Suasana diskusi dengan tema "Mengupas Pilkada 2018 di Tanah Jawara" yang digelar Komunitas Soedirman 30, di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di Kota Serang, Selasa (10/4). Foto: Banten Raya

SERANG – Muncul pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tunggal pada perhelatan pilkada di kabupaten/kota di Banten tahun ini karena partai politik pragmatis dan cari aman.

Penilaian itu disampaikan Koordinator Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Nana Subana. Ia mengatakan, analisa JRDP terhadap fenomena adanya 3 paslon tunggal di 3 daerah di Banten, yaitu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang disebabkan karena adanya faktor ketokohan yang mampu mengonsolidasi pragmatisme parpol.

Dua kepentingan yang saling membutuhkan ini membuat partai politik di daerah yang menggelar pilkada itu menjadi satu suara mengusung petahana. Meski persetujuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditentukan pengurus parpol di pusat tapi bila di daerah sudah terkonsolidasi maka pengurus pusat biasanya akan menyetujui.

“Maka sah-sah saja kalau saya bilang parpol pragmatis menuju 2019,” ujar Nana saat diskusi dengan tema “Mengupas Pilkada 2018 di Tanah Jawara” yang digelar Komunitas Soedirman 30 di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Selasa (10/4).

Nana mengatakan bahwa dengan makin dekatnya pileg dan pilpres maka partai politik enggan mengeluarkan dana dan tenaga dan lebih suka ikut mendukung calon yang memiliki dana besar. Dengan cara seperti ini maka parpol akan memiliki modal untuk pileg dan pilpres nanti. Fenomena memborong parpol yang menghasilkan calon tunggal diyakininya ada transaksi uang meski sulit membuktikannya. “Buat apa capek-capek mengeluarkan modal lebih baik konsodlidasi untuk mendapatkan modal guna Pemilu 2019,” ujarnya.

Meski demikian Nana optimistis ke depan tidak akan banyak calon tunggal bila KPU mau memperketat aturan, sehingga mempersempit kemungkinan munculnya calon tunggal. Kepada pemilih yang di daerahnya ada calon tunggal ia mengimbau agar mereka tetap menyalurkan suara mereka di bilik suara.“Bagi yang tidak puas dengan kemepimpinan kepala daerah sebelumnya mencoblos kotak kosong adalah bentuk hukuman bagi calon tersebut,” katanya. (Tohir/BR/RBG)

BAGIKAN