Naik Puluhan Miliar, DPRD Kota Tangerang Pertanyakan Belanja Tak Terduga

Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi (tengah) memimpin Rapat Paripurna Jawaban Walikota atas Pandangan Umum Fraksi, Selasa (6/8). Foto Alwan/Radar Banten

TANGERANG – Sejumlah fraksi DPRD Kota Tangerang mempertanyakan kenaikan belanja tak terduga Pemkot Tangerang yang mengalami peningkatan sangat tinggi. Dana yang semula dianggarkan hanya Rp4 miliar menjadi Rp65,41 miliar atau bertambah sebesar Rp61,41 miliar. Fraksi yang menyoal di antaranya PKS, Hanura Nasdem, PPP, dan PKB. ”Dalam penjelasan walikota, belanja tak terduga diperuntukkan pengembalian bantuan dari DKI Jakarta. Mohon penjelasan secara detail tentang itu,” kata Deden, perwakilan Fraksi PKS.

Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Tangerang Yati Rohayati menilai wajar jika kenaikan yang sangat tinggi itu mengundang banyak pertanyaan. Termasuk dari Fraksi PPP.

Hal senada dikatakan anggota Fraksi Hanura Nasdem Anggiat Sitohang. Dia juga mempertanyakan anggaran belanja tidak langsung yang mengalami penurunan dari Rp1,62 triliun menjadi Rp1,6 triliun atau berkurang Rp16,19 miliar. ”Belanja tidak langsung menurun tapi untuk belanja tak terduga mengalami kenaikan dari Rp4 miliar menjadi Rp65,41 miliar, mohon penjelasan,” tanya Anggiat saat memberi pandangan fraksi.

Sementara itu, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, penambahan belanja tak terduga dialokasikan untuk pengembalian bantuan keuangan Provinsi DKI Jakarta lantaran masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp58,57 miliar. ”Ini sudah sesuai dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2013 Pasal 90 yang isinya mengatur bila penerima hibah tidak melaksanakan kegiatan atau melaksanakan namun tidak sesuai proposal yang diusulkan harus mengembalikan dana hibah yang diterima,” jelasnya.

Kata Arief, belanja dana tak terduga yang meningkat itu lantaran penggunaan dana untuk pembangunan Jalan Daan Mogot belum terserap. ”Awalnya kami mau bangun jalan yang dekat pabrik, maunya pakai fasum mereka, tapi ternyata mereka minta penggantian. Sekarang kami sedang komunikasi ke DKI Jakarta untuk menganggarkan untuk pembebasannya juga,” pungkasnya. (one/asp/sub)