OPD Pemprov Banten Diminta Umumkan Lelang Desember

0
82
Gubernur Wahidin Halim memberikan pernyataan kepada awak media didampingi Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Sekda Banten Ranta Soeharta, Kepala Biro Adpem Mahdani usai rapat rutin awal bulan di aula Bappeda Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, kemarin. FOTO: BIRO ARTP PEMPROV BANTEN

SERANG – Gubernur Wahidin Halim menginstruksikan agar lelang kegiatan pada APBD 2018 dilakukan sejak Desember. Ini dilakukan tak lain untuk mengejar target pembangunan pada program strategis yang tertuang dalam APBD 2018.

Demikian diungkapkan Gubernur usai memimpin rapat rutin awal bulan di aula Bappeda Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (4/12).

Mantan walikota Tangerang dua periode itu mengaku, dirinya sudah menginstruksikan kepada masing-masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga, realisasi program strategis bisa berjalan di awal tahun. “Bulan ini mulai pengumumannya, setelah lelang, Maret sampai April sudah dimulai pembangunannya,” ujarnya.

Kendati demikian, pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI itu mengaku masih ada sejumlah OPD yang belum memasukkan programnya ke dalam sistem informasi pembangunan. “Masih ada yang manual, sekarang kita tunggu mudah-mudahan sore ini (kemarin-red) sudah masuk semua. Karena terkait pelelangan itu harus sudah kita umumkan bulan ini,” katanya.

Disinggung terkait perusahaan yang kinerjanya kurang baik dalam pengerjaan program APBD di tahun sebelumnya, pihaknya akan memberikan sanksi. “Kita akan lihat, besok kita keliling. Kita bagi tugas dengan pak Wakil Gubernur dan Sekda,” ungkapnya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Banten Mahdani mengaku, saat ini pihaknya sedang menyiapkan sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP). Sistem tersebut, kata dia, berfungsi untuk menampung rencana program OPD. “Ini SIRUP lagi disiapkan,” katanya.

Disinggung mengenai kinerja unit layanan pengadaan (ULP) relatif kurang maksimal lantaran kurang personel. Mahdani membantah jika melihat jumlah yang ada ULP Banten terbanyak ke dua di Indonesia setelah DKI Jakarta. “Kalau melihat provinsi lain, kita nomor dua setelah DKI. Ada 37 orang,” terangnya.

“Kalau hasil diklat kemarin, kompetensi kan lulus semua. Kalau diklat terakhir kita minta dari OPD untuk perkuat pejabat pengadaan,” tandasnya. (Fauzan D/RBG)