Media Bisa Jadi Mata-mata Bawaslu

TANGERANG – Media punya peran penting dalam pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhamad Acep saat berdiskusi dengan tema Peran Media dalam Pilkada 2020 di Resto Bukit Pelayang, Kecamatan Serpong, Jumat (29/11).  ”Media itu, mata-mata Bawaslu untuk melakukan pengawasan,” katanya.

Ia menambahkan pengawasan meliputi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas penyelenggara, dan pengawasan terhadap politik uang. ”Pemilu (2019) lalu, Bawaslu menemukan ada 12 dugaan pelanggaran. Sembilan rekomendasi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penyelenggaraan. Dan sisanya terkait netralitas ASN,” katanya

Lalu, sambungnya, Perselisihan Hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yakni Partai Nasdem dengan jenis pemilu DPR dan DPRD Kabupaten/Kota tapi perkara dihentikan dan tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Kemudian, Partai PDI Perjuangan dan Partai Hanura soal DPRD Kabupaten/Kota, status perkaranya permohonan pemohon tidak dapat diterima. ”Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan terkait pengawasan. Untuk pelaporannya bisa melalui aplikasi seperti Gowaslu untuk melaporkan pelanggaran secara langsung ke Bawaslu dan Sistem Pengawasan Penghitungan Suara (Siwaslu),” jelasnya      

”Terutama politik uang yang kerap menyasar kaum marjinal. Di Tangsel lokasinya berada di Kecamatan Serpong, Serpong Utara, Setu dan Pondok Aren. Daerah tersebut rawan karena masyarakatnya membutuhkan bantuan ekonomi,” imbuhnya.

Tahapan Pilkada, sambungnya, pihaknya sudah membuka pendaftaran untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam) sejak 27 November hingga 3 Desember. Sejauh ini, sudah ada 32 pendaftar. ”Satu kecamatan tiga orang yang akan direkrut,” ucapnya. ”Seleksinya akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) untuk pertama kalinya,” tandasnya

Wakil Ketua PWI Kota Tangsel Andre Sumanegara menyatakan peran media untuk mensukseskan Pilkada harus didukung melalui pemberitaan yang netral. ”Kalau tidak netral tentunya ada sanksi karena melanggar kode etik,” singkatnya. (you/asp)