Partai Demokrat Setuju Gaji DPRD Dipotong untuk Disumbangkan Penanganan Covid-19

0
898 views
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tangerang Nonce Thendean, S.H.

TIGARAKSA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tangerang setuju dengan rencana pemotongan gaji bulan April 2020 yang nantinya disumbangkan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Hal itu diutarakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tangerang Nonce Thendean, S.H. ”Fraksi Partai Demokrat sepakat untuk menyampaikan sebagian gajinya untuk dialokasikan penanganan corona,” tegas Nonce, Selasa (14/4).

Menurut Nonce, Fraksi Partai Demokrat sepenuhnya mendukung penuh langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menangani pandemi corona di Indonesia yang kian hari kian meluas.
Bahkan dirinya mendukung pengajuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang akan dilakukan oleh Pemkab Tangerang lewat Kementerian Kesehatan melalui Gubernur Banten.

Dijelaskan dalam melakukan pergeseran angggaran, kata dia, Pemkab Tangerang harus memperhatikan aspek yuridis, politis dan sosial ekonomis. Aspek Yuridis, artinya Pemkab harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari gugatan pihak lain.

Sedangkan aspek politis, Pemkab harus mendapat dukungan dari DPRD, karena pada akhirnya pergeseran itu harus di tetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. Untuk aspek sosial ekonomis, artinya jangan sampai pergeseran anggaran justru menambah keterpurukan ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya pelaku usaha mikro dan makro.

Berdasarkan hal di atas, lanjut dia, Realokasi APBD harus diarahkan pada prioritas seperti upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, baik itu kampanye memutus mata rantai Covid 19 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sampai tingkat RT, RW. Penyemprotan disinfektan ruang publik dan rumah penduduk, juga penyediaan fasilitas medis seperti ruang isolasi, alat perlindungan diri, rapid test, masker, demi menunjang kinerja para tenaga medis.

Sementara itu untuk ketahanan sosial terutama bantuan sosial bagi ketersediaan pangan masyarakat selama masa pandemi, stimulus ekonomi melalui prioritas pelaksanaan APBD yg bersifat padat karya dan berpihak pada ekonomi kerakyatan sehingga dapat tetap menjaga perputaran ekonomi di masyarakat.

Dalam merealokasikan anggaran, Pemkab Tangerang seyogyanya melihat anggaran yang lebih besar untuk dialokasikan kepada penangan pencegahan dan dampak Covid-19 dan pergeseran anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Selanjutnya realokasi anggaran untuk program Jaring Pengamanan Sosial, Pemkab Tangerang kiranya memastikan data penerima bantuan secara transparan, valid dan terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten serta meng-cluster besaran bantuan secara adil dan merata agar tidak menimbulkan masalah baru bagi masyakarat.

Terakhir, sebagai insan beragama, Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Tangerang mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga wabah virus Covid-19 ini segera berakhir dari negeri tercinta agar pulih perekonomian Indonesia.

Sekadar diketahui sebelumnya hasil rapat anggota DPRD Kabupaten Tangerang dengan TIM TAPD Kabupaten Tangerang lewat teleconference laporan dipaparkan oleh sekda Rudi Maesal. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi pencengahan, penanganan wabah Covid-19 serta dampak dari PSBB pada penduduk Kabupaten Tangerang yang berjumlah 3.8 juta jiwa.

Formulasi sumber dana realokasi anggaran diambil dari setiap OPD (pemangkasan anggaran kegiatan-red) dengan total anggaran Rp253.8 miliar pemangkasan setiap OPD. Termasuk anggaran DPRD Kabupaten Tangerang menyumbang Rp10 miliar.

Kemudian diambil dari anggaran silfa Rp50 miliar APBD 2019. Anggaran perjalanan dinas. Biaya makan minum rapat dan biaya pengadaan lahan dipending di alokasikan untuk kepentingan penangan Covid-19. Termasuk aparatur desa dengan dana ADD 10%- 25% diharuskan menyumbang sesuai dengan edaran dari menteri pemberdayaan aparatur desa dan pemerintahan.

Selengkapnya anggaran ini diperuntukan seperti, jejaring pengamanan sosial (JPS) dianggarkan Rp150 miliar. Pemerintah menjamin masyarakat miskin karena dampak sosial per KK sebesar Rp600 ribu bantuan pangan non tunai dan atau tunai, gugus tugas anggaran Rp10 miliar, Gria Anabatik rumah sakit khusus Corona Rp53 miliar, pengadaan non medis Rp2 miliar serta kebutuhan hanya untuk covid Rp90 miliar.

Sedangkan pendapatan daerah PAD menurun dari target bisa diperkirakan PAD Kabupaten Tangerang tahun ini mengalami defisit Rp900 miliar akibat perekonomian pasif pasca wabah Covid-19. Untuk itu anggota DPRD menyumbang 1 bulan gaji untuk khusus bersama pemerintah memerangi wabah corona. (gun/adm)