Mathla’ul Anwar dari Muktamar ke Muktamar

0
1488

Oleh: Dr. H. Jihaduddin, M.Pd, Wakil Ketua II Pengurus Besar Mathla’ul Anwar

Dalam kurun waktu antara tahun 1916 sampai 2015, Mathla’ul Anwar berhasil menyelenggarakan muktamar sebanyak sembilan belas kali. Kongres pertama dan terpenting dalam sejarah Mathla’ul Anwar berhasil dilaksanakan pada tahun 1936; kurang lebih 20 tahun setelah Mathla’ul Anwar berdiri. Ada banyak latar belakang yang mendorong organisasi ini menyelenggarakan kongres besar-besaran. Tentu saja di samping karena persebaran madrasah Mathla’ul Anwar sudah meluas, bahkan sudah menjangkau Lampung dan beberapa wilayah di Jawa Barat. Hal terpenting adalah situasi politik yang berkembang di wilayah Banten; di mana para aktivis Mathla’ul Anwar banyak terlibat ke dalam perlawanan revolusioner terhadap Belanda, yang secara langsung membawa dampak sosiologis dan poltik terhadap eksistensi Mathla’ul Anwar. Para pemimpin akhirnya memandang perlu adanya suatu usaha menyatukan dan menyamakan pergerakan.Muktamar pertama pun berhasil digelar pada tahun 1936 setelah sebelumnya mendapat penolakan keras dari pihak pemerintah. Muktamar yang diselenggarakan di Menes ini dihadiri dan diikuti oleh perwakilan-perwakilan dari masing-masing madrasah cabang di berbagai daerah dan para tokoh dan kiayi Menes, kaum terpelajar dari masyarakat Menes pun ikut terlibat mengikuti muktamar ini (Jihadudin, tth: 16).

Ada banyak hasil yang dicetuskan dalam muktamar ini. Semua hasil muktamar telah menegaskan karakter dari pada organisasi dan arah pergerakan Mathla’ul Anwar. Hasil muktamar pertama dalam struktur Mathla’ul Anwar sendiri antara lain; muktamar ini telah berhasil membentuk tipologi keorganisasian Mathla’ul Anwar yang dari sekadar jaringan madrasah dikembangkan menjadi sebuah perkumpulan yang mendasarkan Islam sepanjang ajaran Ahlu Sunah Wal Jama’ah sebagai dasar organisasinya dan menjadikan pendidikan dan dakwah sebagai khitah pergerakannya. Usaha modernisasi pendidikan semakin digalangkan dengan usaha merekonstruksi kurikulum madrasah Mathla’ul Anwar dengan lebih matang dan sistematik (Jihadudin, tth: 15).

Muktamar pertama tidak saja telah mendorong usaha mereorganisasi madrasah-madrasah Mathla’ul Anwar secara managerial. Muktamar ini juga telah menciptakan sistem control atas pergerakan para anggotanya yang tersebar luas, tidak saja di daerah Menes, tapi sudah menjangkau luar wilayah Banten. Tentunya belajar kepada pengalaman tahun 1926 yang telah menyered banyak tokoh penting Mathla’ul Anwar ke dalam gerakan revolusi, sekaligus memberi dampak terhadap kesetabilan perjalanan Mathla’ul Anwar. Pengalaman tersebut terjadi karena minimnya alat koordinasi dan kontrol kuasa di dalam tubuh Mathla’ul Anwar. Maka disusunlah kepengurusan yang menjamah sampai tingkat desa (Jihadudin, tth: 15). Hal ini setelah disadari pergerakan Mathla’ul Anwar selama kurun 20 tahun tersebut telah menarik simpatik luas dan berhasil membentuk massa akar rumput yang cukup signifikan berkat peran sosial para tokoh dan tentu saja para guru senior madrasah Mathla’ul Anwar.

Mathla’ul Anwar sebenarnya menaruh harapan besar bagi masa depannya sendiri dari muktamar pertama ini. Mengingat para pimpinan Mathla’ul Anwar sudah mulai mengalami kerapuhan; K.H. Tb. Soleh wafat pada tahun 1926; K.H. Entol Yasin tengah memasuki usia senja bahkan satu tahun setelah muktamar terselenggara, beliau wafat di usian 77 tahun; sementara K.H. Mas Abdurahman sendiri sudah menginjak usia 61 tahun, perlu ada usaha meregenerasi kepemimpinan Mathla’ul Anwar. Meski kelompok tua masih memberi pengaruh pada struktur organisasi dengan terpilihnnya K.H. Entol Yasin sebagai ketua umum melanjutkan perannya selama dua puluh tahun setelah dicetuskan dalam musyawarah pendirian awal para anggota musyawarah menunjuk K.H. Entol Yasin sebagai ketua, K.H. Tb. Soleh sebagai penasehat bersama Kiyai Soleman Cibinglu dan K.H. Mas Abdurahman sebagai direktur bidang pendidikan serta K.H. Daud sebagai direktur bidang dakwah (Didin Rosidin, 2018: 42).

Posisi ketiga tokoh utama K.H. Tb Soleh, K.H. Entol Yasin dan K.H. Mas Abdurahman sampai saat itu memang belum tergantikan. Tapi muktamar ini telah membuka keran kesempatan tampilnya tokoh-tokoh muda yang berpotensi melanjutkan estafeta kepemimpinan Mathla’ul Anwar. Seperti K.H. Abdul Mukti menantu K.H. Tb. Soleh dan Entol Ismail. Entol Ismail bukanlah tokoh pemuda dari kalangan tradisionalis dan tidak termasuk sebagai pengurus Mathla’ul Anwar sebelumnya, tapi dengan sifat perkumpulan yang dikembangkan telah menjadikan Mathla’ul Anwar sebagai organisasi semi-inklusif memberikan ruang dan peluang bagi kaum cerdik baru untuk ikut mengembangkan organisasi yang baru dikukuhkan sebagai suatu perkumpulan masyarakat muslim.

Memasuki tahun 1937 Mathla’ul Anwar yang beru tumbuh menjadi sebuah organisasi perkumpulan justru tengah menghadapi masalah besar, krisis kepemimpinan. Mengingat kedua pemimpin Mathla’ul Anwar K.H. Entol Yasin dan K.H. Mas Abdurahman sudah menginjak usia senja. Dalam keadaan sulit sekali pun akhirnya Mathla’ul Anwar dapat menyelenggarakan muktamarnya yang kedua pada tahun 1937. Memang tidak ada keputusan penting bagi perkembangan Mathla’ul Anwar dalam satu tahun tersebut. Termasuk kedudukan pimpinan pengurus besar Mathla’ul Anwar, belum mengalami perubahan. K.H. Entol Yasin dan K.H. Abdul Mu’ti masih tetap menjabat sebagai ketua dan wakil ketua (Didin Rosidin, 2018: 58).

Selang beberapa bulan setelah muktamar kedua, K.H. Entol Yasin wafat. Sebagaimana aturan ADART Mathla’ul Anwar dalam kondisi kekosongan kursi pemimpinan, maka wakil ketua akan menduduki jabatan ketua. Maka K.H. Abdul Mu’ti pun menggantikan kedudukan K.H. Entol Yasin sebagai ketua Mathla’ul Anwar. Tahun ini pun segera akan menjadi titik balik bagi pergerakan Mathla’ul Anwar. Sudah saatnya bagi kaum muda Mathla’ul Anwar mengambil alih peran kepemimpinan menggantikan generasi tua. K.H. Mas Abdurahman sendiri tampaknya sudah terlalu tua untuk memikul beban tanggung jawab memimpin Mathla’ul Anwar. Sementara dalam keadaan krisis kepemimpinan tersebut, Mathla’ul Anwar tidak dapat menyelenggarakan muktamar ketiganya di tahun 1938 sebagaimana amanat AD/ART untuk menyelenggarakan muktamar tiap tahunnya (Didin Rosidin, 2018: 59).

Muktamar ketiga yang sempat tertunda satu tahun karena meninggalnya K.H. Entol Yasin, akhirnya dapat terlaksana pada tahun 1939. Namun muktamar yang diselenggarakan tahun 1939 ini menuai konflik internal yang cukup hebat. Ada pergulatan kepentingan antara kaum muda Mathla’ul Anwar. Persoalan yang mengemuka dalam menentukan siapa yang lebih berhak memimpin Mathla’ul Anwar, apakah kader yang tumbuh kembangnya berada di bawah asuhan Mathla’ul Anwar ataukah orang yang berkontribusi dalam menjaga kelangsungan Mathla’ul Anwar meski putra yang dilahirkan dari rahim lain ibu? K.H. Entol Junaedi dan K.H. Entol Uwes Abu Bakar adalah dua nama yang terlibat perhelatan yang sangat serius. Keduanya memiliki pendukung yang sama-sama kuat dan berpengaruh. K.H. Entol Junaedi seorang putra K.H. Entol Yasin lulusan Universitas al Azhar Kairo yang telah ikut mengabdikan ilmunya di Mathla’ul Anwar dan ikut mendorong pemajuan madrasah Mathla’ul Anwar melalui sumbang pikirnya agar madrasah Mathla’ul Anwar menambah kelas sampai ke kelas IX yang sebelumnya hanya sampai kelas VII (Didin Rosidin, 2018: 59; Jihadudin, dkk, tth: 16).

Sementara K.H. Entol Uwes Abu Bakar seorang kader yang dididik oleh Mathla’ul Anwar sampai mendapat amanah mengemban tugas membuka cabang di luar daerah. Ia tidak lain seorang murid K.H. Mas Abdurahman yang berbakat dan rupanya memiliki nilai khusus di mata K.H. Mas Abdurahman. Pengecualian yang membuat K.H. Uwes Abu Bakar kurang mendapat simpatik dan seakan-akan berpeluang kecil untuk bisa memimpin hanya karena ia tidak memiliki nama di tengah masyarakat dan kurang memiliki elektabilitas yang tinggi di kalangan Mathla’ul Anwar pusat, sejauh itu memang K.H. Uwes Abu Bakar lebih banyak berkiprah di luar daerah. Agaknya pertarungan antara kedua kubu sangat panas, disinyalir terjadi pula politik identitas yang cukup kuat, K.H. Uwes Abu Bakar sendiri, disebut-sebut “orang pireu” atau orang bisu, karena kurang banyak bersuara dalam banyak forum-forum besar (Jihadudin, dkk, tth: 16). Orang-orang saat itu banyak yang tidak menyangka, sejarah akan berkata lain. Tahun-tahun mendatang khususnya setelah kemerdekaan, K.H. Uwes Abu Bakar justru berhasil membawa Mathla’ul Anwar lebih bergeliat dengan dinamis. Selain kedua nama yang ikut kontestasi kepemimpinan Mathla’ul Anwar saat itu ada juga nama Ahmad Asrori, seorang murid K.H. Mas Abdurahman yang cerdas dan berhasil menyelesaikan pendidikan lanjutannya di Tebu Ireung di bawah asuhan K.H. Hasyim Asy’ari. Calon yang satunya adalah Habri Abdurahman salah seorang putra dari K.H. Mas Abdurahman (Didin Rosidin, 2018: 59).

Pada sisi lain Mathla’ul Anwar menjelang pemilihan ketua baru dalam muktamar ketiga benar-benar mempertaruhkan keutuhan dan kesatuan anggotanya. Mathla’ul Anwar hampir mengalami perpecahan pada waktu itu.Pemicu utamanya adalah keputusan K.H. Mas Abdurahman yang kontroversial memenangkan K.H. Uwes Abu Bakar dalam proses pemilihan di saat para anggota lebih menyukai K.H. Junaedi. Keputusan ini dianggap sebagian banyak anggota tidak adil dan intervensi berlebihan dari golongan tua. Hanya karena kharismatika K.H. Mas Abdurahman dan kesadaran para anggota yang lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan, putusan ini dapat diterima meski pun berat. Pertentangan tersebut melibatkan kaum tua dan kaum muda sekaligus. Kiayi Sugiri termasuk guru senior di Mathla’ul Anwar dan Nyai Zaenab, putri K.H. Entol Yasin dan juga pimpinan sekolah perempuan Mathla’ul Anwar adalah kedua tokoh yang mengambil jalur oposan terhadap putusan muktamar ketiga, hingga akhirnya menggiring Mathla’ul Anwar terpecah setelah wafatnya K.H. Mas Abdurahman pada tahun 1943 (Didin Rosidin, 2018: 60).

Persoalan ini berbuntut perpecahan di tubuh Mathla’ul Anwar. Kiayi Sugiri menyatakan memisahkan diri dari Mathla’ul Anwar begitu juga Nyai Zaenab. Keluarnya Nyai Zaenab dari Mathla’ul Anwar membawa nasib buruk terhadap masa depan sekolah perempuan yang baru berjalan beberapa tahun. Setelah keluarnya Nyai Zaenab yang menjadi kepala sekolah perempuan, menandakan berakhir pula perjalanan sekolah perempuan Mathla’ul Anwar. Kelompok Kiayi Sugiri ini akhirnya mendirikan sebuah lembaga tersendiri Mashalihul Anwar (Didin Rosidin, 2018: 58).

K.H. Mas Abdurahman masih memiliki kesempatan mengawal kepemimpinan K.H. Uwes Abu Bakar sampai tahun 1943. Dukungannya telah menuntun muktamar-muktamar yang berlangsung antara 1940 sampai 1943 memilih K.H. Uwes Abu Bakar sebagai ketua umum. Kecuali muktamar di tahun 1942 yang gagal diselenggarakan karena situasi keamanan yang tidak menentu setelah Jepang mendaratkan kakinya di Banten (Jihadudin, dkk; 17; Didin Rosidin, 2018: 59). Para pengurus masih harus menunggu suasana dan situasi politik kembali stabil sampai tahun 1943 saat K.H. Mas Abdurahman menutup usianya. Sepeninggal K.H. Mas Abdurahman, kedudukan direktur pendidikan diserahkan kepada K.H. Abdul Latif. Mungkin inilah hasil yang terbaik dicapai dalam muktamar 1943 dengan K.H. Uwes Abu Bakar tetap sebagai ketua (Didin Rosidin, 2018: 61).

Tahun-tahun berikutnya, akibat ketidakstabilan keamanan negara di bawah genderang perang Asia-Pasifik, Mathla’ul Anwar tidak dapat melaksanakan muktamar sampai tahun 1945. Oleh karenanya K.H. Uwes Abu Bakar tetap memegang jabatan ketua umum Mathla’ul Anwar (Didin Rosidin, 2018: 62). Artinya K.H. Uwes Abu Bakar telah berhasil merubah anggapan kaum oposan yang tidak setuju terhadap kepemimpinannya di muktamar 1943. Ia mendapat kepercayaan telak yang didukung oleh kondisi dan situasi sosial yang berpihak kepadanya. K.H. Uwes Abu Bakar telah memimpin Mathla’ul Anwar selama lima tahun sampai masa revolusi fisik di tahun 1945 bahkan untuk beberapa tahun berikutnya. Situasi ini – pada aspek lain – menjadi pertanda rendahnya kaderisasi Mathla’ul Anwar, kaum muda tidak lagi progresif dan telah menjadi kaum tua saat-saat memasuki era revolusi.

Pada masa karena berkecamuknya peperangan mempertahankan kemerdekaan dari agresi Kolonial Belanda pada tahun-tahun setelah proklamasi kemerdekaan sampai dipulihkan kedaulatan RI pada tahun 1949, maka selama itu pula Mathla’ul Anwar tidak dapat melaksanakan kongres.  Tetapi pada tahun 1951 meskipun rakyat umumnya masih dalam keadaan menderita dan miskin, pada tahun itu juga dilaksanakan Kongres Mathla’ul Anwar VIIdi Menes. Kemudian pada tahun 1952 Muktamar Mathla’ul Anwar dapat diselenggarakan di Ciampea Bogor, dengan menghasilkan keputusan tentang penegasan Mathla’ul Anwar dalam berpolitik.

Penegasan Mathla’ulAnwar ini diulang pada muktamar IX tahun 1953 dan pada muktamar ke x pada tahun 1959. Pernyataan (statemen) Mathla’ul Anwar adalah “Mathla’ul Anwar adalah organisasi independen, tidak berafiliasi dan tidak menjadi onderbouw dari organisasi atau partai politik apapun.” (Jihadudin, dkk, tth: 24)

Sejak berdirinya Mathla’ul Anwar tahun 1916 di Menes Pandeglang dan pada Muktamar XIX di Pandeglang Banten 2015, Mathla’ul Anwar berusia satu abad, baru pertama kalinya muktamar Mathla’ul Anwar dibuka oleh orang nomor satu di Indonesia yaitu bapak Presiden Joko Widodo. Sebuah kado ulang tahun yang luar biasa bagi organisasi Mathla’ul Anwar. Pada muktamar ke 19 ini lahirnya buku Pedoman Organisasi Mathla’ul Anwar.