Medisi BAP DPD-RI dan PT KBS Soal Sengketa Tanah Diwarnai Ketegangan

0
64

CILEGON – Rombongan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang diketuai oleh Abdul Gafar Usman menggelar mediasi dengan pihak PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) yang merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) di Kota Cilegon, Kamis (16/11).

Mediasi yang difasilitasi oleh Pemkot Cilegon diruang Wali Kota Cilegon ini sempat berjalan dengan tegang. Sedikitnya ada tiga kali gebrakan meja yang terjadi. Pertama dilakukan oleh Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar, kemudian Lawyer PT KBS Muhibudin membalasnya dan terakhir disusul oleh Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariyadi yang bermaksud menengahkan.

Sekedar diketahui, mediasi yang berlangsung membicarakan tentang sengketa tanah yang terjadi antara PT KBS dengan warga Cilegon yang telah terjadi sejak tahun 1980-an. BAP DPD RI meminta persoalan itu dapat diselesaikan dengan cara musyawarah bukan melalui jalur hukum yakni pengadilan.

Dikonfirmasi tentang ada ketegangan saat mediasi itu, Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar menyangkal bahwa itu merupakan ketegangan. “Bukan ketegangan, mungkin hanya beda gaya. Saya kan ketua buruh ketua KNPI jadi gaya itu memang terbawa oleh latar belakang,” ucapnya.

Sebelumnya didalam ruang mediasi, Ketua DPRD Kota Cilegon Faqih Usman menyayangkan adanya gebrakan-gebrakan meja yang dilakukan dalam rapat formal tersebut. Ia meminta budi pekerti lebih diterapkan dimanapun berada. “Cilegon ini sudah biasa dengan gebrakan meja, bahkan golok sekalipun. Makanya Cilegon dikenal dengan peristiwa geger Cilegon. Tapi Cilegon punya adab sopan santun,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Cilegon yang sebelumnya hanya menjadi fasilitator pertemuan seketika mengambil alih jalannya mediasi. Setelah menggebrak meja ia meminta semua pihak saling menahan diri. “Saya kira coba sekarang dingin semuanya. Saya sebagai tuan rumah merasa ini tidak boleh seperti pertempuran. Semua ada undang-undangnya,” ujarnya. (Riko Budi Santoso/rikosabita@gmail.com)