Nelayan Tolak Zonasi Tambang Pasir

Perwakilan nelayan Payumi (kanan) menyerahkan pernyataan sikap kepada anggota Pansus Raperda RZWP3K Tb Luay Sofhani disaksikan Koordinator KNB Dadi Hartadi (kiri) seusai rapat dengar pendapat di DPRD Banten, Rabu (10/7).

SERANG – Nelayan Banten menolak zonasi pertambangan pasir laut dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten.

Penolakan nelayan yang tergabung dalam Koalisi Nelayan Banten (KNB) disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan panitia khusus (Pansus) Raperda RZWP3K di DPRD Banten, Rabu (10/7). Dalam rapat itu, KNB secara tegas menolak draf raperda itu.

Ada empat alasan penolakan. Pertama, raperda masih mengakomodasi alokasi ruang pertambangan pasir laut yang berpotensi melanggar hak atas ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua, Pasal 21 ayat 2 dalam draf raperda berpotensi merampas kawasan tangkap yang menjadi ruang kelola nelayan di Kecamatan Tirtayasa dan Pulo Ampel dengan cara melegalisasi kawasan tangkap nelayan yang menjadi zona pertambangan pasir.

Ketiga, ada pelanggaran terhadap Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2010-2030 yang tercantum dalam Pasal 12 tentang kebijakan dan strategi pengembangan kawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang tidak satu pun menyebutkan pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pertambangan pasir laut. Keempat, raperda RZWP3K berpotensi melanggar Pasal 69 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

Koordinator KNB Dadi Hartadi mengatakan, masih diakomodasinya penambangan pasir laut dalam raperda RZWP3K akan menimbulkan konflik masyarakat nelayan karena ada ruang tangkapan ikan yang tergerus. 

“Kita tidak ingin terjadi seperti belasan tahun lampau yang membuat korban dan  pendapat nelayan merosot,” katanya.

Dadi mengaku mencoba melakukan pencegahan secara persuasif. Jangan sampai pansus mengambil keputusan sembarangan atas raperda yang diinisiasi Pemprov Banten. “Ini draf mencantumkan Tirtayasa, tapi di petanya malah Pontang. Ini memperlihatkan draf yang diajukan provinsi belum siap,” katanya.

Kata dia, dalam peta juga terlihat zonasi tambang pasir berada di jarak delapan sampai 12 mil. Padahal semestinya tambang pasir harus lebih dari 12 mil.

“Tapi, kenapa Pemprov menyiapkan zonanya sangat besar,” ujarnya.

Menurutnya, dampak yang ditimbulkan penambangan pasir harus dicegah. Sebab, nelayan sangat bersandar pada kelestarian ekosistem laut. “Kalau ini rusak jangan harap nelayan bisa sejahtera. Makanya, semangat kita menyelamatkan nol sampai 12 mil sebagai ruang kelola dan hidup nelayan,” ujar Dadi.

Perwakilan nelayan Lontar Payumi mengatakan, penambangan pasir di pesisir Lontar seperti pada 2004 sampai 2007 tidak ada manfaatnya bagi masyarakat nelayan. Penambangan hanya membuat konflik antarmasyarakat  dan masyarakat dengan aparat. “Kita ingin tidak ada penambangan pasir,” katanya. 

Penambagan pasir, ucap Payumi, menyebabkan kerusakan lingkungan yang merusak laut. Akibatnya, tangkapan nelayan mengalami penurunan yang drastis. “Dulu sebelum penambangan, sehari bisa dapat satu kuintal tangkapan, sekarang satu kilo saja susah,” cetusnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Pansus Raperda RZWP3K Tb Luay Shofani mengatakan, dalam draf raperda masih banyak catatan yang mesti diperbaiki. Di antaranya alur pelayaran seperti di wilayah Tangerang ke Pulau Seribu yang belum tergambar.

Kata Luay, dalam peta draf raperda zonasi penambangan pasir juga masih terlalu besar. Bahkan, ada salah penyebutan nama wilayah. Misalnya, disebutkan Tirtayasa, tetapi digambar justru wilayah Pontang.

“Jadi antara tulisan (dalam draf raperda-red) dengan peta harus sinkron. Harus ada perbaikan,” katanya.

Senada dikatakan Ketua Pansus Raperda RZWP3K Toni Fathoni Mukson. Penyesuaian perbaikan penetapan zonasi harus mempertimbangkan alam pantai Banten ke depan.

“Kalau (ada-red) tambang pasir, ini kan harus ada ketentuan tertentu, spesifikasi kita juga belum tahu,” ujarnya.

Atas masukan dari KNB, Toni mengatakan, segera menindaklanjutinya bersama anggota pansus lain. Termasuk dengan dinas terkait agar raperda itu memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat. (Supriyono/RBG)