Nah Lho….PT AWN Diduga Gelapkan Upah Sopirnya?

Humaedi, saat menunjukkan bukti laporan rincian upahnya dari BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: Devi Krisna)

CILEGON – Fakta lain terungkap di sela tuntutan kesejahteraan sopir PT Aditya Wahana Nusa (AWN). Humaedi (40) salah seorang sopir truk PT AWN mengatakan, setelah mengabdi sekira sepuluh tahun di perusahaan terminal aspal curah itu, dirinya baru mengetahui bila upahnya adalah Rp2,075 juta. Nilai itu ia peroleh, setelah dirinya mendapatkan laporan rincian saldo jaminan hari tua (JHT) dan informasi jaminan pensiun yang ia dapatkan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Saya kaget, kenyataannya gaji kita itu dua juta lebih, tapi kenapa selama ini saya hanya memperoleh Rp387 ribu. Itu pun dipotong hutang Rp300 ribu, jadi saya cuma mendapatkan Rp87 ribu sebulan,” ujarnya saat ditemui usai mengikuti mediasi bersama Komisi II DPRD Cilegon, Selasa (12/1/2016).

Hutang itu, kata dia, merupakan tanggungjawab sopir, sebagai pengganti adanya muatan kapasitas aspal yang berkurang saat diterima konsumen. “Makanya kami juga akan meminta penjelasan dari manajemen untuk persoalan ini,” katanya.

Informasi yang dihimpun, dari sekira 70 orang sopir di PT AWN, sekira 10 orang di antaranya memiliki jaminan kesehatan atas kebijakan manajemen sebelumnya. Jaminan kesehatan mereka terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar, Sulawesi Selatan, yang merupakan satu wilayah domisili dengan PT Multi Trading Pratama (MTP), induk perusahaan PT AWN.

Temuan perbedaan upah yang terlapor dan yang diperoleh kalangan sopir itu mengundang tanda tanya. DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Kota Cilegon, yang menaungi serikat sopir PT AWN menduga adanya manipulasi yang dilakukan perusahan dengan melakukan penggelapan upah sopir.

“Di sini terindikasi adanya penggelapan uang. Ternyata ada upah mereka yang dilaporkan perusahaan, tapi kenyataannya jumlah yang diterima itu lebih jauh lebih kecil. Kemana uang itu larinya? Kalau ini tidak ditindak, kami akan terus kejar,” ujar Ketua DPC FSPKEP Kota Cilegon, Rudi Sahrudin.

Menanggapi tudingan adanya dugaan penggelapan upah sopir itu, HRD PT MTP Hendrik Pangloli segera menepisnya. Ia mengaku baru mengetahui kabar adanya data BPJS Ketenagakerjaan yang menyebutkan upah sopir PT AWN. “Itu tidak mungkin (penggelapan) terjadi. Sopir itu kan menerima upah borongan, jadi Rp300 ribu perbulan itu bukan upah, tapi uang tunggu. Untuk pastinya, harus saya cek dulu ya,” katanya singkat. (Devi Krisna)