Mayoritas Mantan TKI jadi Pengangguran

Solapari Dorong Perda Perlindungan TKI

SERANG – ‎Berangkat dari keprihatinannya terhadap nasib mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Banten yang mayoritas jadi pengangguran, Nuryati Solapari menggagas lembaga khusus yang membantu mantan TKI dan keluarga TKI berwirausaha. “Atas dorongan teman-teman sesama akademisi dan aktivis buruh migran, kami mendirikan lembaga khusus pemberdayaan mantan TKI. Nama lembaga ini diambil dari nama saya sendiri karena menurut teman-teman sudah identik dengan TKI,” kata Nuryati saat memberikan keterangan pers tentang pembentukan organisasi Solapari Empowerment Indonesia Labor di salah satu rumah makan di Kota Serang, Kamis (23/3).

Nuryati Solapari yang saat ini berprofesi menjadi dosen di Fakultas Hukum Untirta merupakan mantan TKI asal Kabupaten Serang yang pernah bekerja di Arab Saudi pada 1998-2001 sebagai pengasuh anak. Selepas meraih gelar doktor di Fakultas Hukum Unpad pada 2016, tahun ini Nuryati membentuk lembaga pemberdayaan ekonomi bagi mantan TKI dan keluarga TKI dimulai dari Banten.

Selama ini, lanjut Nuryati, dirinya melakukan advokasi dan menghimpun organisasi buruh migran Indonesia atas nama pribadi. Namun, perjuangannya masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah terutama pemerintah daerah. “Secara umum di Indonesia belum ada organisasi yang concern terhadap nasib mantan TKI dan keluarga TKI. Makanya, kami bentuk lembaga ini dengan dimulai dari Provinsi Banten sebagai tempat lahir saya,” ungkapnya.

Lembaga Solapari, lanjut Nuryati, akan bermitra dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk merealisasi program pemberdayaan mantan TKI asal Banten. Program konkretnya, yaitu pelatihan membuat batik dan kerajinan tangan lainnya.

“Yang sudah kami siapkan pelatihan membuat batik., selanjutnya, menyiapkan sentra pembuatan batik Solapari yang semua produknya dihasilkan oleh tangan-tangan mantan TKI,” ungkapnya.

Berdasarkan data Solapari, mayoritas mantan TKI di Banten paling banyak tersebar di tiga daerah, yaitu Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak. “Dengan lahirnya Solapari, kami awali program wirausaha mantan TKI dengan menginventarisasi data mantan TKI di delapan kabupaten kota se-Banten. Selanjutnya, memetakan program wirausaha yang cocok dikembangkan di setiap daerah‎,” kata Nuryati.

Data sementara yang berhasil dihimpun, lebih dari 10 ribu mantan TKI asal Banten yang harus dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi sehingga memiliki penghasilan setelah tidak lagi bekerja di luar negeri.

Agar program pemberdayaan mantan TKI didukung oleh pemda, lanjut Nuryati, pihaknya mendorong Pemprov dan DPRD Banten membentuk Perda Perlindungan TKI. Selama ini, di Banten baru ada Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

“Secara spesifik, belum ada regulasi yang mengatur soal perlindungan terhadap TKI dan mantan TKI. Ini yang akan kami dorong agar Banten segera memiliki perda yang berpihak pada TKI dan mantan TKI,” ungkapnya.

Kendati fokus Solapari di bidang pemberdayaan ekonomi, Nuryati mengaku, pihaknya tetap akan melakukan advokasi hukum bagi para TKI yang terseret persoalan hukum. Di samping itu, pihaknya juga akan melakukan riset ‎terkait persoalan yang dihadapi masyarakat Banten sehingga akhirnya memilih menjadi TKI. “Dengan riset-riset yang kami lakukan, nantinya bisa memberikan bahan masukan kepada pemda agar program pemberdayaan perempuan‎ mantan TKI menjadi salah satu bagian dari program pemda dalam menekan jumlah pengangguran. Kami juga akan membangun komunikasi dengan instansi terkait agar program CSR perusahaan di Banten dapat mendukung wirausaha yang digagas oleh mantan TKI,” katanya.

Dalam dua tahun ke depan, Solapari akan berupaya hadir di semua provinsi. Lembaga ini menasional dalam rangka memberdayakan seluruh mantan TKI yang ada di Indonesia. “Saya juga sudah komunikasi dengan teman-teman buruh migran di Malaysia terkait pembentukan lembaga ini. Insya Allah, kita akan membentuk cabang Solapari di Malaysia,” ungkapnya.

Nuryati berharap, melalui pemberdayaan mantan TKI, ke depan dapat membuka lapangan kerja yang baru. Minimal keluarga mantan TKI bisa mendapatkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Alumnus SMA Prisma Kota Serang ini menilai, perhatian pemerintah masih kurang terhadap nasib mantan TKI dan keluarga TKI. “Selama pendidikan masyarakat masih belum merata, melarang mereka menjadi TKI bukan solusi sebab bekerja di luar negeri menyangkut hajat hidup yang terjadi di kalangan berpendidikan rendah yang hanya bisa menjual jasanya di luar negeri,” katanya.

“Jumlah mantan TKI di Banten khususnya tiap tahun akan terus bertambah seiring dengan masih banyaknya TKI asal Banten yang saat ini berada di sejumlah negara tetangga. Bahkan, secara nasional Banten tercatat sebagai peringkat kelima penyumbang TKI di bawah Jabar, Jatim, Jateng,” tambah Nuryati.

Senada dengan itu, pengurus Solapari yang merupakan teman kuliah Nuryati, ‎M Uut Lutfi menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat akan membangun sebuah aplikasi yang berisi database mantan TKI dan keluarga TKI asal Banten. “Selama ini data calon TKI apalagi mantan TKI di pemda kurang update sehingga kami harus menginventarisasi database mereka sebelum melakukan berbagai program pemberdayaan,” ungkapnya.

Selain mengharapkan kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menggelar kegiatan pelatihan dan pembuatan produk kerajinan tangan mantan TKI, rencananya tahun ini Solapari meluncurkan novel tentang kisah ‎TKI karya Nuryati. Walaupun banyak ketidakadilan bagi TKI, Nuryati yakin bahwa menstop penempatan TKI adalah tidak tepat kerena ini menyangkut hajat hidup yang terjadi di kalangan berpendidikan rendah yang hanya bisa menjual jasanya di luar negeri.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Banten Adde Rosi Khoerunnisa mengatakan, masalah TKI harus menjadi perhatian serius mulai dari perekrutan, pelatihan, penempatan, pengawasan, hingga perlindungan. Untuk melakukan hal tersebut, perlu mengaktifkan layanan terpadu satu pintu (LTSP) untuk TKI di Provinsi Banten. “Disnakertrans Provinsi Banten harus mengawal itu. TKI kita harus dilindungi, ditempatkan sebagaimana mestinya. Jangan ada lagi TKI yang ilegal. Kalau sekarang ada, pemerintah harus bisa mendeteksi. Jangan sampai bermasalah di negeri orang,” kata Adde Rosi dalam diskusi publik tentang perlindungan TKI di DPRD Banten.

Terkait perda khusus perlindungan TKI, Adde Rosi juga mendukung gagasan Solapari.‎ “Saat ini Banten hanya punya Perda Ketenagakerjaan. Di dalamnya, tidak ada aturan spesifik mengenai TKI. Apakah nanti dimasukkan ketentuan soal TKI dalam revisi Perda Ketenagakerjaan, akan kami bahas di DPRD. Kita ingin ada perlindungan TKI secara khusus diatur dalam perda,” ungkapnya. (Deni S/Radar Banten)