Menko Polhukam: Pemerintah Setuju Revisi UU KPK, Asalkan…

Banten
Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan didampingi Gubernur Banten Rano Karno. (Foto: Bayu)

SERANG – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah akan menyetujui revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan syarat revisi tersebut ditujukan untuk memperkuat lembaga anti rasuah tersebut, bukan sebaliknya.

“Revisi Undang-Undang tersebut pernah diinisiasi oleh pemerintah sebelumnya, tapi entah mengapa tidak berlanjut. Pemerintah hanya akan menyetujui revisi Undang-Undang tersebut, sepanjang revisi tersebut sejalan dengan empat poin yang menurut pemerintah bisa memperkuat KPK,” ujarnya saat konferensi pers di Pendopo Gubernur KP3B Serang, Senin (29/2/2016).

Empat poin yang dimaksud Luhut, pertama, dewan pengawas. Dewan ini menurut Luhut memiliki fungsi yang sama dengan komisi etik, yaitu untuk menegur para pimpinan yang dianggap melanggar etika dalam menjalankan tugas KPK.

Poin kedua, terkait penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Ini diperlukan, mengingat selama ini KPK tidak mempunyai wewenang menerbitkan SP3.

Poin ketiga, yaitu terkait penyadapan. Menurutnya penyadapan masih merupakan kewenangan KPK, namun mereka harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.

“Terakhir, terkait pengangkatan penyidik independen. Ini adalah permintaan langsung dari KPK, KPK ingin mempunyai penyidik independen yang bukan berasal dari polisi atau kejaksaan. Pemerintah memandang ini akan memperkuat kinerja KPK,” ujarnya. (Bayu)