Menpan-RB Tjahjo: Korpri Harus Menjadi Penggerak ASN

TANGERANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo meminta agar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) harus mengutamakan disiplin dan fokus melayani masyarakat secara cepat dan efektif.

“Korpri harus menjadi penggerak aparatur sipil dan yang paling penting melayani masyarakat dengan hati. Sehingga hal-hal yang selama ini dikerjakan secara profesional hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” katanya usai menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-48 Korpri tingkat nasional di ICE BSD, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Jumat (29/11).

Upacara tersebut dihadiri ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) perwakilan dari berbagai wilayah di Indonesia. Turut hadir perwakilan Gubernur Banten serta tiga kepala daerah di Tangerang Raya yakni Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Walikota Tangerang Arif R Wismansyah, dan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. serta para dewan pengurus berbagai provinsi di Indonesia.

Di depan awak media, Tjahjo juga menerangkan tentang isu pergantian para pegawai dengan robot. Menurutnya, hal tersebut bukan mengganti sepenuhnya pegawai dengan robot. Akan tetapi, para pegawai harus bisa bekerja secara cepat, tepat menuju reformasi birokrasi.

“Artinya begini, sekarang beberapa aktivitas yang ditangani manusia sudah dijalankan oleh robot melalui sistem aplikasi dan digital. Misalnya masuk tol sekarang tinggal tekan tombol. Setiap orang sudah dilayani oleh robot. Beliau (Presiden-red) hanya menggambarkan, bahwa kehidupan melayani masyarakat itu mempercepat, mempermudah seperti peran-peran orang yang dilaksanakan oleh robot yang sifatnya dijalankan berbagai aplikasi,” terangnya.

Sedangkan terkait pemangkasan jabatan eselon III, IV dan V, kata Tjahjo, rencana tersebut bukan untuk menghilangkan orang atau pekerja, tapi merampingkan pengambilan kebijakan. “Jabatannya akan dirampingkan, orangnya akan tetap diberikan peluang untuk berkompetisi mengejar reformasi birokrasi yang ada, yang lebih cepat melayani masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menjelaskan, tujuan Presiden Jokowi itu bukan secara struktural yang dipangkas, tapi ada administrasi-adminsitaresi yang lebih cepat. Tidak lagi butuh tanda tangan eselon tiga dan empat, tetapi bisa langsung ke eselon dua. “Secara organisasi yang dipangkas jenjang administrasi, tidak terlalu berantai panjang. Lingkup organisasinya, kalau pun akan disederhanakan kemungkinan yang bukan membutuhkan eselon tiga,” pungkasnya. (mg-04/asp)