SERANG – Puluhan buruh sadap karet outsourching dan harian lepas di PTPN 7 unit Usaha Way Beluru, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung menuntut keadilan pada Pemerintah Jokowi. Sebab salah satu perusahaan BUMN tersebut tak adil pada para buruh tersebut.
Hal itu disampaikan Fabian Jaya, kordinator lapangan aksi jalan kaki menuju Jakarta saat ditemui di jalan protokol Kota Serang, Jumat(14/5/2016). “Aksi jalan kaki ini merupakan bentuk protes para buruh yang merasa tertindas oleh perusahaan PTPN 7. Mereka(Para buruh) ingin mengadu ke presiden Jokowi untuk menuntut keadilan,” ujarnya.
Fabian mengatakan para buruh sadap karet tersebut merasa tertindas. Pasalnya mereka bekerja seperti pada jaman penjajahan. “Mereka mengaku bekerja seperti kerja rodi. Mereka bekerja belasan tahun tanpa gaji yang jelas,” ucapnya.
Mereka mendapat gaji 900 ribu perbulan dengan sistem paksa. Kerja sebulan cuma diberi libur satu hari. Kemudian tak diberikan alat pengamanan kerja dan juga jaminan kesehatan serta banyaknya ancaman dari perusahaan. Padahal mereka sudah bekerja puluhan tahun di perusahaan BUMN tersebut.
“Ini sangat memprihatinkan, sebab pihak perusahaan maupun pemerintah daerah Lampung tidak peduli dengan penderitaan para buruh tersebut. Mereka terkesan tutup mata. Padahal kami sudah sering berkoordinasi dengan Disnaker Lampung dan juga pihak perusahaan,” keluhnya.
Fabian mengatakan semua usaha telah dilakukan oleh para buruh tersebut. Mereka menuntut keadilan dari pemerintah agar mereka diangkat menjadi pekerja dinas tetap. Sebab mereka sudah belasan tahun. “Kami berharap aksi jalan kaki menuju Jakarta ini dapat membuka hati para pemegang kebijakan perusahaan dan juga pemerintah. Bahwa buruh ini benar merasa ditindas, dan tak adil. Para buruh ini butuh keadilan,” pungkasnya.
Fabian menambahkan sebenarnya banyak ribuan buruh yang merasa tertindas dan bernasib sama. “Tapi yang mewakili jalan ke Jakarta hanya 60 orang. Semoga aksi ini juga tak menyurutkan semangat teman-teman yang berjuang di Lampung sana,” harapnya. (Adef)
