Ilustrasi.

SERANG – Mulai Senin (11/3) Pemprov Banten menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) dari 1,5 persen menjadi 1,75 persen. Selain PKB, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pertama juga mengalami kenaikan dari 10 persen menjadi 12,5 persen. Namun, tarif BBNKB kedua tetap satu persen.

Menanggapi hal itu, pimpinan diler otomotif di Banten menyayangkan kebijakan kenaikan tarif pajak yang dinilai terlalu tinggi. Branch Manager Astra International atau Daihatsu Cabang Serang Pattono Priyatmadi mengungkapkan, harusnya kenaikan pajak dilakukan secara bertahap selama 2019 agar tidak terlalu tinggi.

“Misalnya triwulan pertama berapa persen, triwulan kedua berapa persen sehingga tidak sekaligus karena memberatkan konsumen,” katanya, Senin (11/3).

Meskipun menyayangkan, namun ia tidak bisa menolak kebijakan tersebut yang mulai berlaku kemarin. Ia menilai, pemerintah memiliki otonom memutuskan kebijakan. Kebijakan ini juga tidak akan sepenuhnya menurunkan penjualan karena Daihatsu akan menyusun strategi agar penjualan tidak menurun. “Nanti skema akan dipikirkan, mungkin akan sharing pajak dengan diler dan konsumen agar tidak merugikan kedua belah pihak,” katanya.

Business Manager Mitsubishi Serang Daru Harti menyayangkan kenaikan tarif pajak. Ia menilai, Bapenda terlalu percaya diri membuat keputusan kenaikan tarif karena tidak mempertimbangkan penjualan yang saat ini kondisinya sangat ketat. “Jadi akan terjadi kenaikan yang sangat fantastis jauh dari kenaikan harga tebus unit kendaraan,” katanya.

Ia menilai, kenaikan tarif pajak bisa menurunkan penjualan otomotif dan konsumen dari Banten bisa saja membeli kendaraan dari daerah lain seperti Jabar dan Jakarta yang tarif pajaknya 10 persen. Meskipun, pihak diler akan melakukan sosialisasi kepada konsumen. “Tapi masalahnya mereka mau bayar atau tidak,” katanya.

General Manager Honda Banten Elfa Risdhaswara mengatakan, tidak mempermasalah kenaikan tarif pajak yang dikeluarkan pemerintah karena biasanya setiap tahun memang ada kenaikan tarif. Jika kenaikan tersebut untuk kebaikan bersama tidak ada masalah. “Karena konsumen mayoritas kredit selama uang muka dan angsuran terjangkau penjualan akan normal saja,” katanya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten Opar Sohari mengatakan, tarif lama yang diatur dalam Perda Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah sembilan tahun. “Maka kami melakukan penyesuaian tarif. Saya kira ini (penyesuaian tarif-red) tidak memberatkan,” ujar Opar di ruang kerjanya, Senin (11/3).

Opar mengatakan, provinsi tetangga Banten telah lebih dulu melakukan penyesuaian. Bahkan, PKB di DKI Jakarta mencapai 2 persen yang merupakan batas maksimal sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kita ada kesepakatan dengan provinsi tetangga seperti Jawa Barat bahwa tarif PKB 12,5 persen,” terangnya. Hanya saja, Banten menyesuaikan tarif lebih dulu mengingat evaluasi dari Kemendagri terkait Perda yang baru yaitu Perda 4 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah sudah turun pertengahan Februari. Setelah itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi sehingga penyesuaian tarif baru dilakukan kemarin.

Dengan penyesuaian tarif ini, Opar mengatakan, target pendapatan sudah disesuaikan sejak pengesahan struktur APBD Banten tahun anggaran 2019. Kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini dibandingkan tahun lalu mencapai 18,3 persen. Untuk pajak daerah, kenaikan targetnya dari Rp6,4 triliun menjadi Rp7,3 triliun.

Kata dia, realisasi PAD tahun lalu dari lima jenis pajak mencapai 100,04 persen. Lima jenis pajak itu yakni PKB, BBNKB, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), dan pajak rokok.
Meskipun naik, Opar optimistis realisasinya akan mencapai target. Dari lima jenis pajak itu, realisasi per 10 Maret sudah mencapai 15,04 persen atau Rp1,04 triliun dari target Rp6,96 triliun. (Susi/Rostinah)