Nasib P3K Kabupaten Pandeglang Semakin Tidak Jelas

PANDEGLANG – Nasib 80 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kabupetan Pandeglang semakin tidak jelas. Selain belum menerima gaji, puluhan pegawai kontrak itu juga kini belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Pemerintah Pusat. 

Kepala Bidang (Kabid) Promosi dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang Abdulrahman membenarkan belum dikeluarkannya SK pengangkatan terhadap puluhan P3K tersebut. “Iya belum ada SK pengangkatannya dari Pemerintah Pusat, sampai sekarang juga kita masih menunggu kabar terbaru kapan akan dikeluarkannya SK itu,” katanya di ruang kerjanya, Senin (4/11).

Pria yang akrab disapa Gus Dur itu menceritakan, sebelumnya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menjanjikan SK untuk para P3K akan diberikan paling lambat 1 Oktober 2019. Akan tetapi, kata dia, hingga awal November janji itu belum juga dipenuhi. “Awalnya dijanjikan 1 Oktober sudah ada SK, tetapi sampai sekarang belum ada. Ketika kita tanya, ternyata Pusat juga tidak bisa memberikan alasan kenapa SK itu belum turun,” katanya.

Gus Dur mengaku, banyak P3K yang menanyakan kejelasan mengenai pemberian SK dari Pemerintah Pusat tersebut. Bahkan, kata dia, beberapa waktu lalu sempat terjadi perseteruan antara seorang P3K dengan pegawai BKD Pandeglang. “Banyak yang menanyakan secara langsung kepada kita. Tetapi, mau bagaimana lagi, kita berikan penjelasan kepada mereka dan menceritakan keadaan yang sebenarnya,” katanya.

Selain itu, kata Gus Dur, hingga saat ini puluhan P3K belum menerima gaji. Mereka hanya menerima honor sebagai honorer. “Untuk gaji belum bisa diberikan. Mereka hanya menerima honor dari jabatan yang lama, yaitu sebagai honorer,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Pandeglang Tubagus Udi Juhdi menyarankan agar Pemkab Pandeglang terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat agar persoalan tersebut dapat segera terselesaikan. “Sebaiknya dalam waktu dekat ini Pemkab kembali ke Kemenpan-RB dan menanyakan perkembangan mengenai SK pengangkatan P3K itu. Kasihan para pegawai itu, mereka itu honorer yang menerima gaji kecil. Kalau sampai sekarang belum mendapatkan SK, kita tentunya memiliki beban moral untuk segera menyelesaikannya,” katanya. (dib/zis)