Pansus Raperda Ketenagakerjaan Dibentuk

DPRD Provinsi Banten

DPRD Provinsi Banten telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Pansus tersebut diketuai oleh Fitron Nur Ikhsan dari Fraksi Partai Golkar, sedangkan wakilnya diisi oleh Ade Yuliasih dari Fraksi Amanat Partai Persatuan Pembangunan (APPP).

Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengatakan, pembentukan Pansus Raperda ini dilakukan, karena masing-masing fraksi telah menyampaikan pandangan umum dan telah dijawab oleh Gubernur Banten, Rano Karno. “Kami berharap Pansus dapat bekerja dengan penuh kesungguhan dan bekerja efektif, efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Asep, Sabtu (6/2/2016).

Menurut Asep, setelah selesai dibahas ditingkat Pansus, Raperda itu akan diparipurnakan kembali dengan agenda persetujuan DPRD Provinsi Banten terhadap Raperda tersebut. Untuk itu Asep berharap Pansus Raperda ini dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 67 Peraturan DPRD Provinsi Banten tentang Tata Tertib.

Di sisi lain, Gubernur Banten, Rano Karno mengatakan, Raperda tersebut sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi Raperda itu berisikan mengenai tanggungjawab pemerintah daerah dalam menetapkan rencana tenaga kerja daerah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga ada keselarasan informasi antara keahlian pencari kerja dengan kriteria lowongan pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan.

“Raperda ini dibentuk sebagai upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, baik menyangkut upah maupun kesejahteraan,” kata Rano. (DPRD Provinsi Banten/ADVERTORIAL/Bayu)