LEBAK – Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Lebak Musa Weliansyah menuding laporan pengaduan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) tidak berdasar. Karena itu, Musa siap mengikuti persoalan yang diadukan Apdesi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Lebak.
“Baru ada surat pemberitahuan terkait laporan Apdesi. Sesuai tata tertib, saya akan ikuti proses di BK, kendati saya pastikan laporan tersebut tidak mendasar karena tidak dilengkapi alat bukti terjadinya kegaduhan, obyek terjadinya di kampung mana dan desa mana tidak ada,” kata Musa Weliansyah kepada Radar Banten, Kamis (18/6).
Menurutnya, terkait postingan dirinya di media sosial, bukan masyarakat umum yang gaduh. Tapi oknum kades, prades, dan tenaga kerja sosial kecamatan yang terlibat dalam program bantuan pangan non tunai (BPNT), yakni yang menjadi E-Warong dan supplier pada program BPNT yang gerah dengan postingan tersebut.
“Termasuk oknum prades yang menerima bantuan Covid-19. Datanya ada di saya dari mulai kades yang menjadi agen BPNT, Supplier hinga prades penerima BST,” terangnya.
Terkait proses di BK, politisi asal Kecamatan Wanasalam ini mendukung langkah BK untuk menjalankan peraturan daerah dan aturan yang berlaku dengan tegas, obyektif, dan transparan. Jangan melihat dirinya selaku rekan kerja.
“BK harus tetap profesional karena saya tidak akan intervensi kepada BK, pimpinan DPRD dan kepada Ketua Fraksi PPP. Bahkan, sampai hari ini saya tidak pernah komunikasi terkait laporan Apdesi. Karena tidak mau ada anggapan tidak profesional. Dan saya tegaskan, tidak ada rasa khawatir sedikitpun menghadapi persoalan ini. Bagi saya ini biasa-biasa saja,” tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Badan Kehormatan DPRD Lebak memroses laporan pengaduan yang dilayangkan Apdesi Lebak. Apdesi melaporkan Musa Weliansyah karena dinilai telah membuat gaduh dan tidak mengedukasi masyarakat dalam mengkritisi program BST dan BPNT di Kabupaten Lebak. (Mastur)
