May Day 2018: Persoalan Buruh Asing jadi Sorotan

Buruh memadati Jalan Jenderal Sudirman, Kota Cilegon, untuk memperingati Hari Buruh Internasional, Selasa (1/5).

SERANG – Ribuan buruh di Kota Cilegon tumpah ruah di depan kantor Walikota Cilegon, Selasa (1/5). Mereka menyoal tenaga kerja asing (TKA) yang membanjiri Cilegon dan kesejahteraan buruh yang masih minim.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Kota Cilegon Rudi Syahrudin mengungkapkan, masalah yang menimpa buruh di Kota Cilegon antara lain gaji buruh outsourcing di bawah upah minimum kabupaten kota (UMK), banyak buruh tidak tercover BPJS, pesangon yang tidak dibayar perusahaan, hingga serbuan TKA.

Menurut Rudi, persoalan itu belum diselesaikan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Menurut Rudi, buruh memiliki peranan penting bagi perekonomian. Pemerintah tidak bisa mengabaikan persoalan yang menimpa buruh. ”Pemerintah seharusnya melindungi buruh,” katanya.

Adanya industri di suatu daerah untuk menyelesaikan pengangguran di daerah. Oleh karena itu tenaga kerja lokal harus menjadi skala prioritas bukan TKA.

Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi menuturkan, Pemkot Cilegon dilematis mengenai keberadaan TKA. Hal itu berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. “Bukan kelemahan, ada satu di Perpres itu, jadi TKA boleh masuk dulu baru sesuai atau tidak,” ujarnya.

TKA yang masuk ke Kota Cilegon harus yang memenuhi kriteria, salah satunya memiliki kompetensi yang tidak dimliki pekerja lokal. Jika TKA itu tidak memiliki kompetensi maka harus ditolak. Edi meminta buruh untuk berperan aktif. Dalam memperingati Hari Buruh tahun ini, mereka menggelar donor darah, seminar, hiburan dangdut, dan bagi-bagi hadiah.

Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang hadir di acara itu menuturkan, tantangan buruh semakin berat. Menurutnya hal itu berkaitan dengan persaingan global. ”Karena itu kita perlu solid, kita perlu bekerja sama,” ujar Kapolda.

Kekompakan dan kerja sama buruh diperlukan untuk pembangunan. Kerja sama antarburuh dengan perusahaan serta pemerintah perlu dibangun agar terjadi keseimbangan. “Karena itu kita berharap buruh bisa menjaga industri tempat para buruh bekerja tumbuh dengan baik, dan tentu industri harus mementingkan kesejahteraan buruh,” katanya.

Di Kabupaten Serang, aksi buruh dipusatkan di Kawasan Industri Modern Cikande. Mereka juga menyoal TKA. Ketua Serikat Pekerja Mandiri (SPM) FK3 Indah Kiat Serang Hendri Gunawan mengatakan, TKA  di Kabupaten Serang tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk ditempatkan di berbagai perusahaan. Soalnya, TKA mayoritas bekerja di bidang yang sama dengan pekerja-pekerja lokal.

“Tenaga asing yang datang ke Indonesia itu banyak yang unskill. Kalau seandainya yang punya skill mah oke lah enggak ada masalah. Tapi sekarang banyak contoh pekerjaan yang seharusnya buat tenaga kerja lokal malah diambil sama TKA,” kata Hendri.

Ia mengaku tidak mempermasalahkan kehadiran TKA datang ke Serang bila sesuai dengan kebutuhan. Namun saat ini, ia menilai bahwa keberadaan TKA banyak yang menyerobat hak tenaga kerja lokal. Ia berharap pemerintah daerah mengawasi TKA terutama yang disinyalir tidak memiliki kelengkapan dokumen izin ketenagakerjaannya. “Yang paling penting pengawasannya, itu sampai sekarang masih kurang,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan bahwa kewenangan mengenai TKA sudah diatur pemerintah pusat melalui undang-undang ketenagakerjaan. Pemerintah daerah, kata Tatu, cukup melakukan pengawasan agar para TKA memiliki dokumen kerja secara lengkap. “Pemda tugasnya tinggal mengawasi apa betul TKA yang masuk itu dilengkapi dokumen untuk kerja atau tidak,” ungkapnya.

Tatu tidak menampik bahwa di Kabupaten Serang masih ada TKA yang bekerja secara ilegal. Salah satunya terungkap saat sidak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang bersama Provinsi Banten beberapa waktu lalu. “Tapi, mereka sudah dideportasi,” tegasnya.

Kendati begitu, Tatu memastikan bahwa perusahaan di Kabupaten Serang mayoritas telah memiliki dokumen izin mempekerjakan tenaga kerja asing. “TKA yang banyak itu dari China karena memang investasinya yang masuk ke sini sebagian besar dari China,” terang Tatu. (Rifat-Bayu M/RBG)