Ketua KPU Arief Budiman

JAKARTA – Peraturan KPU jelas-jelas melarang mantan terpidana korupsi nyaleg. Namun, ada saja parpol yang nekat menerobos aturan itu. KPU memastikan tidak ada ruang bagi eks koruptor untuk lolos dan ditetapkan sebagai caleg.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, pihaknya sudah memiliki sejumlah cara untuk memastikan ada atau tidaknya mantan napi korupsi dalam daftar caleg. Misalnya, pada 12 Agustus mendatang, KPU mengumumkan nama caleg yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS).

Pada hari yang sama, KPU membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atas DCS yang diumumkan itu. “Masyarakat bisa memberi masukan ke KPU. Kalau data yang diserahkan caleg melalui parpol kepada kami berbeda, bisa kami kenai sanksi,” terangnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/7).

KPU akan memidanakan caleg yang terindikasi memalsukan dokumennya. Selain itu, parpol diminta mengganti caleg yang memang terbukti mantan napi kasus korupsi. Parpol punya kesempatan menggantinya selama KPU belum menerbitkan daftar calon tetap (DCT). Yakni, pada 22-31 Juli saat perbaikan persyaratan dan 4-10 September setelah DCS diterbitkan.

“Tapi kalau sudah (penetapan) DCT, enggak bisa. Kalau ada sesuatu di situ, akan dikosongkan di kolom nomornya,” lanjut alumnus SMAN 9 Surabaya itu. Misalnya, setelah penetapan DCT terbukti caleg nomor urut dua dari partai X di dapil tertentu adalah mantan koruptor. Oleh karenanya, di surat suara kolom nomor urut dua yang mencantumkan nama caleg itu akan dikosongi.

Sementara itu, caleg mantan terpidana korupsi memang ditemukan dalam berkas pendaftaran yang masuk ke KPU. Ada yang dicalonkan Golkar, ada pula yang melalui Gerindra.

Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membenarkan masuknya TM Nurlif dan Iqbal Wibisono sebagai bakal caleg Partai Golkar. Doli menyatakan, Partai Golkar memiliki pertimbangan matang saat akhirnya memutuskan meloloskan dua bakal caleg yang mewakili Aceh dan Jawa Tengah itu. “Mereka berdua adalah rekomendasi dari DPD provinsi,” jelasnya saat dihubungi Jawa Pos.

Saat ini DPP Partai Golkar mengambil jalan tengah. Nurlif dan Iqbal tetap direkomendasikan untuk maju sebagai bakal caleg. Bersamaan dengan itu, keduanya diminta mengajukan uji materi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung dengan mengatasnamakan pribadi. “Kalau dikabulkan, akan tetap diakomodasi. Kalau ditolak MA, kami sudah siapkan pengganti,” ujar Doli.

Partai Gerindra juga mengakui telah mengajukan kembali Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik sebagai bakal caleg DPRD. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, keputusan itu diambil karena Taufik juga mengajukan uji materi ke MA terkait dengan PKPU pencalonan. “Karena itu, kami ikut alur saja. Ketika JR (uji materi-red) ditolak, kami sesuaikan dengan aturan,” katanya.

Menurut Dasco, apa yang dilakukan DPD Gerindra DKI Jakarta juga punya latar belakang. Sebelum mengajukan Taufik, DPD Gerindra DKI sudah berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu DKI. “Saya cek ke DPD DKI sudah konsultasi. Sarannya begitu,” ungkapnya. (jpg/air/dwi/RBG)