Nilai Aset Pemprov Banten Capai Rp20,62 Triliun

SERANG – Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, nilai aset tetap Pemprov Banten per 1 Januari 2019 berjumlah Rp20,62 triliun. Agar dapat menyajikan data neraca aset secara wajar sesuai standar akutansi pemerintah (SAP), BPKAD menggelar rekonsiliasi data aset atau barang milik daerah (BMD) perolehan 2019 triwulan III di lingkup Pemprov Banten.

Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, saat ini nilai aset paling besar yakni tanah senilai Rp8,75 triliun. “Ada juga peralatan dan mesin Rp2,23 triliun serta gedung dan bangunan Rp3,15 triliun,” ujar Rina, Kamis (10/10).

Rina menambahkan, nilai aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp6,2 triliun, nilai aset tetap lainnya Rp143,87 miliar, dan konstruksi dalam pengerjaan Rp126,82 miliar. Kemudian, ada aset lain Rp763,58 miliar dan ekstrakompatabel atau aset yang tidak disajikan di neraca Rp111,27 miliar. “Jika ditotal seluruhnya adalah Rp21,5 triliun,” jelasnya.

Kata dia, BMD merupakan aset tetap dan memiliki nilai terbesar dalam laporan keuangan. Aset tetap juga merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan dan pelayanan pemerintah daerah sehingga harus dikelola secara baik dan benar.

Ia mengatakan, pengelolaan BMD secara baik dan benar berarti harus dapat dipertanggungjawabkan. “Itu didukung dengan ketepatan jumlah dan nilainya, serta bukti fisik,” ujarnya.

Perempuan yang belum lama ini dilantik sebagai Kepala BPKAD Provinsi Banten ini menuturkan, ketetapan jumlah, nilai, dan bukti fisik dapat menimbulkan potensi permasalahan dalam pengelolaan aset yang dapat mengurangi kualitas akuntabilitasnya. Untuk itu, sangat penting agar segera dilakukan pembenahan pengelolaan aset.

“Pembenahan yang mendesak untuk dilakukan adalah meyakinkan bahwa aset tetap tersebut dapat disajikan dalam neraca tahun 2019. Disajikan secara wajar sesuai SAP,” terang Rina.

Ia juga mengungkapkan, anggaran belanja modal pada APBD Perubahan 2019 sebesar Rp1,79 triliun. Laporan realisasi anggaran (LRA) belanja modal hingga triwulan III sebesar Rp379,93 miliar atau kurang lebih 21,11 persen dari pagu anggaran. “Data yang telah masuk atau diinput ke dalam Aplikasi Atisisbada hingga 1 Oktober kemarin sebesar Rp279,51 miliar atau kurang lebih 73,57 persen dari pagu realisasi anggaran,” urainya. Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini berharap kepada seluruh OPD yang belum menyelesaikan laporan untuk segera menindaklanjutinya.

Ia mengaku, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rekonsiliasi aset. Pertama, data yang dilaporkan akurat dan akuntabel sesuai dengan SAP dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, ia juga berharap untuk selalu menjaga sinergitas antara pengguna barang milik daerah dengan pengelola barang milik daerah. Dengan begitu, neraca aset 2019 dapat disajikan dengan wajar.

Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Banten Ajat Sudrajat mengatakan, rekonsiliasi data aset perolehan 2019 triwulan III dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap pengelolaan BMD. Dengan begitu, dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sinegritas terkait data nilai aset yang akan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019. (nna/aas/ags)