Parkir Liar di Cilegon Tambah Marak

CILEGON – Parkir liar di Kota Cilegon dinilai semakin marak. Di sejumlah lokasi, masih banyak ditemukan kendaraan yang parkir sembarangan, tetapi kurang mendapat tindakan tegas dari aparat terkait. Kondisi itu tentu saja dikeluhkan warga yang merasa terganggu.

Ketua Karang Taruna Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Marhani menyesalkan atas tidak adanya tindakan tegas Pemkot Cilegon terkait maraknya parkir liar tersebut. “Parkir liar di sepanjang JLS (Jalan Lingkar Selatan) terus menjamur. Apalagi, di Ciwandan terus bertambah saja jumlahnya,” kata Marhani kepada Radar Banten, kemarin (2/4).

Marhani meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon segera bertindak untuk menyikapi banyaknya parkir liar tersebut. “Ya, Dishub sebagai dinas yang berwenang harus segera menindak tegas para sopir truk yang mamarkir truk dengan sembarangan,” pinta Marhani.

Tidak hanya di JLS, parkir liar juga marak di jalan protokol. Meski ada warga yang memungut biaya, tidak jelas kemana aliran dana yang dipungut tersebut. “Jalur protokol itu kan jalan nasional sehingga kalaupun dipungut, daerah tidak berwenang,” kata Ahmadi, warga setempat.

Kepala Seksi (Kasi) Trantibum Kecamatan Ciwandan Edi Qudratullah juga tak bisa berbuat banyak menghadapi parkir liar. Edi berkilah bahwa penanganan parkir liar adalah kewenangan Dishub. “Kalau dari kecamatan, tak bisa berbuat apa-apa,” terang Edi.

Edi mengakui bahwa parkir liar sudah marak di penjuru kota. Mulai dari sepanjang JLS dari PCI sampai Ciwandan serta jalan lainnya. “Kami tetap tak bisa berbuat apa-apa karena bukan kewenangan kami,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar tak kalah geram. Ghoffar mengaku sudah menyampaikan masalah parkir liar tersebut kepada Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Edi Ariadi. “Nanti akan kami bahas dalam rapat internal Komisi II menyikapi laporan yang tidak direspons cepat oleh dinas terkait,” ujar anggota Fraksi PKS ini.

Ghoffar mengaku kecewa atas pembiaran masalah tersebut. Apalagi, keluhan masyarakat juga sudah mulai masuk ke Komisi II. “Perlu ada tindakan tegas dari Pemkot dengan dibantu Polres. Dan, kami juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait,” ujar politikus dapil Cibeber-Cilegon ini.

Sekretaris Komisi II Syarif Ridwan menambahkan, soal maraknya parkir liar dari dulu juga memang masih mengalami kendala. Lantaran maraknya parkir liar, membuat sejumlah permukiman masyarakat kini menjadi kumuh. “Dishub harus bertindak tegas. Kantong parkir harus segera diadakan. Dishub juga harus mempunyai truk derek. Truk itu berfungsi untuk menderek jika ada truk yang parkir sembarangan,” tambahnya.

Kata Syarif, jika sudah ada kantong parkir, hal itu justru bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD). Itu juga kalau dikelola dengan benar. “Pemkot secepatnya cari cara untuk mengatasi masalah itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cilegon Andi Affandi belum mau dikonfirmasi terkait masalah parkir liar. “Nanti ya lagi rapat dulu. Mohon maaf ya,” pungkas mantan kepala Dinas Pertanian dan Kelautan (Disperla) ini singkat. (Umam/RBG)