MUI Banten Gelar Seminar Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia

Para peserta seminar Tindak Pidana Penodaan Agama yang diselenggarakan MUI Banten bekerja sama dengan Radar Banten di Graha Pena Radar Banten, Kamis (8/11).

SERANG – Adanya isu penodaan agama di Tanah Air membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten bekerja sama dengan Radar Banten menyelenggarakan seminar ‘Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia’ di Graha Pena Radar Banten, Kamis (8/11). Seminar yang diikuti oleh organisasi keagamaan, ormas, dan pondok pesantren di Banten ini bertujuan agar tidak ada kegaduhan di Banten.

Tampil sebagai pembicara Dr H Soefijanto dan Pemimpin Redaksi Radar Banten Ahmad Lutfi. Dalam pemaparannya di depan para peserta Soefijanto banyak mengulas soal bentuk-bentuk penodaan agama yang terjadi di Indonesia.

Sementara Pimpinan Redaksi Radar Banten Ahmad Lutfi mengatakan, kasus-kasus penodaan agama dan yang berhubungan dengan SARA adalah hal-hal sensitif. Lantaran itu, media sangat berhati-hati untuk memberitakannya agar tidak muncul kegaduhan baru.
Usai acara, Ketua MUI Banten Dr H AM Romly mengatakan, seminar ini dilaksanakan untuk memberikan pembekalan kepada organisasi keagamaan untuk mengetahui dengan persis apa yang disebut penodaan agama. Dengan begitu, masyarakat tidak sembarangan dalam bertindak maupun berucap yang berujung pada penodaan agama.

Ia berharap, masyarakat dapat memegang teguh persaudaraan dan perdamaian dengan tidak main hakim sendiri. “Kalaupun ada yang diduga melakukan penodaan agama, segera laporkan kepada pihak yang berwajib,” tuturnya.

Kata dia, selama ini, para pelaku penodaan agama langsung ditindak tanpa ditunda-tunda. Untuk itu, masyarakat dapat menyerahkan kasus penodaan agama kepada pihak berwajib.
Romly berharap adanya kerja sama antara MUI Banten dengan Radar Banten dapat membawa dampak positif kepada masyarakat. “Segala sesuatu yang perlu diketahui masyarakat dapat disebarkan oleh Radar Banten melalui pemberitaan,” ujarnya.

Koordinator Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Banten B Syafuri mengatakan, sebaiknya memang ada indikator ucapan atau tindakan yang disebut penodaan agama. “Lalu apakah itu masuk tindak pidana atau tidak. Ini yang harus diperjelas,” ujarnya. (nna/ags)