Menyoal RUU Omnibus Law

Lia Riesta Dewi, SH, MH

Sebelum saya membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, kita harus tahu dulu yang melatarbelakangi lahirnya RUU Omnibus Law.

RUU itu lahir dikarenakan Indonesia menghadapi overregulated, dengan istilah lain mengalami obesitas regulasi. Tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih yang berdampak menghambat negara dalam berbagai hal. Terutama saat ini iklim investasi dan daya saing Indonesia masih rendah dan tertinggal dibandingkan dengan negara lain (peer group) seperti Malaysia dan Thailand.

Berdasarkan peringkat kemudahan berusaha (EoDB) tahun 2020, Indonesia berada pada urutan ke-73, jauh di bawah Malaysia yang berada pada peringkat 12 dan Thailand di peringkat 21. Inilah yang akhirnya membuat Presiden Joko Widodo mengeluarkan RUU Omnibus Law untuk mengatasi tumpang tindih peraturan dan menghapus peraturan yang dianggap tidak ramah investasi.

Namun pada saat RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah masuk ke DPR dan dipublish ke masyarakat ternyata menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Salah satunya kekhawatiran bahwa RUU ini merenggut beberapa kewenangan pemerintah daerah (pemda) oleh pemerintah pusat. Kekhawatiran itu beralasan karena kita lihat dalam Pasal 16 Ayat (1) RUU berbunyi, ‘Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lalu, Pasal 77 yang terdapat dalam Pasal 23 RUU ini berbunyi, “Pemerintah Pusat dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Pemerintah Pusat menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Berikutnya, Pasal 6 ayat (5) dalam Pasal 35 RUU yang berbunyi, “Dalam hal pemerintah daerah kabupaten kota tidak menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.”

Ketiga bunyi pasal tersebut jelas membuat pemerintah pusat dapat mengambil kewenangan yang dimiliki oleh pemda. Dilihat dari situ, RUU Omnibus Law Cipta Kerja kurang berpihak kepada daerah tapi hal itu tidak bertentangan dengan UUD karena daerah merupakan bagian NKRI dan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah presiden yang dibantu para menteri. Justru yang saya khawatirkan adalah pemerintah pusat tidak sanggup mengambil alih itu semua karena jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia ini banyak. Faktanya saat ini pemerintah yaitu Kemendagri tidak mampu melaksanakan register perda provinsi dalam waktu 14 hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

TIMBULKAN GEJOLAK
RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan menimbulkan gejolak pada saat disahkan bukan hanya karena tidak berpihak kepada daerah tapi karena pada saat pelaksanaannya menimbulkan kerancuan dan kebingungan baik itu masyarakat, pelaku usaha, penegak hukum, akademisi, pemda. Hal itu karena RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diharapkan dapat menghapus tumpang tindih peraturan dari kurang lebih 82 undang-undang menjadi 1 undang-undang dan memudahkan untuk berinvestasi di Indonesia justru semakin menjadi tumpang tindih karena yang dihapus dalam undang-undang terdahulu itu hanya beberapa pasal saja tidak mencabut utuh satu undang-undang.

Seperti diketahhui bahwa RUU Omnibus Law ini ada Bab di dalam Bab dan Pasal di dalam pasal yang terdiri dari 1.028 halaman. Di mana letak penyederhanaannya yang ada makin bingung masyarakat, pelaku usaha dan aparat penegak hukum kalau ingin menggunakan RUU Omnibus Law ini.

SISI POSITIF
Meski demikian, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini memiliki sisi positif untuk daerah karena mengatur hal-hal yang tadinya belum diatur dan memberikan ketegasan. Tapi kekhawatiran saya adalah RUU ini tidak akan berjalan efektif dalam tahap pelaksanaannya setelah menjadi undang-undang. Kenapa? Karena untuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dapat berjalan efektif harus dilengkapi oleh peraturan pelaksananya. Setelah RUU menjadi undang-undang kurang lebih ada 519 Peraturan Pemerintah (PP) yang harus dibentuk, 14 Peraturan Presiden (Perpres) yang harus dibentuk dan satu Peraturan Menteri yang harus dibentuk.

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ada kurang lebih 534 peraturan pelaksana yang harus dibentuk, dan itu tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun, mungkin sampai dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai presiden, peraturan pelaksananya belum selesai dibentuk. Karena fakta hari ini salah satu penyebab banyaknya undang-undang yang tidak efektif dan tumpang tindih karena peraturan pelaksananya tidak pernah dibentuk bahkan sampai dengan undang-undangnya dicabut dan diganti oleh yang baru.

Menyikapi RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk daerah ini tergantung sikap daerah apakah diam atau melakukan langkah proaktif dengan melakukan pengkajian melalui focus group discussion (FGD) yang terdiri atas akademisi, biro hukum, bagian hukum dan Kanwil Kemenkum HAM. Hasil pengkajiannya disampaikan kepada DPR dan pemerintah pusat sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Karena tidak ada usaha yang sia-sia daripada hanya berdiam diri pasrah menunggu apa yang akan terjadi. (*)

*Penulis Ketua Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Untirta dan Sekretaris Pusat Kajian Konstitusi FH Untirta