Mewaspadai Demokrasi Kerumunan pada Masa Pandemi

0
1.718 views

Dr. H. Fadlullah, S.Ag., M.Si.

Sekretaris Komisi Dakwah MUI Provinsi Banten dan Ketua Satgas Covid-19 MUI Provinsi Banten

Pesta demokrasi melalui ajang kontestasi Pemilukada 2020 sudah dimulai. Dari sejumlah rangkaian tahapan Pemilukada itu yang paling krusial adalah masa kampanye yang tidak jarang diidentikkan dengan kerumunan sosial.

Kerumunan sosial atau social aggregate adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat, akan tetapi di antara mereka tidak berhubungan secara tetap. Mereka berkumpul pada suatu tempat dan suatu waktu yang sifatnya sementara. Mereka tidak saling mengenal. Kehadiran orang-orang di tempat berkumpul hanya bersifat fisik atau tidak ada kontak batin. Kerumunan semacam ini berpotensi menciptakan kluster baru penyebaran Pandemi Covid-19. Terutama pada masyarakat yang mulai kendor dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Kerumunan terjadi saat kampanye di lapangan terbuka biasanya menghadirkan juru kampanye dari tokoh politik nasional atau daerah disertai konser musik dan lain-lain. Motivasi orang berkumpul disebabkan adanya tokoh atau bintang idola yang menjadi pusat perhatian umum. Tidak jarang mereka saling berdesakan dan antara individu yang satu dan individu lainnya tidak terorganisasi dengan baik. Dalam hal ini memicu adanya potensi konflik dan kerusuhan komunal karena interaksi antarindividu bersifat spontan, tidak terduga, sangat lemah, dan singkat. Kemungkinan terjadinya kerusuhan dari kerumunan perlu diwaspadai terutama dengan adanya benih “orang gila” dan riak “radikalisme”.

Demokrasi kerumunan adalah wujud dari politik massa yang menjadi antitesis dari cita-cita politik yang berbasis kaderisasi. Politik masa berorientasi semata-mata pada perolehan suara dengan memobilisasi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat dengan status sosial yang berbeda dan kedudukan sosial tidak berstruktur. Dalam kerumunan setiap orang bebas masuk atau keluar dari tempat kerumunan tanpa adanya satu komando. Maka, kerumunan berbeda dengan jamaah yang memiliki visi, platform politik, dan barisan terstruktur disertai tata tertib dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Pada Kampanye Pemilukada yang didukung oleh multipartai dengan ideologi pelangi atau politik gado-gado, individu mulai kehilangan identitas pribadinya dan melebur karena pengaruh kumulatif. Tidak jarang, dalam kerumunan itu menyelinap para pihak, seperti orang dengan status apatur sipil negara atau lainnya, yang secara sengaja menghilangkan identitas pribadinya untuk menyembunyikan status sosial sebenarnya. Oleh karena itu, model kampanye mobilisasi masa perlu dikoreksi dan diganti dengan model kampanye Pemilukada yang kreatif dan bertanggung jawab. Antara lain pendidikan politik berbasis komunitas dan Kampanye virtual.

Pendidikan politik berbasis komunitas bersifat homogen, sehingga dapat meminimalisir dampak Covid-19 karena ada dalam satu komando. Para kandidat melalui juru kampanye atau tim suksesnya melakukan pertemuan terbatas secara terstruktur mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, zona berdasarkan daerah pemilihan, kecamatan, hingga masyarakat desa/kelurahan menyampaikan visi misi dan platform politik kepada rakyat calon pemilih. Dalam pertemuan itu Kandidat bersama tim suksesnya dapat melakukan kegiatan pemberdayaan dan pelayanan sosial yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedekatan lokasi kampanye dengan masyarakat mengurangi terjadinya konvoi arak-arakan yang biasa mengawali atau mengakhiri Kampanye terbuka yang dilakukan secara konvensional.

VIRTUAL

Selain itu, kampanye virtual sangat relevan dilakukan pada masa Pandemi untuk menghindari kemungkinan terjadinya kluster Pemilukada dalam penyebaran Pandemi. Lebih dari itu, metode virtual dalam kampanye politik sangat relevan dengan kemajuan teknologi informasi meskipun (Insya Allah) wabah ini sudah hilang dari bumi Nusantara. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya kampanye virtual: Pertama, kampanye virtual lebih hemat karena tidak perlu sewa lapangan luas, konsumsi dan akomodasi lain untuk peserta.

Kedua, kampanye virtual menghindari kerumunan. Seluruh peserta yang hadir teridentifikasi dengan jelas. Ketiga, kampanye virtual menampung lebih banyak orang. Berapa banyak pun orang yang diundang, maka bisa diakomodir dan “dihadirkan” melalui media virtual yang bisa dipilih sesuai dengan paket super premium yang tersedia.

Keempat, dengan Kampanye virtual, masyarakat mendengarkan visi, misi, dan platform politik para Kandidat secara langsung dan jelas di gadget atau PC-nya masing-masing.

Kelima, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Kandidat pilihannya. Mereka juga memiliki jejak digital yang bisa ditagihkan setelah masa kampanye berakhir.

Sudah saatnya kita mengakhiri demokrasi kerumunan dan menggantinya dengan demokrasi barisan jamaah. Demokrasi yang dilakukan melalui pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan dan sikap bertanggung jawab terhadap masa depan masyarakat, bangsa, dan negara. Wallahu a’lam. (*)