku tamu, Joko Waluyo langsung berjalan menuju ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Banten.

Sekira pukul 12.00 WIB, penyelidik memberikan waktu lelaki berkacamata itu untuk beristirahat. Dia sempat keluar dari kantor Kejati Banten. Sekira pukul 14.00 WIB, Joko Waluyo kembali melanjutkan pemeriksaan. Dia baru kembali keluar dari gedung Kejati Banten pukul 18.00 WIB.

Ditemui usai pemeriksaan, Joko Waluyo masih enggan berkomentar mengenai pemeriksaan kemarin. Dia berkilah tak ingin membentuk opini publik. “Saya rasa saat ini, saya tidak akan komentar perihal pemeriksaan. Saya tidak ingin membentuk opini publik, biarkan proses berjalan,” kata Joko.

Namun, Joko menepis dugaan fiktif pada belanja jasa konsultan senilai Rp800 juta itu. Dia menyatakan, delapan konsultan yang ditunjuk telah melaksanakan studi kelayakan. Soalnya, hasil studi kelayakan pengadaan lahan untuk SMA SMK di 16 titik itu telah diterima. “Ketika mau mengatakan fiktif itu ujilah itu apakah tidak sesuai kondisi di lapangan. Sederhananya begitu. Misalnya, kondisi kontur, foto udara, kan ada semua itu. Jadi sulit dibantahlah kalau itu kemudian diduga fiktif,” kata Joko.

Bahkan, Joko mengaku meminta konsultan agar studi kelayakan dilakukan sedikitnya 20 titik dari 16 titik pengadaan lahan yang telah dianggarkan.

“Ketika memberikan pemahaman tentang skop (ruang lingkup-red) pekerjaan (kepada konsultan-red), saya sampaikan. Misalnya, saat melakukan studi, saya tidak mau hanya satu titik. Untuk kebutuhan satu lokasi, ada beberapa tempatlah yang jadi pilihan saya,” jelas Joko.

Sementara, terkait gagalnya pelaksanaan pengadaan lahan USB SMA SMK tersebut, Joko meminta wartawan meminta penjelasan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten. “Lebih bagus, dipertanyakan ke Kasubag Program, surat tentang perihal itu. Saya kan surat itu datang sudah enggak bertugas lagi,” kata Joko.

Sebelum tugasnya sebagai Sekretaris Dindikbud Banten berakhir, Joko mengaku sempat melaporkan progres pengadaan lahan kepada pimpinannya. Hingga berakhir masa tugasnya pada 26 Desember 2018, Joko tidak menerima persetujuan dari pimpinan. 

“Saya tidak berani eksekusi (membebaskan lahan-red) sebelum pimpinan memutuskan. Makanya, saya sampaikan kepada pimpinan hasil FS saya. Mana yang dipilih mau dieksekusi, sehingga artinya lima titik itu belum final. Saya kan butuh persetujuan, bisa saja menentukan titik yang lain,” jelas Joko. 

Selain Joko, penyelidik Kejati Banten juga memintai keterangan empat orang lain dari BPKAD Banten dan Dindikbud Banten. Di antaranya, Kasubid Perbendaharaan BPKAD Banten Pujo Laksana, PPTK Studi Kelayakan Rizal S Djafar, Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (PPBJ) Sendi Risyadi, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dian Hardianto.

Dikonfirmasi terpisah, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Banten Sekti Anggraini mengaku penyelidik telah memintai keterangan terhadap kelima orang tersebut. Namun, Sekti enggan mengomentari bantahan Joko atas studi kelayakan yang diduga fiktif itu. “Dimintai keterangan (Joko Waluyo-red) sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen-red),” singkatnya.

Dugaan korupsi studi kelayakan pengadaan tanah senilai Rp89 miliar itu diusut usai menerima aduan dari organisasi non-pemerintah, yakni Perkumpulan Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (Maha Bidik) Indonesia beberapa bulan lalu. Penyelidik Kejati Banten kemudian menelaah aduan tersebut. Bahkan, sejumlah pihak terkait telah diminta klarifikasi.

Dugaan fiktif studi kelayakan itu membuat Kejati Banten yakin menaikkan status perkara itu ke penyelidikan. Pada 26 Agustus 2019, surat perintah penyelidikan nomor: Print: Lid-05/M.6/Fdi.I/08/2019 ditandatangani oleh Kajati Banten Happy Hadiastuty.

Atas perintah itu, Aspidsus Kejati Banten Sekti Anggraeni melayangkan surat undangan nomor R-118/M.6.5/Fd.I/08/2019 untuk Bendahara Pengeluaran Dindikbud Banten Heti Septiana. Pejabat Dindikbud Banten itu diminta hadir ke kantor Kejati Banten, Rabu (28/8). (nda-den/air/alt/ags)