SERANG – Pekerja di sektor informal dinilai lebih rentan mengalami kecelakaan kerja dibandingkan pekerja formal. Namun, pekrja kategori bukan penerima upah ini belum sepenuhnya terkaver dalam kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten mencatat, dari dua juta pekerja informal baru ada 140 ribu orang yang terdaftar. Sisanya, sebanyak 1,86 juta orang belum terdaftar. Sedangkan untuk pekerja formal dari 2,4 juta orang, baru 1,7 juta yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pekerja informal yang dimaksud di antaranya, petani, nelayan, dan pekerjaan lain yang tidak memiliki gaji secara rutin. “Risiko pekerja informal itu sangat rentan dan besar sekali, sementara hingga kini banyak yang tidak mendapatkan proteksi,” kata Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten Teguh Purwanto di sela-sela focus group discution (FGD) dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Banten di salah satu rumah makan di Kota Serang, Kamis (28/2).

Kata dia, jangan sampai mereka mengalami kecelakaan. Tidak hanya membuat gangguan fisik, juga akan berdampak pada kondisi ekonomi yang memburuk. “Jangan sampai mereka jatuh miskin dan itu bisa menimbukan masalah yang lebih,” kata Teguh.

Karenanya, ucap Teguh, BPJS Ketegakerjaan hadir sebagai jaring pengaman. Paling tidak sebagai jaminan pemerintah untuk melindungi para pekerja dari sektor infoirmal. Sayang, pihaknya seringkali terkendala teknis menyosialisakan pentingnya mereka terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi, pendekatan dalam menyampaikan persoalan tersebut kepada pekerja formal dan informal jauh berbeda. Pendekatan dengan pekerja formal lebih mudah karena bisa dilakukan melalui sosialisasi seminar yang melibatkan lembaga tempat mereka bernaung.

“Kalau informal kan harus satu persatu. Makanya kita butuh komunitas, kaya sekarang kita sudah masuk ek sektor UMKM,” katanya.

Teguh mengungkapkan, selain UMKM, pihaknya juga sudah  melakukan pendekatan kepada komunitas venture capital (VC) yang ada di Banten.

Diketahui, venture capital adalah modal dalam bentuk uang yang diberikan kepada startup atau usaha potensial yang sedang berkembang.

“Kita sudah coba dekati VC yang ada di Tangerang. Dari 180 ribu orang, 70 ribunya sudah jadi peserta. Kebanyakan yang usahanya itu kaya ibu-ibu bantu suaminya dagang ataupun bisnis-bisnis online,” ujarnya.

Pihaknya optimistis, pada 2019 BPJS Ketenagakerjaan dapat menembus sektor infrormal secara naksimal. Apalagi pada 2019 ada upaya lebih masif dalam menjangkau pekerja di sektor informal melalui keterlibatan komunitas. Hal itu bertujuan agar para pekerja di sektor tersebut bisa mendapatkan jaminan dari BPJS sebagai jaring pengaman.

Pada kesempatan yang sama, Ketua ICMI Korwil Banten Lili Romli mengatakan, kegiatan FGD terseut sebagai bagian tanggungjawab kelompok cendekiawan dalam menggali isu yang berhubungan dengan sektor ketenagakerjaan. “Apalagi BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tugas suci dalam melindungi para pekerja, baik yang bergerak di bidang formal maupun informal,” katanya.

Kata dia, pekerja formal yang mencakup pekerja rumahan, nelayan, petani harus dilindungi. Setidaknya ikut andil dalam menyosialisasikan kepada kelompok pekerja informal yang membutuhkan jamin pengaman dalam aktivitas kerjanya. “Kalau formal kan udah ditanggung perusahaan, kalau informal yang belum,” kata Lili.

Dengan adanya sosilisasi, kata Lili, pihaknya berharap para pekerja informal punya kesadaran untuk masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, ketika ada kecelakaan kerja yang menyebakan sakit atau meninggal dunia, ada jaminan bagi yang bersangkutan.

“Ke depan kita juga akan berikan kesadaran khusunya bagi para pekerja informal. Kita akan buat seminar, studi kelayakan supaya ada penguatan. Kita juga akan undang para pelaku dari sektor informal,” ujarnya. (Supriyono/Aas)