TANGERANG – Menteri Tenaga Kerja RI Muhammad Hanif Dhakiri menyerahkan jaminan kecelakaan kerja (JKK) kepada Iwan Sunaryo, suami atau ahli waris dari Eni Purwanti, di kantor BPJS Ketenagakerjaan, Cikokol, Kecamatan Tangerang, Selasa (15/8).

Eni adalah calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang meninggal saat mengikuti pelatihan pra penempatan kerja di lokasi kantor Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), PT Bina Adidaya Mandiri Internasional.

Bantuan yang diserahkan secara simbolis itu berupa uang sebesar Rp85 juta dan beasiswa sampai jenjang kuliah bagi anak almarhumah.

Hanif berharap jaminan kecelakaan kerja ini bermanfaat bagi keluarga almarhumah. Bantuan ini merupakan komitmen dari BPJS Ketenagakerjaan kepada para pesertanya.

”Program perlindungan TKI ini, baru digulirkan per 1 Agustus lalu. Sedangkan, almarhumah Eni baru mendaftar 3 Agustus. Lalu, pada 9 Agustus mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus mengupayakan seluruh TKI yang jumlahnya 6,5 juta bisa mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, program BPJS Ketenagakerjaan untuk TKI baru berjalan selama kurang lebih 15 hari. Ada tiga program jaminan, yakni kecelakaan, kematian dan hari tua.

Pihaknya akan terus menarik TKI untuk bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan, beralih dari asuransi komersial. ”Ini bukti konkret BPJS untuk TKI yang menjadi anggota mendapatkan hak-haknya dari BPJS,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Menaker memuji program Pemkot Tangerang yang memberikan jaminan kesehatan bagi guru dan pegawai honorer.

”Saya senang atas upaya Pemkot Tangerang yang menjamin kesehatan warganya, terutama para guru,” ujar Hanif.

Hanif mengungkapkan, kebijakan ini patut jadi contoh bagi daerah lain untuk melakukan hal yang sama. ”Ini bukti negara hadir untuk masyarakatnya,” katanya.

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya sedang melakukan verifikasi terkait jumlah guru honorer di Kota Tangerang yang jumlahnya kurang lebih 23.000 orang.

”Mudah-mudahan pemberian jaminan kesehatan bagi guru honorer ini bisa teranggarkan pada APBD Perubahan 2017 ini,” ujar Arief. (why/dai/sub)