Marak Tempat Hiburan di JLS, Semua Melanggar Perda

0
195

CILEGON – Keberadaan Jalan Lingkar Selatan (JLS) diharapakan mampu menjadi urat nadi yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon. Tidak hanya menjadi kawasan perdagangan, tetapi juga sektor usaha kuliner dan jasa.

Namun, seiring pesatnya pertumbuhan di kawasan JLS, juga memicu maraknya para pengusaha membangun perhotelan. Tak ketinggalan juga usaha tempat hiburan pun kian menjamur. Sedikitnya saat ini ada tiga tempat hiburan yang masuk wilayah Cilegon, yaitu RR, Kings, dan Silber’s.

Selain tiga tempat hiburan tersebut, juga terdapat banyak tempat hiburan lain yang berada di kawasan JLS. Tidak hanya tempat hiburan, restoran Korea pun ada di kawasan JLS.

Sayangnya Pemerintah Cilegon sampai saat ini belum memiliki peraturan daerah (perda) yang khusus mengatur perizinan tempat hiburan dan RTRW (rencana tata ruang wilayah) untuk lokalisasi tempat hiburan. Keberadaan tempat hiburan di JLS diduga ilegal lantaran hanya mengantongi izin restoran.

Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Tempat Hiburan di Kota Cilegon menyatakan bahwa tempat hiburan di Kota Cilegon hanya meliputi karaoke keluarga, fasilitas hotel berupa yang terbuka, seperti live music atau karaoke di hall dan tidak bersifat karaoke tertutup (room). Itu artinya keberadaan seluruh tempat hiburan di Cilegon ilegal.

Tidak hanya melanggar perizinan, tempat-tempat hiburan malam yang berserakan di JLS juga diduga beroperasi melewati jam operasional seperti yang telah ditetapkan di perda. Dalam Perda No 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggara Hiburan sudah jelas menyatakan bahwa jam tayang atau operasional tidak boleh melebihi pukul 24.00 WIB.

Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Kota Cilegon Juhadi M Syukur mengatakan, izin kegiatan tempat hiburan malam di JLS cukup berbeda dengan izin tempat hiburan malam jalur protokol. Jika tempat-tempat hiburan malam jalur protokol menyatakan hall dan karaoke room sebagai fasilitas hotel, di JLS para pengusaha hiburan malam menyatakan sebagai fasilitas rumah makan dan restoran. “Mereka pakai izin restoran,” katanya, kemarin.

Juhadi menambahkan, setiap kali Satpol PP Kota Cilegon melakukan razia terhadap tempat hiburan yang masuk wilayah Kota Cilegon, para pengusaha tidak bisa memperlihatkan izin tersebut. “Baik dari Disparbud untuk izin usaha hiburan atau Disperindag untuk izin restoran, satu pun para pengusaha tidak bisa memperlihatkannya. Katanya masih dalam proses, begitu terus,” imbuhnya.

Lantaran tak mengantongi izin, berkali-kali pihaknya memberikan sanksi keras kepada pengusaha hiburan malam. Akan tetapi sanksi yang diberikan tetap tidak digubris para pengusaha. “Selain tentang izin, mereka pun tidak mematuhi Perda No 2 Tahun 2003 yang juga diatur batas jam tayang penyelenggaraan hiburan malam. Mereka terus saja beroperasi hingga pukul 00.00. Berkali-kali kami tutup paksa, tapi mereka terus saja beroperasi,” ujar pria yang juga menjabat Plt Camat Pulomerak ini.

Tentang pelanggaran jam operasional, kata Juhadi, hampir seluruh tempat hiburan melakukan pelanggaran jam tayang. Di mana total tempat hiburan malam di Kota Cilegon sebanyak 27 unit usaha. “Rata-rata sudah kami beri SP, bahkan ada yang sudah kami beri tiga kali SP. Tinggal tunggu perintah eksekusi dari pak plt walikota Cilegon. Jika pak plt memerintahkan kami untuk segel tempat hiburan itu, kami akan langsung segel,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman Umar menyatakan, akan segera berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Cilegon menyikapi tempat hiburan malam yang marak di JLS dan Pondok Cilegon Indah (PCI). Ia pun mengaku akan mengumpulkan para tokoh masyarakat guna membahas langkah yang akan dilakukan. “Ini kan butuh keterlibatan semua pihak. Nanti saya kumpulkan para tokoh masyarakat, menyikapi banyaknya tempat hiburan malam di PCI dan JLS,” ucapnya.

Menurut Fakih, maraknya tempat hiburan malam di JLS berdampak buruk untuk masyarakat Cibeber dan Kota Cilegon secara umum. Baik yang masuk wilayah Kabupaten Serang maupun Kota Cilegon sama-sama memberikan pengaruh terhadap masyarakat sekitar. “Saya kan tinggal di PCI, saya tahu betul dampaknya seperti apa. Entah itu tempat hiburan yang masuk Kabupaten Serang atau Kota Cilegon, sama-sama berpengaruh negatif. Khususnya untuk masyarakat PCI. Kalau malam banyak perempuan yang berpakain tidak senonoh hilir mudik di jalan, ini kan meresahkan. Bahkan para pekerja di tempat-tempat hiburan ngekosnya di Cibeber,” ujarnya.

Menjamurnya tempat hiburan malam di kawasan JLS juga memantik amarah anggota legislatif DPRD Cilegon. Bahkan Wakil Ketua Komisi II DPR Cilegon Erick Rebiin menilai menjamurnya tempat hiburan malam di JLS lantaran Pemkot Cilegon tidak tegas. “Yang bersifat klub malam itu tidak termasuk dalam Perda Pariwisata dan Hiburan, harus ditertibkan,” tegasnya.

Bila pun di lapangan terjadi di luar dari perda, itu semua kewenangan Pemkot Cilegon untuk melakukan penertiban. Bila perlu izin yang telah dikeluarkan harus ditekankan ulang kepada pengelola agar dilakukan. “Ini persoalan tegas atau tidak tegasnya pemerintah. Kalau pemerintah tegas, saya rasa tempat hiburan tidak akan menjamur di Cilegon. Kami juga hampir setiap hari didatangi masyarakat yang mengeluhkan maraknya tempat hiburan malam yang meresahkan. Sekarang eksekutornya ada di pemerintah. Pemkot Cilegon harus bertindak tegas,” kata Erick.

Pada bagian lain, Asisten Daerah (Asda) I Pemkot Cilegon, Taufiqurrohman juga menuding semua tempat hiburan di JLS menyalahi perizinan. “Kalau tidak salah, semua tempat hiburan di JLS tidak berizin. Kalau izin usaha ada, tapi untuk restoran. Tapi yang dijalankan tempat hiburan, bukan restorannya. Ini kan jelas menyalahi izin,” kata pria yang akrab disapa Taufiq.

Meski setuju untuk ditertibkan, tapi ia melunak soal penggusuran tempat hiburan. “Digusur mungkin belum, tapi lebih kepada ditertibkan. Mereka harus kembali sesuai izinnya. Kalau restoran ya restoran saja. Kita juga harus bekerja sama dengan Kabupaten Serang karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang,” tutupnya.