Nyaleg DPR RI, Ranta Tarung di Dapil Banten II

Sekda Banten Ranta Soeharta (tengah) saat menghadiri rapat paripurna, di gedung DPRD Banten, Kota Serang, Selasa (17/7).

SERANG – Keputusan Sekda Banten Ranta Soeharta mundur dari jabatannya demi memuluskan langkahnya sebagai caleg DPR RI di Pemilu 2019, diyakininya sebagai pilihan yang tepat. Hal itu lantaran dirinya akan pensiun 2020 mendatang. Maju dari Partai NasDem, Ranta dicalonkan untuk bertarung di dapil Banten II (Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang) untuk kursi DPR RI.

Ranta pun akhirnya blak-blakan soal keputusannya tersebut. Menurutnya, dirinya tidak main-main soal pilihannya untuk terjun ke dunia politik, tapi sudah melalui perhitungan yang matang.

“Pangkat saya kan sebagai ASN sudah mentok (eselon I), masa pengabdian kerja juga sudah 30 tahun. Saya sendiri pensiun dua tahun lagi, kalau menunggu pensiun baru nyaleg, momentumnya sudah hilang. Kan saya mundur juga bukan tanpa prestasi. Dua tahun sudah Pemprov meraih opini WTP dari BPK,” ujar Ranta kepada wartawan usai mendampingi Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri rapat paripurna di DPRD Banten, Selasa (17/7).

Ia pun membantah kabar bahwa kemundurannya dari jabatan sekda Banten akibat hubungannya dengan Gubernur kurang harmonis. “Ini soal momentum saja. Kalau tidak sekarang mundurnya, akan terlambat terjun ke panggung politiknya. Saya sudah ngobrol dengan pak gubernur, niat saya nyaleg untuk bantu Pemprov Banten. Kalau duduk di DPR RI, saya kan bisa bantu program gubernur,” urainya.

Ia pun mengaku ikhlas meninggalkan jabatan sekda Banten beserta semua fasilitas dan tunjangan jabatannya. Semua itu dianggapnya sebagai risiko perjuangan. “Sesuai UU ASN, saya harus pensiun sebelum pengumuman daftar calon tetap (DCT) September nanti. Tapi, saya akan minta pensiun Agustus saat pengumuman daftar calon sementara (DCS). Namanya, pensiun atas permintaan sendiri (APS). Pensiun APS berbeda dengan pensiun dini, pensiun saya normal sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Terkait dipilihnya Partai NasDem sebagai tempat berkarir di dunia politik, Ranta mengaku karena Partai NasDem mengakomodasi keinginannya untuk jadi caleg DPR RI di dapil Banten II (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon), sementara partai lain yang menawarinya memberikan dapil Banten III (Tangerang Raya). “Sejujurnya PKS juga menawari saya, tapi untuk caleg DPR RI dapil Banten III (Tangerang Raya) sebab PKS sudah punya calon unggulan di dapil Banten II. Selain itu, NasDem dipilih karena sesuai visi dan misinya dengan saya,” papar Ranta.

Seperti diketahui, sejumlah politikus lokal dan nasional bakal bertarung di dapil Banten II ini. Sesuai hasil perolehan Pemilu 2014, di dapil ini mendapatkan jatah enam kursi DPR RI. Dalam Pileg 2019, sejumlah politikus petahana digadang masih ikut bertarung. Sebut saja politikus Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, politikus Golkar Yayat Y. Biaro, dan caleg PDIP Ichsan Soelistio, serta PAN Yandri Susanto. Ada juga caleg PPP Kartika Yudhisti. Nama besar politisi nasional yang akan bertarung, yaitu dari PKS Jazuli Juwaini dan politikus senior Partai Demokrat Amir Syamsudin.

Tanpa mengenyampingkan nama besar petahana, jago-jago lokal siap berebut tiket menuju Senayan di dapil Banten II. Beberapa parpol bahkan telah menyebutkan sejumlah nama. Sebut saja PKS, saat ini menyiapkan dua jagoan lokal, yakni Ei Nurul Khotimah, dan Yemelia. Sementara, Partai Demokrat menyiapkan Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni, mantan ketua DPRD Banten Aeng Haerudin, Ayip Najib (Duce).

Sementara, PDIP hingga saat ini belum merilis jagoan lokal untuk ditempatkan di dapil Banten II, begitu juga dengan Golkar, PPP, Gerindra, dan PAN.

TUNTASKAN TUGAS

Sementara itu, Ranta mengaku akan menuntaskan tugasnya yang belum selesai sebagai sekda Banten. Di antaranya soal lelang lima jabatan kepala OPD, di mana Ranta sebagai ketua panitia seleksi (pansel), ia mengaku masih punya waktu untuk menuntaskan kewajibannya. “Masih ada waktu, kan tinggal tunggu hasil asesmen dari LAN (Lembaga Administrasi Negara). Kalau malam ini sudah ada, subuh langsung kita proses untuk secepatnya diajukan ke Pak Gubernur, masing-masing tiga nama untuk calon kepala OPD,” tandasnya.

Ia berharap, plt sekda Banten yang ditunjuk Gubernur untuk menggantikannya bisa melanjutkan tugas dan kewajibannya sebagai sekda.

“Pak Gubernur sudah menyiapkan pengganti saya. Insya Allah, semua program dan rencana kerja tahun anggaran 2018 tidak terganggu,” harap Ranta.

Selain Ranta, Pemprov Banten juga akan kehilangan pejabat lainnya karena memilih untuk jadi caleg. Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Banten, Kepala BPBD Banten Sumawijaya juga berencana untuk mengundurkan diri karena menjadi caleg DPRD Banten dari PDI Perjuangan.

Menanggapi keputusan Ranta hengkang dari Pemprov Banten, Gubernur Wahidin Halim langsung menyiapkan plt sekda Banten.

Hal itu disampaikan Wahidin saat rapat paripurna di DPRD Banten. “Selamat kepada Pak Sekda yang sudah mendaftar jadi caleg DPR RI dari Partai NasDem. Sesuai aturan, bila sudah mendaftar, saya sudah harus menyiapkan plt sekda. Nanti baru pjs sekda kalau sudah ada keputusan dari mendagri,” kata Wahidin di hadapan para anggota DPRD Banten rapat paripurna yang membuat suasana rapat menjadi riuh.

Wahidin pun sempat menyampaikan candaan kepada Ranta yang duduk di belakang anggota DPRD Banten bersama kepala OPD lainnya. “Pak Sekda mau mengikuti jejak saya sebagai anggota DPR RI. Jadi, sekarang para pejabat yang mau jadi sekda, lowongannya terbuka. Silakan ikut open bidding (lelang jabatan),” canda WH disambut tepuk tangan semua yang hadir di ruang DPRD Banten.

Usai paripurna, gubernur yang akrab disapa WH memaparkan terkait Plt Sekda Banten.

“Plt Sekda merupakan salah satu dari asda. Dan itu bisa siapa saja. Karena yang paling dekat dengan jabatan sekda itu asda dan enggak ada pilihan lain,” ujarnya.

Diketahui, saat ini asda I dijabat oleh Anwar Masúd, asda II dijabat oleh Ino S Rawita dan asda III dijabat oleh Samsir. Disinggung terkait pilihan Wahidin adalah Ino, ia pun memilih untuk merahasiakannya. “Pokoknya salah satu dari asda saat ini,” ungkap Wahidin.

Secara pribadi, Wahidin mengaku tidak punya hak melarang Ranta mundur dari jabatannya. “Semua ada aturannya, tidak boleh saya melarang apalagi mendukung. Jangan disalahtafsirkan ya,” tuturnya.

Terkait Kepala OPD yang juga mengikuti jejak Ranta mundur dari jabatannya karena ikut Pemilu 2019, Wahidin mengaku, belum mengetahuinya. “Siapa? Saya belum tahu kalau kepala BPBD juga nyaleg. Tapi, itu hak dia,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Banten terkait niatan Ranta maju sebagai caleg. Ia juga meminta kepada gubenur untuk segera menunjuk plt sekda. “Sekda kan ketua TPAD yang otomatis sekarang lagi membahas RAPBD perubahan. Artinya, jabatan sekda sangat krusial makanya saya minta ke Pak Gubernur untuk segera tunjuk plt. Kalau menunggu tahapan DCT, itu lama,” kata Asep.

Asep juga berharap kriteria pejabat yang ditunjuk sebagai plt sekda dapat membangun komunikasi dengan OPD. “Selain itu, plt sekda mampu menjabarkan program gubenur yang tertuang dalam RPJMD. Dan, saya rasa (pejabat) yang punya pengalaman,” jelasnya.

Sekretaris DPW Partai NasDem yang juga anggota DPRD Banten Aries Halawani menilai, pergantian atau penunjukan plt sekda Banten kewenangan gubernur.

“Jadi, Pak Ranta itu bukan mengundurkan diri, tapi pensiun atas permintaan sendiri. Beliau sudah di atas 50 tahun, dan secara undang-undang sudah layak,” katanya.

Mengenai tiga asda yang akan ditunjuk sebagai plt sekda, Aries menilai, dari tiga nama tersebut belum ada yang pas. “Asisten daerah belum menjanjikan untuk menyamai kapasitas dan kapabilitas Pak Ranta. Perlu ada seleksi lagi, mungkin ada kepala OPD lain yang lebih dari asda. Bagaimana pun juga, kan asda itu pejabat senior yang sudah berepa kali menjabat dan pernah duduk di beberapa dinas yang strategis,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kriteria asda yang cocok menjadi plt sekda Banten haruslah pernah menjabat sebagai kepala Biro Pemerintahan, Biro Hukum dan OPD lain. “Tapi kalau tidak ada pilihan lain, ya mau bagaimana lagi, Pak Ino yang disebut-sebut jadi plt sekda-nya. Kita tunggu saja keputusan gubernur,” jelasnya. (Deni S/RBG)