Mulai Januari 2020, Edi-Ati Dilarang Rombak Pejabat

0
497 views

CILEGON – Mulai Januari 2020 Walikota Edi Ariadi dan Wakil Walikota Ratu Ati Marliati tidak boleh melakukan perombakan jabatan, baik eselon II, III maupun IV. Hal itu mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Larangan itu dimaksud untuk menghindari potensi upaya mobilisasi birokrasi oleh pemerintah daerah seiring adanya calon kepala daerah dari petahana atau incumbent.

“Mengacu pada UU itu, enam bulan sebelum penetapan calon pasangan kepala daerah, pemerintah diminta untuk tidak melakukan rotasi mutasi,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cilegon Siswandi, Jumat (6/12).

Diketahui, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), penetapan calon walikota dan wakil walikota Cilegon adalah 8 Juli 2020. Artinya, mulai Januari 2020 Pemkot Cilegon sudah tidak bisa melakukan rotasi mutasi.

“Nanti kami akan bersurat kepada pemerintahan untuk tidak melakukan perombakan pejabat sesuai aturan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Siswandi.

Siswandi berharap, pemerintah mengikuti aturan itu sehingga potensi adanya mobilisasi birokrasi dengan kepentingan calon tertentu pada pilkada mendatang benar-benar bisa dihindari.

Soal potensi mobilisasi birokrasi serta penggunaan program pemerintah demi kepentingan pihak tertentu, saat ini, lanjut Siswandi, pihaknya belum bisa berbuat banyak karena belum memasuki tahapan tersebut. “Sekarang belum ada aturan. Kami bergerak sudah masuk ke dalam tahapan,” tuturnya.

Kendati demikian, Siswandi memastikan pada pilkada tahun depan pihaknya  tidak membeda-bedakan pasangan calon baik dari jalur partai maupun perseorangan, serta petahana maupun bukan. Bawaslu tetap mempunyai sejumlah titik prioritas pengawasan yang memiliki kerentanan untuk terjadinya pelanggaran, misalnya potensi mobilisasi birokrasi serta penggunaan program pemerintah demi kepentingan pihak tertentu di pilkada.

“Kami mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan, masyarakat jangan ragu untuk melapor ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran pemilu,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon Mahmudin mengatakan, pada tahun depan Pemkot Cilegon dimungkinkan harus mengisi kekosongan suatu jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat yang memasuki masa pensiun. Salah satunya adalah Sekda Kota Cilegon Sari Suryati.

Menurutnya, Sekda memasuki masa pensiun pada Oktober 2020. Untuk itu, sudah dipastikan Pemkot Cilegon harus mencari pengganti karena tidak bisa diperpanjang. “Enggak ada perpanjangan, UU ASN berbicara kalau JPT (jabatan pimpinan tinggi) itu 60 tahun, kalau administrator 58 tahun, tidak ada perpanjangan. Kalau sudah 60 tahun titik,” tuturnya.

Kendati seperti itu, lanjut Mahmudin, urusan merombak jabatan atau mengisi kekosongan suatu jabatan menjadi kewenangan kepala daerah. Ia pun pada akhirnya menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada Walikota Cilegon Edi Ariadi. (bam/ibm/ira)