OPD Tak Capai Target PAD, Ketua Dewan Kota Serang: Kalau Tidak Mampu, Ganti

SERANG – Tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Serang menjadi sorotan DPRD Kota Serang.

Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyarankan agar Walikota Serang Syafrudin dan Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin mengambil sikap untuk mengevaluasi kinerja aparatnya. Hal itu dilakukan agar kepala OPD lebih ekstra bekerja.

Bahkan, politikus Gerindra itu menganjurkan Walikota dan Wakil Walikota mengganti kepala OPD penghasil retribusi, apabila target PAD tidak tercapai. “Tidak tercapainya PAD dilatarbelakangi ketidakmampuan kepala OPD dalam bekerja,” katanya kepada awak media, Rabu (13/11).

Tidak tercapainya PAD, ucap Budi, harus menjadi bahan evaluasi bagi kepala daerah dalam memberikan tugas kepada aparaturnya. Terlebih pada OPD yang menjadi leading sektor pengasil PAD. “Harus sesuai dengan kemampuan dan profesional dalam bekerja. Kalau tidak mampu (kepala OPD-red), diganti,” cetusnya.

Menurut Budi, selama memiliki dasar hukum dalam membuat kebijakan, tidak menjadi persoalan kepala daerah mengganti aparaturnya. Apalagi, jika hal tersebut berkaitan dengan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Budi, kepala OPD harus bisa mewujudkan visi kepala daerah. Mereka yang diberi tugas bersentuhan langsung kepada masyarakat, seyogianya lebih cermat, profesional, dan tanggap.

Selain itu, mereka harus mampu membaca peluang ketika ada bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga, program yang dibuat Pemkot tidak terlalu membebani APBD. Kata Budi, kepala OPD tidak maksimal dalam bekerja, apabila target PAD tidak tercapai. “Kalau pimpinan OPD-nya lemah, ya mau bagaimana. Jangan sampai kepala daerahnya ikut lemah juga,” cetusnya.

Budi mengaku, pihaknya sudah melakukan rapat kerja. Salah satunya dengan Dinas Perhubungan Kota Serang terkait penghasilan retribusi parkir. Ia berharap agar tidak memiliki rasa tidak enak pada pihak ketiga.

Ia mengaku siap membantu jika OPD membutuhkan alat untuk meminimalisasi risiko tarjadinya kebocoran PAD. Mereka bisa minta kepada Dewan untuk penganggarannya. Menurut Budi, jika rasional pertimbangannya, bukan tidak mungkin pihak legislatif akan menyetujui.

“Bila perlu naikkan tarifnya (retribusi parkir). Apabila terjadi kebocoran, dipangkas penyebabnya atau oknumnya. Baru ada solusi,” ujarnya.

Belum lama ini, Walikota Serang Syafrudin telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah OPD penghasil. Orang nomor satu di Ibukota Banten ini bahkan mewanti-wanti aparatnya untuk jemput bola guna menggenjot realisasi PAD.

Syafrudin tidak menutupi masih rendahnya realisasi PAD pada sejumlah OPD. Misalnya pada Dinas Pertanian dan Dinas Perhubungan yang hingga akhir September baru di angka 16 sampai 17 persen.  Karena capaian masih rendah, ia meminta agar kedua dinas tersebut memaksimalkan kinerja dalam menggenjot PAD. “Paling tidak sampai selesai bisa 65 persen,” ujarnya.

Kata dia, PAD retribusi dari Dishub ditarget sebesar Rp1,8 miliar, sedangkan Dinas Pertanian ditarget Rp2,2 miliar.

Kata dia, dengan adanya penataan aset tanah dan peraturan walikota (perwal) pengelolaan aset tanah Pemkot di Kasemen, Distan dapat lebih mengoptimalkan potensi aset. “Nilai dulu Rp500 ribu per hektare, sekarang sudah menjadi Rp1,4 juta lebih. Itu yang saya tekankan untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Syafrudin meminta untuk lebih memaksimalkan kinerjanya. Terlebih APBD 2020, PAD Kota Serang diproyeksi sebesar Rp189 miliar. Jumlah itu meningkat Rp13 miliar dari APBD Perubahan 2019 sebesar Rp176 miliar. Berdasarkan draf rancangan APBD 2020, PAD bersumber dari pajak daerah Rp148 miliar, pendapat retribusi daerah Rp13,1 miliar, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp22,4 miliar. Sementara proyeksi pendapatan Rp1,07 triliun, ditambahnya dari dana perimbangan Rp753 miliar dan pendapatan lain-lain  yang sah Rp132 miliar. (ken/alt/ira)