NIK Calon ASN Tak Muncul, Lapor Disdukcapil

Suasana seleksi calon ASN Kemenkumham Banten di Radar Arena tahun lalu. Tahun ini, pemerintah kembali akan membuka seleksi calon ASN.

JAKARTA – Pendaftaran calon aparatur sipil negara (ASN) baru tahun lalu diwarnai keluhan soal input nomor induk kependudukan (NIK). Seharusnya ketika pelamar memasukkan deretan angka NIK, otomatis nama dan alamatnya muncul. Namun, banyak pendaftar yang NIK-nya tidak valid dan tidak muncul di website pendaftaran calon ASN baru.

Urusan database NIK menjadi perhatian Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sekitar sepekan menjelang pendaftaran calon ASN baru, diharapkan tidak muncul lagi persoalan NIK pelamar calon ASN. Apalagi BKN memperkirakan jumlah pelamar calon ASN tahun ini bisa mencapai enam juta orang. Sebagai perbandingan, tahun lalu jumlah pelamar calon ASN sekira 2,4 juta orang.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menuturkan, sampai saat ini tidak ada hal khusus untuk antisipasi gangguan NIK dalam rangka pendaftaran calon ASN 2018. “Semua (pelamar calon ASN-red) yang tahun lalu ada kendala tertangani semua,’’ katanya saat dikonfirmasi, Selasa (11/9).

Zudan mengatakan, ketika pelamar memasukkan NIK yang tidak valid memang tidak akan muncul identitasnya. Sebaliknya, setiap NIK yang valid, ketika dimasukkan ke laman pendaftaran calon ASN baru, pasti akan keluar datanya.

Dia mengingatkan bagi pelamar yang datanya tidak keluar setelah memasukkan angka NIK untuk diperiksa lebih teliti lagi. Sebab, bisa jadi ada digit angka yang keliru. Jika sudah dipastikan seluruh digit NIK benar tetapi data belum muncul juga, dianjurkan untuk mengecek ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. “Atau bisa (menghubungi-red) halo dukcapil di nomor 1500537,’’ jelasnya.

Dia menegaskan, evaluasi tahun lalu, kebanyakan persoalan input NIK muncul karena pelamar salah ketik NIK-nya. Zudan menegaskan, ketika diketik kembali dengan kombinasi angka yang benar, pasti datanya muncul.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara M Ridwan menjelaskan, pihaknya terus menyiapkan tes calon ASN. Salah satunya adalah menyediakan lokasi tes calon ASN. Saat ini sudah tersedia 176 lokasi dan masih bisa bertambah lagi.

“Karena ada daerah yang memiliki 100 komputer di satu ruangan itu buka lapak baru,” ujar Ridwan.

Tes calon ASN yang menyangkut 76 kementerian dan lembaga serta 525 pemerintah daerah itu diperkirakan diminati oleh enam sampai tujuh juta orang pelamar. Pada tahap awal akan ada seleksi administrasi untuk para pelamar tersebut sesuai dengan formasi dan persyaratan.

“Yang ikut SKD (seleksi kompetensi dasar) diperkirakan tiga hingga 3,2 juta orang,” ungkap pria asal Sumenep itu. Nah, SKD tersebut akan dilakukan sepenuhnya dengan menggunakan computer assesment test (CAT). Kebutuhan lokasi tes itu juga akan ada ratusan pengawas yang diturunkan langsung. Ridwan menyebutkan, saat ini diperkirakan tak kurang dari 700 pegawai BKN akan dikerahkan untuk mengawasi ruang ujian tersebut.

“Pengawasnya dari BKN pusat dan daerah. Semua eselon empat dan tiga turun. Tapi, semua layanan rutin tidak akan terganggu,” terang dia.

Selain pengawasan di ruang ujian, bakal ada pula pengawasan di luar atau di sekitar ruang ujian yang melibatkan petugas kepolisian. Sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan tersebut. “Dari Pak Menpan RB sudah sampaikan polda, polres, dan polsek akan bantu penuh,” jelas Ridwan.

Sementara website sscn.bkn.go.id yang menjadi portal utama untuk pendaftaran calon ASN itu dijadwalkan bakal dibuka pada 19 September. Total kuota calon ASN tahun ini ditetapkan sebanyak 238.015 kursi. Terbagi untuk instansi pusat sebanyak 51.271 kursi dan instansi daerah sejumlah 186.744 kursi.

Petugas dari kementerian, lembaga, dan pemda sedang sibuk memasukkan data formasi dan syarat ke situs tersebut. Formasi itu berdasarkan surat keputusan dari Kementerian PAN-RB. Hingga Senin (10/9) masih ada 73 pemda yang dilaporkan belum menerima surat formasi tersebut, di antaranya Papua, Papua Barat, Jogjakarta, NTB, dan Maluku. (JPG/RBG)