Mutasi Pemprov Langgar Aturan

0
162

SERANG – Kebijakan Gubernur Wahidin Halim dalam melakukan rotasi dan mutasi pejabat dinilai sejumlah kalangan sebagai kebijakan offside. Itu lantaran, usul rotasi dan mutasi kepala dinas oleh Gubernur ke Komisi ASN melabrak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akademisi Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta M Rizky Godjali menilai, gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah seharusnya mematuhi aturan tentang rotasi dan mutasi pegawai. Sebab, kebijakan-kebijakan kepala daerah yang memiliki motif menabrak ketentuan termasuk tindakan maladministrasi. “Termasuk merotasi pejabat eselon II (kepala dinas) hasil open bidding yang belum dua tahun masa kerjanya,” kata Rizky, Jumat (20/9).

Rizky membeberkan, seharusnya kepala daerah memberikan kesempatan kepada kepala dinas untuk menunjukkan kinerja dan prestasinya di masing-masing unit kerja. “Hasil open bidding yang telah disetujui KASN bukan proses mudah dan main-main. Uji kompetensi, telaah rekam jejak, analisis psikologi dan tes tertulis lainnya dilakukan sangat ketat, seharusnya mereka yang terpilih di dinas A telah sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Kalau dirotasi ke B, itu jelas mengabaikan hasil seleksi yang ketat itu,” bebernya.

Meski kepala daerah memiliki kewenangan untuk menentukan pimpinan OPD, tapi kepala daerah tidak leluasa mengotak-atik komposisi OPD semaunya. “Kepala daerah dilarang menjadikan kebijakan rotasi mutasi pegawai sebagai alat politik sesuai dengan kepentingannya, meskipun gubernur adalah jabatan politik,” tegas Rizky.

Ia pun menyayangkan kebijakan Gubernur Banten yang tidak menaati UU ASN. Apalagi, sosok Wahidin dikenal sebagai gubernur yang berpengalaman di birokrasi dan politik pemerintahan. “Meskipun baru usulan, kebijakan rotasi bertentangan dengan aturan,” tegasnya.

Rizky menambahkan, setiap penempatan pegawai di jabatan atau posisi strategis, pasti memperhatikan kepentingan kepala daerah, sesuai kualifikasi yang diinginkan. Kepala dinas sebagai pembantu gubernur, lanjut Rizky, memang harus bisa menerjemahkan visi-misi kepala daerah dalam bentuk kebijakan.

“Jadi, cukup beralasan apabila Pak Gubernur menginginkan kepala OPD yang cepat tanggap mengeksekusi kebijakan sesuai visi-misi daerah. Namun, ada regulasi yang mengatur penempatan pegawai. Kepala daerah tidak bisa sekehendak hati bongkar pasang kepala dinas,” tegasnya.

Kontroversi yang muncul, bagi Rizky cukup wajar, sebab rencana rotasi dan mutasi yang diusulkan gubernur telah jelas-jelas melanggar aturan. “Itu bukan kelalaian, tapi lebih pada by design. Tidak mungkin Pak Gubernur, Kepala BKD tidak tahu aturan,” cetusnya.

Rizky menyarankan, Pemprov segera membatalkan usulan rotasi dan mutasi yang melanggar aturan. “Sebaiknya tidak diteruskan, meskipun saya yakin KASN tidak akan menindaklanjuti usulan yang offside,” pungkas Rizky.

TAATI KETENTUAN

Terpisah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Bambang P Sumo ikut mengkritisi kebijakan Gubernur. Menurut Bambang, usulan Gubernur merotasi dan mutasi pejabat hasil open bidding tahun lalu telah melanggar UU ASN Pasal 116 ayat 1, yang menyebutkan pejabat eselon I dan II sebelum dua tahun jabatan tidak boleh dimutasi. Kecuali, mereka melakukan pelanggaran peraturan dan syarat jabatan.

“Seharusnya semua menaati ketentuan UU. Kebijakan mutasi suka atau tidak suka harus mengacu ke UU. Bila ada pejabat yang dianggap tidak sesuai atau tidak performed berarti dulu proses seleksinya tidak bagus atau salah pilih,” cetus Bambang.

Ia pun menyarankan agar Pemprov Banten mengkaji ulang kebijakan rotasi dan mutasi pejabat sehingga tidak ada aturan yang dilabrak. “Harus dikaji lagi permasalahan yang sebenarnya dan sumber masalahnya. Apakah terkait kompetensi SDM atau sistem yang tidak jalan. Jangan buru-buru mutasi kalau hanya menimbulkan kegaduhan dan belum tentu mendapatkan SDM yang lebih baik,” saran Bambang.

Sebelumnya, melalui surat dengan Nomor 800/3110-BKD/2019 tanggal 16 September 2019, Gubernur Wahidin Halim telah mengusulkan tiga nama pejabat yang dirotasi. Yakni, Staf Ahli

Pembangunan Ekonomi dan Keuangan M Yusuf diusulkan untuk jabatan asisten Pembangunan dan Perekonomian menggantikan Ino S Rawita. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Tabrani diusulkan menjadi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), sementara Kepala Dindikbud Engkos Kosasih Samanhudi diusulkan menjadi kepala Dinkop UKM.

Catatan Radar Banten, Tabrani diketahui baru dilantik pada 3 September 2018 lalu, hasil lelang jabatan di Pemprov Banten. Sementara M Yusuf dilantik pada 12 Januari 2018, hasil lelang jabatan di Pemprov Banten.

PEMPROV BELA RIZA

Sementara itu, Pemprov Banten melayangkan surat klarifikasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait status Riza Ahmad Kurniawan yang menduduki posisi pertama dalam open bidding (seleksi terbuka) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk jabatan kepala Biro Bina Perekonomian Pemprov Banten. Riza yang merupakan pejabat Pemkab Pandeglang dinyatakan hanya sebagai saksi kasus korupsi dana tunjangan daerah (tunda) tahun 2012-2014 untuk pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang.

Asisten Komisioner KASN John Ferianto mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Pemprov tertanggal 19 September. “Suratnya dari Inspektorat Banten,” ujar John melalui telepon seluler, Jumat (20/9).

John mengatakan, lantaran sebagai saksi, maka ada asas praduga tak bersalah. “Rekam jejak memang tugas pansel (panitia seleksi-red) untuk me-review,” terangnya.

Lantaran sudah ada tiga besar nama di tiga JPT Pratama, ia mengatakan, saat ini pemilihan pejabat ada di tangan gubernur Banten selaku pejabat pembina kepegawaian. “Dari tiga nama untuk setiap jabatan, Pak Gubernur punya hak prerogatif untuk memilih,” ujar John.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengusulkan sembilan nama untuk tiga JPT Pratama di lingkup Pemprov Banten ke KASN. Dari sembilan nama itu, satu pejabat pernah terseret kasus korupsi.

Riza yang merupakan putra mantan Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi itu disebut-sebut oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang sebagai salah satu orang yang dinilai turut bertanggung jawab dalam perkara korupsi senilai Rp11,980 miliar. Keterlibatan Riza terungkap saat pembacaan vonis empat terdakwa korupsi tersebut pada 7 September 2018 lalu.

Gubernur mengusulkan masing-masing tiga nama untuk tiga JPT Pratama. Untuk jabatan kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti dari Pemkot Tangerang menduduki ranking satu. Sedangkan posisi kedua ditempati Raden Furqon HT dari Pemkab Pandeglang dan Didin Aliyudin dari Pemprov. Untuk jabatan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti dari Pemkab Lebak menduduki peringkat pertama. Sementara, Plt BPKAD Provinsi Banten yang merupakan pegawai BPKP yang dipekerjakan pada Pemprov Dwi Sahara menduduki posisi kedua dan Massaputro Delly Tri Pamungkas dari Pemprov berada di ranking ketiga.

Untuk jabatan kepala Biro Bina Perekonomian Provinsi Banten, pejabat Pemkab Pandeglang Riza Ahmad Kurniawan menduduki posisi pertama, disusul Ence Fahrurozi dan Aan Kusdinar dari Pemprov di posisi kedua dan ketiga.

Saat hendak dimintai konfirmasinya, Inspektur Banten E Kusmayadi tidak menjawab telepon dari Radar Banten. (den-nna/air/ira)