Oknum  DKP Lakukan Pungli Bertahun-tahun, Nelayan Datangi Kantor Bupati Lebak

0
940 views
Ratusan nelayan saat unjuk rasa di depan kantor Bupati Lebak, Selasa (11/7).

LEBAK – Ratusan nelayan datangi Kantor Bupati Lebak hari ini, Selasa (11/7). Kedatangan para nelayan tersebut karena merasa dicurangi oleh oknum pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lebak sejak tahun 2011.

Sekitar 300 orang dan istri nelayan dari pantai Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, yang datang pada saat itu. Nelayan Binuangeun tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Mandiri dan Nelayan (FKMMN)tersebut datang menggunkaan puluhan kendaraan roda empat dan roda dua.

Ratusan nelayan tersebut menggelar unjuk rasa. Dalam aksinya, nelayan menuntut Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dapat menindak tegas oknum di DKP Kabupaten Lebak yang melakukan Pungli selama lebih dari enam tahun.

Nelayan pun mendesak Bupati Lebak untuk mencopot Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (KUPTD) Kelautan dan Perikanan Binuangeun dan Kepala DKP dari jabatannya. Karena pungli yang dilakukan telah secara terang-terangan dan sistematis oleh pejabat DKP Lebak yang berlindung kepada Koperasi Mina Sejahtera.

“Kami disini minta keadilan kepada Bupati Lebak Iti Ocatvia Jayabaya untuk segera menindak pejabat DKP yang melakukan pungli kepada nelayan binuangeun,” tegas Andi Rahmat Koordinator Lapangan (Korlap) dalam orasinya.

Nelayan pun meminta bupati mendengar langsung keluhan dan kondisi yang dialami oleh nelayan selama bertahun – tahun, akibat pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pejabat DKP Lebak. “Bupati Lebak keluar dengar keluhan kami, nelayan binuangeun sangat tersiksa akibat pungli yang dilakukan pejabat DKP,” kata Lukman, salah seorang nelayan.

Dari penjelasan Lukman, pungli dilakukan dengan pengambil sejumlah uang sebesar lima persen dari hasil lelang para nelayan setiap setelah melaut.
Lukman sebagai nelayan menambahkan, menurut Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 dengan sangat jelas bahwa lelang dan pungutan hanya tiga persen.

“Koperasi sebagai apa ? dua persennya untuk apa? Tugas lelang dan pungutan itu harusnya dilakukan petugas DKP kenapa dilakukan oleh koperasi,” tegas Lukman. (Rahmatullah/twokhe@gmail.com)